MT-Science of Law: Recent submissions
Now showing items 321-334 of 334
-
PERJANJIAN KERJASAMA BIDANG EKONOMI KHUSUS ANTARA INDONESIA DENGAN NEGARA LAIN
(2013-12-19)Manusia memiliki tabiat hidup bermasyarakat, demikian pula halnya suatu negara atau subyek hukum yang lainnya tidak mungkin hidup mengisoler diri jauh dari keramaian dunia. Terlebih lagi dalam perkembangan masyarakat ... -
PRINSIP BAGI HASIL AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH
(2013-12-19)Sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dan kemudian diberlakukannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 ... -
PENGADAAN TANAH UNTUK PERTAMBANGAN DI ATAS TANAH HAK ULAYAT
(2013-12-19)Pokok bahasan tesis ini akan membahas mengenai pengadaan tanah hak ulayat untuk investasi pertambangan apakah dapat dikualifikasikan sebagai pengadaan tanah untuk kepentingan umum, hal ini dapat diketahui jika mencermati ... -
PRINSIP-PRINSIP HUKUM SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) PADA PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (Legal Principles Of Power Of Attorney For Mortgage Imposition (SKMHT) On Credit Agreement On Home Ownership)
(2013-12-19)Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 menentukan adanya batas waktu yakni 1 (satu) bulan untuk hak atas tanah yang sudah terdaftar dan 3 (tiga) bulan untuk hak ... -
PENGAWASAN ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT DALAM RANGKA PENINGKATAN HASIL GUNA DAN DAYA GUNA ZAKAT (Supervision of The Alms Management Organization in Increasing The Result and The Efficiency)
(2013-12-19)Organisasi Pengelolaan zakat (OPZ) di Indonesia baik yang berbentuk Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) mempunyai peran strategis dalam meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Berdasarkan UU No. ... -
PRINSIP PENGUASAAN HAK ATAS TANAH ULAYAT OLEH NEGARA PADA MASYARAKAT ADAT KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN MASTERY PRINCIPLE ON THE ULAYAT RIGHTS BY THE STATE OVER LAND ON INDEGENIOUS PEOPLE REGENCY IN TIMOR TENGAH SELATAN
(2013-12-19)Tanah mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat, maka setiap hal yang menyangkut tanah akan menimbulkan suatu masalah yang cukup rawan, baik mengenai penguasaan pemilikan tanah, penggunaan tanah maupun masalah ... -
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH BANK PENGGUNA JASA TRANSFER DANA SECARA ELEKTRONIK (Legal Protection For Bank Customer Electronic Fund Transfer)
(2013-12-19)Transfer dana secara elektronik yang meliputi transaksi Automatic Teller Machine (ATM), transfer dana, dan transaksi kartu kredit, merupakan pelayanan jasa bank dalam transfer dana. Pada dasarnya transaksi dengan ... -
EKSEKUSI PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (EXECUTION DECISION OF CONSUMER’S DISPUTE RESOLUTION )
(2013-12-19)Sengketa konsumen yang terjadi antara konsumen dengan pelaku usaha adalah sengketa yang berkenaan dengan pelanggaran hak-hak konsumen, dimana akibat dari perbuatan pelaku usaha yang bersangkutan telah menimbulkan kerugian ... -
FUNGSI BANK DALAM PENYALURAN KREDIT YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN (Role of Banks in the Distribution of Environment Oriented Credit )
(2013-12-19)The function of banks according to Law No. 10 of 1998 concerning amendments to the Act No. 7 of 1992 in article 3 is determined that the primary function of banks is as a collector and distributor of public funds. This ... -
PENERAPAN ASAS RETROAKTIF DALAM UNDANG - UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA
(2013-12-19)Pada tanggal 15 September 1999 Dewan Keamanan Perserikatan BangsaBangsa (DK PBB) mengeluarkan Resolusi 1264. Resolusi ini mengutuk tindakan kekerasan pasca jajak pendapat di Timor Timur. Atas resolusi PBB ... -
PENGATURAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN WARALABA
(2013-12-18)Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/ atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan ... -
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI
(2013-12-18)Tesis ini berjudul Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Ilmu Hukum yang di angkat dalam penelitian ini ada 3 hal : 1. Menyangkut tentang Pemerintah ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYIARAN KARYA SIAR IKLAN RADIO
(2013-12-02)Hak Cipta bertujuan untuk melindungi hak pembuat/pencipta dalam mendistribusikan, menjual, atau membuat turunan dari karya tersebut. Perlindungan yang didapatkan oleh pembuat (author) adalah ... -
PRINSIP FUNGSI SOSIAL HAK-HAK ATAS TANAH SESUAI UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA ERA OTONOMI DAERAH
(2013-12-02)Pembangunan Nasional yang berorientasi pada ekonomi senantiasa terkait dan terpadu dengan bidang sosial, politik, hukum, pertahanan dan keamanan terutama bidang hukum. Pembangunan ekonomi berhubungan dengan ...