MT-Science of Law: Recent submissions
Now showing items 61-80 of 341
-
Prinsip At’ Ta’Awun pada Asuransi Syariah Bidang Pertanian di Indonesia
(Fakultas Hukum, 2022-12-28)Pertanian merupakan bagian tumpuan Indonesia guna menopang pembangunan nasional, meskipun menjadi sektor penyanggga perokonomian nasional tidak jarang para petani sering mengalami kegagalan yang disebabkan oleh beberapa ... -
Kewenangan Notaris dalam Membuat Surat Keterangan Hak Waris bagi Anak-Anak yang Dilahirkan pada Hubungan Sedarah (Anak Sumbang) (Ditinjau dari hukum waris berdasar KUH Perdata)
(FAKULTAS HUKUM, 2021-03-21)Permasalahan yang sering terjadi pada masa kini yaitu mengenai hak waris anak dari perkawinan sedarah (insect). Manusia cenderung tidak lagi mentaati norma-norma yang ada di dalam masyarakat, baik norma agama, sosial maupun ... -
Akibat hukum terhadap akta notaris dengan penghadap merupakan golongan LGBT ( (Studi Kasus Akta Yayasan Nomor 16 Tanggal 21 mei 2012, Notaris di kota Malang)
(Fakultas Hukum, 2022-11-24)Penghadap merupakan mereka yang mengendaki suatu perjanjian atau ketetapan untuk dituangkan secara otentik dalam akta notaris. Artinya, bahwa penghadap haruslah pihak yang berkepentingan terhadap hal-hal yang hendak ... -
Akibat Hukum Pembuatan Perjanjian dalam Perkawinan Campuran terhadap Hak Milik Atas Tanah
(Fakultas Hukum, 2022-11-29)Perkawinan campuran merupakan masalah hukum perdata internasional perbuatan hukum ini melibatkan dua sistem hukum perkawinan yang berbeda antara pasangan yang menikah. Apabila seorang warga negara Indonesia menikah ... -
Tanggung Jawab Notaris Melekatkan Sidik Jari Penghadap dalam Rapat Umum Pemegang Saham Melalui Telekonferensi
(fakultas hukum, 2022-09-16)Hambatan yang nyata dari proses kecanggihan teknologi ini adalah bahwa data yang dihasilkan dari sebuah RUPS dengan menggunakan mekanisme elektronik tentu saja menghasilkan data elektronik pula. Ada pandangan yang berbeda ... -
Kepastian Hukum Akta Notaris Dalam Huruf Braille untuk Penyandang Disabilitas Netra
(Fakultas Hukum, 2022-09-20)Kepastian bentuk akta notaris dalam huruf braille terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas netra. Terdapat tiga rumusan masalah yang diteliti dalam tulisan ilmiah ini. Pertama, apakah penyandang disabilitas netra ... -
Kepastian Hukum Atas Kepemilikan Hak Cipta Potret Nyonya Meneer Akibat Beralihnya Kepemilikan Merek Dagang Nyonya Meneer
(Fakultas Ilmu Hukum, 2022-12-08)Penelitian ini terdiri dari 5 Bab, yaitu Bab 1 tentang Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang penelitian ini adalah kasus Charles Saerang yang menggugat ganti rugi terhadap PT. Bhumi Emphon Mustika terkait merek dan ... -
Sistem Pemerintahan Negara Dalam Alahkam Ashulthaniyah Serta Relevansinya di Indonesia
(Fakultas Hukum, 2022-07-06)Seorang pemimpin melalui perwakilan dari masyarakat (demokrasi tidak langsung). Kedua Sistem penunjukan langsung dari pemimpin sebelumnya. Sistem ini Islam tidak memberikan pernyataan secara mutlak untuk menerapkan sistem ... -
Perlindungan Hukum Kreditur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Ditinjau dari Perspektif Hukum Jaminan
(Fakultas Ilmu Hukum, 2022-07-06)RINGKASAN Setiap debitur yang melakukan wanprestasi, pihak kreditur berhak eksekusi jaminan yang berada dalam penguasaan debitur guna dilakukan proses penjualan bersama untuk melunasi hutang debitur. Namun, kemudian pada ... -
Prinsip Kepastian Hukum Sanksi Administrasi bagi Notaris yang Melakukan Tindak Pidana dengan Ancaman Penjara Kurang dari 5 Tahun
