Browsing by Title
Now showing items 78472-78491 of 81278
-
TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS YANG DILAKUKAN MELALUI TELEKONFERENSI
(2013-12-18)Perkembangan teknologi informasi telah memungkinkan catatan dan dokumen yang dibuat di atas kertas dialihkan ke dalam media elektronik atau dibuat secara langsung dalam media elektronik. Sehubungan dengan hal ... -
TINJAUAN YURIDIS KEBERADAAN LEMBAGA KLIRING SEBAGAI SARANA EFISIENSI PEREDARAN SURAT-SURAT BERHARGA (Studi di Bank Indonesia Cabang Jember)
(2016-01-04)Dalam praktek pERBANKAN, sebenarnya masalah menang atau kalah kliring merupakan hal biasa dan wajar terjadi dalam suatu mekanisme transaksi uang giral. Apabila permasalahan kalah kliring ini tidak dapat diselesaikan dengan ... -
TINJAUAN YURIDIS KECAMATAN ARJASA MENJADI KECAMATAN ARJASA DAN KECAMATAN JELBUK DI KABUPATEN JEMBER
(2014-01-18)Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh pemberlakuan UU No.22 tahun 1999 yang memuat asas desentralisasi, dekonsentrasi dan asas pembantuan sebagai upaya dari pemerintah pusat untuk memberikan kebebasab seluas-luasnya ... -
TINJAUAN YURIDIS KECAMATAN ARJASA MENJADI KECAMATAN ARJASA DAN KECAMATAN JELBUK DI KABUPATEN JEMBER
(2014-01-15)Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh pemberlakuan UU No.22 tahun 1999 yang memuat asas desentralisasi, dekonsentrasi dan asas pembantuan sebagai upaya dari pemerintah pusat untuk memberikan kebebasab seluas-luasnya ... -
TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
(UNEJ, 2013)Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia memberikan jaminan kewarganegaraan anak dari hasil perkawinan campuran. Berdasarkan ketentuan tersebut menyatakan bahwa anak dari hasil perkawinan ... -
TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
(2014-04-15)Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu pertama, Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI memberikan jaminan kewarganegaraan anak dari hasil perkawinan campuran. Berdasarkan ketentuan tersebut menyatakan bahwa ... -
TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN DZAWIL ARHAM TERHADAP PEROLEHAN WARIS DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(2014-01-21)Salah satu pembahasan fiqih yang mempunyai dasar dan penjelasan hingga sangat detail dalam Al-Qur’an dan Hadist adalah masalah mawaris. Kedua sumber tertinggi hukum Islam ini bahkan menyebutkan secara tegas dan jelas ... -
TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN DZAWIL ARHAM TERHADAP PEROLEHAN WARIS DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Putusan No. 263/Pdt.G/2009/PTA Sby)
(2013-09-18)Tujuan penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya yaitu untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok guna mencapai gelar Sarjana Hukum ... -
TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN DZAWIL ARHAM TERHADAP PEROLEHAN WARIS DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Putusan No. 263/Pdt.G/2009/PTA Sby)
(2013-12-02)Salah satu pembahasan fiqih yang mempunyai dasar dan penjelasan hingga sangat detail dalam Al-Qur’an dan Hadist adalah masalah mawaris. Kedua sumber tertinggi hukum Islam ini bahkan menyebutkan secara tegas dan jelas ... -
Tinjauan Yuridis Kedudukan Janda Terhadap Harta Asal almarhum Suaminya|b:(studi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1386 K/Pdt/1990)
(2015-12-11)Landasan material dalam kehidupan suatu keluarga disebut sebagai harta perkawinan atau harta keluarga. Harta tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, yang terdiri dari sandang, pangan dan papan. Dalam sebuah ... -
TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI DI KANTOR NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH KABUPATEN JEMBER
(2015-11-24)Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam peralihan hak milik atas tanah melalui jual beli dapat digolongkan menjadi 2 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, yaitu Pejabat Pembuat Akta ... -
TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN WALI AMANAT DALAM TRANSAKSI JUAL BELI OBLIGASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL
(2014-01-23)Obligasi adalah surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh suatu lembaga, dengan nilai nominal dan waktu jatuh tempo tertentu dengan jumlah investor yang relatif banyak. Mengingat saat ini emiten yang memiliki ... -
TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN WALI AMANAT DALAM TRANSAKSI JUAL BELI OBLIGASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL
(2013-12-19)Obligasi adalah surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh suatu lembaga, dengan nilai nominal dan waktu jatuh tempo tertentu dengan jumlah investor yang relatif banyak. Mengingat saat ini emiten yang memiliki ... -
TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(2014-01-22)Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah badan ya ng bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen di luar pengadilan. Badan Penyelesaian Sengketa Konsu ... -
TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(UNEJ, 2013)Proses penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK, juga menganut prinsip putusan final dan mengikat, sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tenteng Perlindungan Konsumen dan ... -
TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(2013-12-04)Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen di luar pengadilan. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diharapkan dapat ... -
TINJAUAN YURIDIS KETERLAMBATAN MELAKUKAN PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PT. AUSTINDO NUSANTARA JAYA RENT OLEH PT. MITRA PINASTIKA MUSTIKA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (Studi Putusan No.09/KPPU-M/2012)
(2014-04-15)Tujuan dari penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum bersifat akademis, antara lain: Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu tugas dan persyaratan akademis ... -
TINJAUAN YURIDIS KETERLAMBATAN MELAKUKAN PEMBERTITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PT. AUSTINDO NUSANTARA JAYA RENT OLEH PT. MITRA PINASTIKA MUSTIKA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (Studi Putusan No.09/KPPU-M/2012)
(UNEJ, 2014)Salah satu strategi yang dapat dilakukan perusahaan untuk mengembangkan perusahaannya adalah dengan cara melakukan pengambilalihan suatu perusahaan yang sahamnya dijual.Pemberitahuan pengambilalihan saham kepada Komisi ... -
TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) MENYELESAIKAN KREDIT MACET DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK DENGAN JAMINAN TANAH (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 848 K/Pdt/1999)
(2015-11-05)Pemberian kredit bank dengan jaminan tanah, pada dasamya mengikuti prosedur pemberian kredit pada umumnya, setidaknya meliputi permohonan kredit, penyidikan dan analisis kredit, dan keputusan atas permohonan kredit. Pembebanan ... -
Tinjauan Yuridis Klaim Asuransi Jiwa PT. Prudential Life Assurance Tentang Penyakit Yang Ditanggung (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 309/Pdt.G/2016/Pn.Jkt.Sel)
(2019-10-11)Kurangnya pengetahuan bahkan pemahaman dunia perasuransian oleh calon peserta asuransi terkadang membuat suatu ketidakpastian terhadap suatu klaim yang diajukan.