MT-Science of Law: Recent submissions
Now showing items 81-100 of 341
-
Parate Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/Puu-xvii/2019
(2021-01-19)Pengajuan permohonan judicial review terhadap Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia dan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU XVII/2019, berimplikasi terhadap sita jaminan fidusia khususnya tehadap ... -
Politik Hukum Penundaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak 2020
(Fakultas Hukum, 2022-04-20)Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Serentak diamanatkan dalam Pasal 201 ayat (6) UU Nomor 10 Tahun 2016 akan dilaksanakan pada bulan September 2020. Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Serentak ... -
Kedudukan Akta Perjanjian Kredit yang dibuat Notaris Terhadap Musnahnya Objek Jaminan
(Fakultas Ilmu Hukum, 2022-09-01)Dengan musnahnya tanah sebagai obyek Hak Tanggungan atau bahkan sekaligus sebagai sumber mata pencaharian maka hal tersebut dapat menyebabkan debitur selaku penerima dana tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk ... -
Terdampak Corona Virus Disease (COVID 19) pada Klausul Force Majeure Sebagai Alasan Menunda Angsuran pada Akad Pembiayaan Al Ijarah
(Fakultas Hukum, 2021-07-24)Pada kali ini negara secara Internasional khususnya di Indonesia mengalami bencana yakni adanya Coronavirus Disease 2019 dimana merupakan suatu force majeure yang dialami oleh pihak debitur maupun kreditur. Penyebaran Virus ... -
Surat Kuasa di Bawah Tangan untuk Pengikatan Jaminan Fidusia pada Tranksaksi Pembiayaan Konsumen
(Fakultas Hukum, 2021-04-15)Pasal 1 angka 1 UUJF, “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Rumusan ... -
Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Olahragawan Amatir The Principle of Legal Protection for Amateur Sportsmen
(Pasca Sarjana Fakultas Hukum, 2021)Didalam UUD NRI Tahun 1945 amandemen keempat, pada Pasal 28 D ayat (1) bahwa negara berkewajiban mengakui, menjamin, melindungi serta memberikan perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa terkecuali para pelaku olahraga ... -
Sanksi Adminsitratif Terhadap Notaris Yang Menolak Protokol Notaris
(Fakultas Hukum, 2021-07-13)Notaris dalam pelaksanaan tugas jabatannya memiliki kewajiban untuk menerima protokol dari Notaris yang berhenti menjabat. Kewajiban tersebut meskipun tidak diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris namun diatur secara ... -
Prinsip Kepastian Hukum Akta Pendirian Serikat Pekerja Dalam Menentukan Keabsahan Serikat Pekerja Guna Menjalankan Hak Dan Kewajibannya
(Fakultas Hukum, 2021-01)Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 Undang-undang Ketenagakerjaan, dikemukakan bahwa serikat buruh/serikat pekerja merupakan organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja baik di perusahaan maupun di luar ... -
Prinsip Kepastian Hukum Akta Pendirian Serikat Pekerja Dalam Menentukan Keabsahan Serikat Pekerja Guna Menjalankan Hak Dan Kewajibannya
(Fakultas Hukum, 2021-01)Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 Undang-undang Ketenagakerjaan, dikemukakan bahwa serikat buruh/serikat pekerja merupakan organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja baik di perusahaan maupun di luar ... -
Prinsip Kepastian Hukum Akta Pendirian Serikat Pekerja Dalam Menentukan Keabsahan Serikat Pekerja Guna Menjalankan Hak Dan Kewajibannya
(Fakultas Hukum, 2021-01)Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 Undang-undang Ketenagakerjaan, dikemukakan bahwa serikat buruh/serikat pekerja merupakan organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja baik di perusahaan maupun di luar ... -
Kekuatan Hukum Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Ptsl Yang Dibebani Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bphtb Terutang
(Fakultas Hukum, 2021-07-02)Prinsip Bea perolehan hak atas tanah terutang mengharuskan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terutang dilunasi saat terjadi perolehan hak sebagaimana dalam Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 ... -
Prinsip Kepastian Hukum Batasan Usia Penghadap Dalam Pembuatan Akta di Hadapan Notaris
(Fakultas Hukum, 2021-01-22)Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus tunduk dan patuh kepada Undang-Undang Jabatan Notaris dan berdasrakan asas kehati-hatian. Asas ini merupakan faktor penting dalam hal mengenal para penghadap yang ... -
Prinsip Kepastian Hukum Monopoli BUMN Dikaitkan dengan Pemenuhan Prinsip Persaingan Usaha yang Sehat
(Fakultas Hukum, 2-07-21)Persaingan usaha merupakan salah satu hal yang tidak terhindarkan dalam dunia ekonomi. Persaingan usaha yang dimaknai dengan persaingan usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, maka ... -
Makna Doktrin Ultra Vires dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
(Pasca Sarjana Fakultas Hukum, 2021-05-19)Kegiatan usaha diluar dari apa yang dilakukan dalam Anggaran Dasar, adalah merupakan tindakan diluar dari kewenangan bertindak, dan hal tersebut adalah merupakan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar. Dalam doktrin hukum ... -
Tanggung Jawab Hukum Pemilik Website Dramaqu.mobi atas Penyiaran Film Drama Korea di Indonesia
(Pasca Sarjana Fakultas Hukum, 2021-07-08)Tanggung Jawab Hukum Pemilik Website Dramaqu.mobi Atas Penyiaran Film Drama Korea di Indonesia; Aulivia Fita Sari, 170710101241; 2021; 79 halaman; Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember. Film drama Korea ... -
Misappropriation Theory dalam Mengatasi Insider Trading di Pasar Modal
(Fakultas Hukum, 2021-09-13)Penegakan terhadap Insider Trading yang terjadi di Indonesia sangat sulit dilakukan. UUPM menganut teori Disclose or Abstain Theory dan Fiduciary Duty Theory yang hanya memberikan larangan kepada orang dalam dan pihak ... -
Akibat Hukum Akta Wasiat yang tidak didaftarkan oleh Notaris
(Fakultas Hukum, 2022-01-12)Pada Pasal 16 ayat (1) huruf i UUJN dijelaskan bahwasannya notaris dalam menjalankan jabatannya berkewajiban untuk membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan, ... -
Prinsip Kepastian Hukum Terhadap Pelaksanaan Pengampunan Pajak Tax Amnesty
(Fakultas Hukum Universitas Jember, 2017-11-01)Kebijakan Pengampunan Pajak dilakukan dalam bentuk pelepasan hak negara untuk menagih pajak yang seharusnya terutang. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika Wajib Pajak diwajibkan untuk membayar Uang Tebusan atas ... -
Tanggung Jawab Notaris Pemegang Protokol Terhadap Kerahasiaan Akta Jika Terjadi Pengalihan Protokol
(2020)Notaris yang telah berakhir masa jabatannya, memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) secara tertulis mengenai masa jabatannya sekaligus mengusulkan notaris lain sebagai pemegang protokol. Pemegang protokol ... -
Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Pinjaman Elektronik Atas Data Pribadi Berdasarkan Prinsip Kepastian Hukum
(FAKULTAS HUKUM, 2020-07-08)Perlindungan mengenai data pribadi pada transaksi pinjam meminjam elektronik di Indonesia. Pada faktanya di Indonesia pengaturan mengenai perlindungan konsumen terkait data pribadi masih menyebar di berbagai peraturan. ...