Browsing by Title

Gugatan Pembatalan Merek "Ayam Lepas" Terdaftar Karena Pemohon Beritikad Tidak Baik (Studi Putusan Nomor: 01/Merek/2013/PN.Niaga/Medan)

FAWAID, Ahmad (2015-12-16)

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Bentuk Perlindungan Hukum bagi Pemegang Merek “Ayam Lepaas” terdaftar menurut Undang-Undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek. Hal itu dilihat dari hasil putusan yang menerima gugatan ...

GUGATAN PEMBATALAN MEREK IKS OLEH PT. KRAKATAU STEEL (PERSERO) (KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR. 110 PK/Pdt.sus-HKI/2014)

TRI PAMBUDI, ARIS (2016-11-17)

Dewasa ini di Indonesia banyak merek yang satu dengan yang lain terdapat kesamaan atau kemiripan dari segi nama atau singkatan nama yang terkadang dapat membuat konsumen mengira bahwa merek yang dia beli adalah merek ...

Gugatan Pembatalan Perkawinan Yang Melampaui Batas Kadaluwarsa : Studi Putusan Pengadilan Agama Mojokerto No: 1540/Pdt.G/2014/PA.Mr

ALIYAH, Wulan Tri (2019-06-10)

Penulisan skripsi ini pada dasarnya dilatar belakangi oleh adanya suatu gugatan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Mojokerto, dengan Nomor Putusan 1540/Pdt.G/2014/PA.Mr. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami ...

GUGATAN PEMBAYARAN NAFKAH MADLIYAH OLEH BEKAS ISTRI KARENA KELALAIAN BEKAS SUAMI

ANUGRAH PUTRA ADINUGROHO (2014-01-20)

Putusnya perkawinan karena perceraian menurut pasal 149 Kompilasi Hukum Islam ada akibat hukum tersendiri bagi si suami yaitu dengan munculnya kewajiban setelah menjatuhkan talak terhadap istrinya, antara lain ...

Gugatan Pembayaran Santunan Anak Luar Kawin (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 58/Pdt/2014/Ptr)

SAPUTRO, Santoso Adi (2020)

Di Indonesia telah diatur tentang hukum-hukum perkawinan. Dalam hukum perkawinan telah diatur tentang status dari suatu anak, yakni anak sah yang dihasilkan dari hubungan perkawinan dan anak luar kawin. Menurut Pasal 43 ...

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Bank Atas Pemblokiran Rekening Tabungan Nasabah (Studi Putusan Nomor 154/Pdt.G/2017/PN.Byw)

FAUZI, Rizkan (2019-09-04)

Rumusan masalah yang dibahas adalah : (1) Apakah pemblokiran rekening nasabah oleh bank dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan dan (2) Apakah pertimbangan hukum hakim menolak gugatan penggugat atas gugatan melawan ...

GUGATAN PERCERAIAN AKIBAT SUAMI TIDAK MEMBERI NAFKAH SELAMA 6 BULAN PADA ISTRI MENURUT HUKUM ISLAM (Putusan Nomor 5397/Pdt.G/2015/PA.Jr)

RIZKY NURUL LESTARI, DYAH (2017-10-27)

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1. Dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor ...

Gugatan perkara ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung RI No. 720.K/Pdt/1997 Tanggal 9 Maret 1999)

ISTIKOMAH, Nurul (2015-12-18)

Gugatan yang diajukan ke pengadilan bertujuan untuk mendapatkan kembali hak yang merasa telah dilanggar oleh pihak lain.

GUGATAN PERLAWANAN TERHADAP EKSEKUSI GROSSE SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN AKIBAT KREDIT MACET PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk CABANG SITUBONDO (STUDI TENTANG PUTUSAN NO.09/Pdt.Plw/2007/PN.STB)

EKO IRAWAN (2014-01-24)

Pemberian kredit sebagai upaya memajukan usaha dan untuk meningkatkan ekonomi nasional, tetapi dalam pelaksanaan pemberian kredit tidak sedikit mengalami kemacetan dalam proses pengembalian hutang. Dalam perjanjian kredit ...

Gugatan Premature Pada Sengketa Pasar Modal Terhadap Kerugian Saham Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (Studi Putusan No. 160/PDT/2021/PT DKI)

LATIFANI, Soraya Ulfa (Fakultas Hukum, 2023-09-20)

Pasar modal adalah tempat berkumpulnya perusahaan dan investor untuk melakukan transaksi efek seperti saham, obligasi, dan surat berharga lainnya yang sangat penting bagi suatu negara. Indonesia memiliki sektor pasar modal ...

GUGATAN TERHADAP HARTA WARISAN MENURUT HUKUM WARIS ISLAM ( Studl Kasus Perkara No. 620 / Pdt. G. / 1997 / PA. Jr.)

IHSANPURO, IRFAN (2016-01-05)

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengajar tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing. Bagi warga negara ...

GUGATAN WANPRESTASI ATAS KONTRAK PEMBANGUNAN PABRIK KELAPA SAWIT (Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.794K/Pdt/2007)

MOH. ILHAM HUDIYANA (2014-01-25)

Pihak-pihak yang terkait dengan Putusan No.794K/Pdt/2007 antara lain sebagai berikut PT. Sinar Galuh Pratama sebagai Penggugat, PT. Dian Anggara Persada sebagai Tergugat I dan PT. Alpha Rho Delta sebagai Tergugat II. ...