(Fakultas Hukum, 2022-06-24)Belum diaturnya secara jelas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai sanksi administrasi bagi notaris yang terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara kurang dari 5 tahun menimbulkan adanya isu ... -
Perlindungan Hukum Kreditur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Ditinjau dari Perspektif Hukum Jaminan
(Fakultas Hukum, 2022-07-06)RINGKASAN Setiap debitur yang melakukan wanprestasi, pihak kreditur berhak eksekusi jaminan yang berada dalam penguasaan debitur guna dilakukan proses penjualan bersama untuk melunasi hutang debitur. Namun, kemudian pada ... -
Prinsip Kepastian Hukum Hak atas Informasi Lingkungan Hidup dalam Sistem Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
(Fakultas Hukum, 2022-05-09)Krisis lingkungan hidup yang saat ini melanda dunia merupakan hasil dari eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Keterbatasan masyarakat untuk ... -
Kekuatan Hukum Peraturan Desa dalam Pendirian Badan Usaha Milik Desa
(Fakultas Hukum, 2022-06-27)Kekuatan hukum merupakan suatu keputusan yang sudah sah atau dianggap sudah mutlak, maka keputusan tersebut mempunyai kekuatan hukum, artinya keputusan itu dapat mempengaruhi pergaulan hukum. Kekuatan hukum dari suatu ... -
Pembangunan Berkelanjutan Dalam Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)
(Fakultas Ilmu Hukum, 2022-06-22)Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia merupakan sistem usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial, dan ramah lingkungan didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. ... -
Kewenangan Penuntut Umum dalam Penghentian Penuntutan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif
(Fakultas Hukum, 2021-07-14)Penerapan Keadilan Restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia telah lama diterapkan dalam penyelesaian perkara pidana anak. Namun dalam perkembangannya Keadilan Restoratif juga dibutuhkan pada perkara pidana ... -
Prinsip Itikad Baik dalam Perjanjian Waralaba
(Fakultas Hukum, 2021-07-01)Waralaba merupakan suatu bentuk perkembangan terhadap suatu pemberian hak dan kewajiban usaha yang mengandalkan kemampuan mitra usahanya dalam mengembangkan dan menjalankan kegiatan usaha waralaba melalui tata cara dan ... -
Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Atas Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional
(Fakultas Hukum, 2022-09-01)Budaya berawal dari kata “budi” dan “daya”, budi berawal dari bahasa Sanskerta “buddhi” yang artinya “akal, sedangkan “daya” dapat dimaknai sebagai “kekuatan”, sehingga budaya dapat dimaknai sebagai buah dari kekuatan ... -
Pendelegasian Wewenang Pembentukan Undang-Undang oleh Undang-Undang
(Fakultas Hukum, 2022-06-02)Terdapat ketidakjelasan konsep norma di dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, bahwa undang-undang dapat mendelegasikan wewenang untuk ... -
Prinsip Kepastian Hukum Atas Adanya Penerbitan Sertipikat Ganda Hak Milik Atas Tanah
(Fakultas Hukum, 2022-06-10)Kewenangan menerbitkan sertipikat diatur dalam Peraturan Kepala BPN RI Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak atas tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah. Kewenangan penerbitan sertipikat diberikan ... -
Formulasi Pidana Mati dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Magister Fakultas Hukum, 2022-05-12)Pidana mati terhadap kasus korupsi di Indonesia masih menjadi hal yang sangat dilematis. Pemberlakuan pidana mati sering kali disoal bahkan menjadi polemik yang berkepanjangan. Secara empiris tidak ada satu pun vonis pidana ...