MT-Science of Law: Recent submissions
Now showing items 81-100 of 334
-
Prinsip Kepastian Hukum Akta Pendirian Serikat Pekerja Dalam Menentukan Keabsahan Serikat Pekerja Guna Menjalankan Hak Dan Kewajibannya
(Fakultas Hukum, 2021-01)Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 Undang-undang Ketenagakerjaan, dikemukakan bahwa serikat buruh/serikat pekerja merupakan organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja baik di perusahaan maupun di luar ... -
Prinsip Kepastian Hukum Akta Pendirian Serikat Pekerja Dalam Menentukan Keabsahan Serikat Pekerja Guna Menjalankan Hak Dan Kewajibannya
(Fakultas Hukum, 2021-01)Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 Undang-undang Ketenagakerjaan, dikemukakan bahwa serikat buruh/serikat pekerja merupakan organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja baik di perusahaan maupun di luar ... -
Prinsip Kepastian Hukum Akta Pendirian Serikat Pekerja Dalam Menentukan Keabsahan Serikat Pekerja Guna Menjalankan Hak Dan Kewajibannya
(Fakultas Hukum, 2021-01)Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 Undang-undang Ketenagakerjaan, dikemukakan bahwa serikat buruh/serikat pekerja merupakan organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja baik di perusahaan maupun di luar ... -
Kekuatan Hukum Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Ptsl Yang Dibebani Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bphtb Terutang
(Fakultas Hukum, 2021-07-02)Prinsip Bea perolehan hak atas tanah terutang mengharuskan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terutang dilunasi saat terjadi perolehan hak sebagaimana dalam Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 ... -
Prinsip Kepastian Hukum Batasan Usia Penghadap Dalam Pembuatan Akta di Hadapan Notaris
(Fakultas Hukum, 2021-01-22)Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus tunduk dan patuh kepada Undang-Undang Jabatan Notaris dan berdasrakan asas kehati-hatian. Asas ini merupakan faktor penting dalam hal mengenal para penghadap yang ... -
Prinsip Kepastian Hukum Monopoli BUMN Dikaitkan dengan Pemenuhan Prinsip Persaingan Usaha yang Sehat
(Fakultas Hukum, 2-07-21)Persaingan usaha merupakan salah satu hal yang tidak terhindarkan dalam dunia ekonomi. Persaingan usaha yang dimaknai dengan persaingan usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, maka ... -
Makna Doktrin Ultra Vires dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
(Pasca Sarjana Fakultas Hukum, 2021-05-19)Kegiatan usaha diluar dari apa yang dilakukan dalam Anggaran Dasar, adalah merupakan tindakan diluar dari kewenangan bertindak, dan hal tersebut adalah merupakan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar. Dalam doktrin hukum ... -
Tanggung Jawab Hukum Pemilik Website Dramaqu.mobi atas Penyiaran Film Drama Korea di Indonesia
(Pasca Sarjana Fakultas Hukum, 2021-07-08)Tanggung Jawab Hukum Pemilik Website Dramaqu.mobi Atas Penyiaran Film Drama Korea di Indonesia; Aulivia Fita Sari, 170710101241; 2021; 79 halaman; Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember. Film drama Korea ... -
Misappropriation Theory dalam Mengatasi Insider Trading di Pasar Modal
(Fakultas Hukum, 2021-09-13)Penegakan terhadap Insider Trading yang terjadi di Indonesia sangat sulit dilakukan. UUPM menganut teori Disclose or Abstain Theory dan Fiduciary Duty Theory yang hanya memberikan larangan kepada orang dalam dan pihak ... -
Akibat Hukum Akta Wasiat yang tidak didaftarkan oleh Notaris
(Fakultas Hukum, 2022-01-12)Pada Pasal 16 ayat (1) huruf i UUJN dijelaskan bahwasannya notaris dalam menjalankan jabatannya berkewajiban untuk membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan, ... -
Prinsip Kepastian Hukum Terhadap Pelaksanaan Pengampunan Pajak Tax Amnesty
(Fakultas Hukum Universitas Jember, 2017-11-01)Kebijakan Pengampunan Pajak dilakukan dalam bentuk pelepasan hak negara untuk menagih pajak yang seharusnya terutang. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika Wajib Pajak diwajibkan untuk membayar Uang Tebusan atas ... -
Tanggung Jawab Notaris Pemegang Protokol Terhadap Kerahasiaan Akta Jika Terjadi Pengalihan Protokol
(2020)Notaris yang telah berakhir masa jabatannya, memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) secara tertulis mengenai masa jabatannya sekaligus mengusulkan notaris lain sebagai pemegang protokol. Pemegang protokol ... -
Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Pinjaman Elektronik Atas Data Pribadi Berdasarkan Prinsip Kepastian Hukum
(FAKULTAS HUKUM, 2020-07-08)Perlindungan mengenai data pribadi pada transaksi pinjam meminjam elektronik di Indonesia. Pada faktanya di Indonesia pengaturan mengenai perlindungan konsumen terkait data pribadi masih menyebar di berbagai peraturan. ... -
Makna Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Guna Pengambilan Fotokopi Minuta Akta Dalam Rangka Penegakan Hukum
(Fakultas Hukum Universitas Jember, 2020)Lahirnya Majelis Kehormatan Notaris sebagai badan yng bertugas sebagai lembaga yang membina serta pelindung jabatan notaris,lembaga tersebut adalah lembaga penganti dari Majelis Pengawas Notaris setelah adanya Putusan ... -
Kebijakan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Melalui Kontra Radikalisasi Di Kabupaten Jember
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER, 2019)Radikalisasi merupakan embrio lahirnya terorisme, radikalisasi merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan membalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan ... -
Karakteristik Hak Jaminan Kebendaan Atas Resi Gudang Dalam Perspektif Hukum Benda
(Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019)Sistem resi gudang merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan dan penyelesaian transaksi, sedangkan resi gudang merupakan bukti dokumen kepemilikan atas barang yang disimpan di dalam gudang ... -
Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi Authority Abuse in Corruption Criminal Offense
(Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember 2019, 2020-01-01)Karya ilmiah/tesis ini membahas tentang penyalahgunaan wewenang dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi. Permasalahan timbul karena konsep “penyalahgunaan wewenang” dalam UU Administrasi Pemerintahan ... -
Pertanggungjawaban Hukum Orang Tua Yang Tidak Melaksanakan Kesepakatan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Legal Responsibility of Parents Which Do Not Implement Diversion Agreement on Children as a Person of Criminal Action
(Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Universitas Jember Fakultas Hukum Program Magister Ilmu Hukum 2020, 2020-01-07)Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang merupakan tumpuan harapan masa depan bagi bangsa, negara, masyarakat maupun keluarga ... -
Prinsip Independensi Hakim Terhadap Hak Keterbukaan Informasi Dalam Penayangan Persidangan Perkara Pidana DI Televisi
(Fakultas Hukum Universitas jember, 2019-01-15)Prinsip pemisahan kekuasaan (separation of power) menyatakan bahwa para Hakim dapat bekerja secara independen dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan legislatif. Selama menjalankan tugasnya, Hakim tidak boleh dipengaruhi ... -
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor
(Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019-04)Kejahatan adalah masalah sosial yang dihadapi masyarakat dan juga negara, yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat. Tindak pidana. Satu hal yang menjadi perhatian khusus dan hendak ...