GUGON TUHON PADA MASYARAKAT JAWA (SUATU KAJIAN SOSIOPRAGMATIK)

Siti Nurhidayati (2014-01-29)

Gugon tuhon atau (pantang larang) adalah sebuah petuah peninggalan nenek moyang yang diwariskan kepada anak cucu, berisi ajaran untuk menjadikan kehidupan tetap baik.Gugon tuhon pada masyarakat Jawa di Kelurahan ...

GUGON TUHON PADAMASYARAKAT JAWA (SUATU KAJIAN SOSIOPRAGMATIK)

Siti Nurhidayati (2013-12-05)

Gugon tuhon atau (pantang larang) adalah sebuah petuah peninggalan nenek moyang yang diwariskan kepada anak cucu, berisi ajaran untuk menjadikan kehidupan tetap baik.Gugon tuhon pada masyarakat Jawa diKelurahan ...

Gugurnya kasasi kerena keterlambatan memori kasasi

Kadir, Abdul (2014-09-11)

Guideline: Terapi Nutrisi pada Balita Rawan Gizi

MARCHIANTI, Ancah Caesarina Novi; RACHMAWATI, Dwita Aryadina; ASTUTI, Ida Srisurani Wiji; PRASETYO, Rony (UPT Penerbitan Universitas Jember, 2021-01-01)

Gizi atau sering disebut juga nutrisi (Inggris : nutrition) merupakan berbagai zat yang diperoleh dari hidangan makanan dan minuman setiap hari. Zat-zat ini diperlukan oleh tubuh membangun sel-sel tubuh, dan mempertahankan ...

Gumuk, Perempuan, Dan Konflik Lingkungan dalam Cerpen Pakoh Bumi di Ujung Pertarungan Karya Nurillah Achmad: Pembacaan Ekofeminisme Sosial-Transformatif

SISWANTO, Siswanto; TAUFIQ, Akhmad; WIDAYATI, Endang Sri; MURTI, Fitri Nura (Jurnal Hasil Penelitian Unej, 2022-06-18)

Kertas kerja ini akan menyajikan dimensi perempuan pada konteks relasi lingkungan dengan kultural, interaksi sosial, dan gender dalam cerita pendek Pakoh Bumi Di Ujung Pertarungan karya Nurillah Achmad. Adapun metode ...

Guna meningkatkan pelayanan informasi dan perizinan investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal SPIPISE pada hakikatnya adalah sistem elektronik pelayanan perizinan investasi yang terintegrasi antara BKPM dengan daerah, sehingga proses pelayanan perizinan investasi dapat diakses dan terpantau oleh Pemerintah. Pelaksanaan SPIPISE yang penekanannya adalah dalam bentuk pelayanan informasi yang tepat dan akurat, serta percepatan proses perizinan bagi para investor atau pelaku usaha baik domestik maupun asing, tentunya ada beberapa tahapan dan proses yang dilakukan BKPM, seperti menyiapkan regulasi terkait dengan tata cara perizinan penanaman modal, pengawasan pelaksanaan penanaman modal ataupun standar pelayanan minimal, kemudian informasi mengenai seluruh aspek penanaman modal di Indonesia terkait dengan alur proses perizinan, profil potensi investasi di daerah seluruh Indonesia sampai terkait dengan data statistik penanaman modal di Indonesia dan juga mengenai pelimpahan kewenangan bagi PDPPM dan PDKPM seluruh Indonesia untuk dapat melakukan proses perizinan penanaman modal di wilayah masing-masing sesuai dengan batasan kewenangannya. Dalam pengunaan SPIPISE ini diperlukan juga adanya perlindungan hukum yang jelas terhadap investor penanam modal, karena pelayanan yang menggunakan sistem elektronik memiliki resiko tersendiri bagi para investor yang dapat juga menyebabkan kerugian. Baik disebabkan oleh kerusakan sistem, gangguan sistem, atau bahkan hilangnya data yang bisa saja terjadi dalam penggunaan SPIPISE ini. Oleh karenanya penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR xii PENGGUNA SISTEM PELAYANAN INFORMASI DAN PERIZINAN INVESTASI SECARA ELEKTRONIK ( PERIZINAN DAN NON – PERIZINAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL” Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap investor pengguna Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Secara Elektronik Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan undang undang Penggunaan Sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik

YE S S I DWI RI AN I (2014-01-23)

Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara perlu terus ditingkatkan sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan perinsip kemandirian. Peran serta masyarakat wajib pajak ...

GUNCANGAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP YEN DAN USD DALAM MEKANISME TRANSMISI KEBIJAKAN MONETER MELALUI JALUR NILAI TUKAR DI INDONESIA

Rivondy Figha Arraka (2013-12-04)

Guncangan nilai tukar Rupiah terhadap Yen Jepang dan USD akan ditransmisikan ke dalam mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui jalur nilai tukar di Indonesia baik secara langsung dan secara tidak langsung. Dengan ...

Guru Penjaskes dan Kader Dokter Gigi Kecil Sekolah Dasar

hestieyonini; Ristya Widi W.Y.; Zahara Meilawaty (2012-12-28)

Masalah utama rongga mulut anak adalah karies gigi. Prevalensi karies gigi terus menurun di negara-negara maju, sedangkan dinegara berkembang termasuk Indonesia ada kecenderungan kenaikan prevalensi penyakit tersebut ...