MT-Science of Law: Recent submissions
Now showing items 301-320 of 364
-
KEJAHATAN INTERNET BANKING DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (INTERNET BANKING CRIME IN PENAL POLICY PERSPECTIF)
(2014-01-27)Tesis ini berjudul Kejahatan internet banking dalam perpektif kebijakan hukum pidana. Kejahatan internet banking merupakan bagian dari kejahatan modern yang sudah banyak terjadi dan menimbulkan kerugian yang sangat ... -
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN PRINSIP- PRINSIP KEARIFAN LOKAL (Studi di Desa Tenganan Pagringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali)
(2014-01-27)RINGKASAN Problem lingkungan hidup pada dasa warsa sekarang ini tidak saja menjadi masalah internal Negara Indonesia yang memiliki karakteristik bentang alam yang berbeda tetapi juga masalah lingkungan menjadi sorotan ... -
KAJIAN YURIDIS TENTANG PENGELOLAAN AIR IRIGASI SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN AGRIBISNIS
(2014-01-27)Indonesia merupakan negara agraris, dimana mayoritas masyarakatnya memiliki profesi sebagai petani. Oleh karenanya, bagi masyarakat Indonesia air dianggap sebagai bagian penting dari pola kehidupan agraris. Sedemikian ... -
KEJAHATAN INTERNET BANKING DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA
(2014-01-27)esis ini berjudul Kejahatan internet banking dalam perpektif kebijakan hukum pidana. Kejahatan internet banking merupakan bagian dari kejahatan modern yang sudah banyak terjadi dan menimbulkan kerugian yang sangat ... -
PRINSIP-PRINSIP KONTRAK STANDAR DALAM JOINT OPERATING AGREEMENT (JOA) PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI BLOK CEPU ANTARA PT. PERTAMINA EP CEPU DENGAN EXXONMOBIL OIL USA
(2014-01-27)Pengelolaan Migas Blok Cepu ditandatangani oleh wakil PT. Petamina EP dan ExxonMobil Oil USA (disingkat EMOI) melalui kontrak kerja sama Joint Operation Agreement (disingkat JOA) pada tanggal 15 Maret 2006. JOA menetapkan ... -
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA WANITA MENGHADAPI ERA GLOBALISASI MENURUT UNDANG -UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
(2014-01-27)Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan ... -
PRINSIP TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK AKIBAT PERJANJIAN DENGAN KLAUSUL PEMBATASAN
(2014-01-27)Transaksi elektronik (e-commerce) menciptakan transaksi bisnis yang lebih praktis tanpa kertas (paperless) dan para pihak yang melakukan transaksi dapat tidak bertemu langsung (face to face), sehingga dapat dikatakan ... -
PROBLEMATIKA YURIDIS KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM MELAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA PIDANA
(2014-01-27)Kebijakan hukum pidana saat ini (ius constitutum) mengatur para pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana ialah terpidana atau ... -
KAJIAN YURIDIS TENTANG PENGELOLAAN AIR IRIGASI SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN AGRIBISNIS (Studi Kasus Interaksi Antara Hukum Negara Dan Hukum Adat Di Jawa Timur)
(2014-01-26)Indonesia merupakan negara agraris, dimana mayoritas masyarakatnya memiliki profesi sebagai petani. Oleh karenanya, bagi masyarakat Indonesia air dianggap sebagai bagian penting dari pola kehidupan agraris. Sedemikian ... -
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL SECARA NON LITIGASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004
(2014-01-23)Tesis ini berjudul Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Secara Non Litigasi Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah untuk mengetahui apakah penyelesaian ... -
TANGGUNG GUGAT DIREKSI PERSEROAN TERBATAS AKIBAT PERBUATAN MELAMPAUI WEWENANG (ULTRA VIRES)
(2014-01-21)ireksi yang merupakan salah satu organ dalam Perseroan Terbatas (PT), yang melakukan semua kegiatan perseroan dan mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi yang mewakili kepentingan PT ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN TUMBUHAN ANGGREK DALAM UPAYA PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM HAYATI SECARA LESTARI
(2014-01-07)Perlindungan hukum terhadap tumbuhan anggrek harus diperhatikan, jika Indonesia dianggap oleh dunia internasional tidak mampu mengatasi penyelundupan berbagai jenis tumbuhan anggrek termasuk dalam Appendix Konvensi CITES ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN TUMBUHAN ANGGREK DALAM UPAYA PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM HAYATI SECARA LESTARI
(2014-01-07)Perlindungan hukum terhadap tumbuhan anggrek harus diperhatikan, jika Indonesia dianggap oleh dunia internasional tidak mampu mengatasi penyelundupan berbagai jenis tumbuhan anggrek termasuk dalam Appendix Konvensi CITES ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN TUMBUHANANGGREK DALAM UPAYA PEMANFAATANSUMBER DAYA ALAM HAYATI SECARA LESTARI
(2014-01-07)Perlindungan hukum terhadap tumbuhan anggrek harus diperhatikan, jika Indonesia dianggap oleh dunia internasional tidak mampu mengatasi penyelundupan berbagai jenis tumbuhan anggrek termasuk dalam Appendix Konvensi CITES ... -
PRINSIP-PRINSIP HUKUM JAMINAN DALAM PERBANKAN SYARI`AH
(2013-12-24)Salah satu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari`ah yang merupakan lex specialis pengaturan bank Syari`ah adalah ketentuan penggunaan jaminan dalam penyaluran pembiayaan perbankan ... -
PRINSIP-PRINSIP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ATAS HAK CIPTA KARYA SENI TENUNAN TRADISIONAL (TENUN IKAT SUMBA TIMUR)
(2013-12-24)Bangsa Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang terdiri atas beragam suku bangsa dan adat istiadat yang berbeda-beda, memiliki keragaman budaya yang menjadi ciri khas dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Salah satu ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTERI ATAS HARTA BERSAMA DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
(2013-12-24)The main objective of this research is to provide general information regarding the legal protection of the wife upon the treasure together in case of diforce the Court Religion. Such protection my be a marriage agreemant, ... -
TANGGUNG GUGAT DIREKSI PERSEROAN TERBATAS AKIBAT PERBUATAN MELAMPAUI WEWENANG (ULTRA VIRES)
(2013-12-24)Direksi yang merupakan salah satu organ dalam Perseroan Terbatas (PT), yang melakukan semua kegiatan perseroan dan mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi yang mewakili kepentingan PT ... -
EKSISTENSI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM SISTIM PERADILAN PERDATA DI INDONESIA
(2013-12-24)Untuk menghadapi permasalahan yang komplek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka lembaga Pengadilan sebagai lembaga yang berfungsi menegakan hukum harus mempergunakan peran yang demikian sentral untuk menyelesaikannya, ... -
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL SECARA NON LITIGASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004
(2013-12-24)Tesis ini berjudul Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Secara Non Litigasi Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah untuk mengetahui apakah penyelesaian ...