MT-Science of Law: Recent submissions
Now showing items 161-180 of 341
-
Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Terhadap Notaris
(2019-05-23)Notaris seringkali dalam praktiknya terlibat dengan perkara hukum baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka. Keterlibatan Notaris dalam perkara hukum disebabkan adanya kesalahan pada akta yang dibuatnya, baik karena ... -
Pengenaan Pajak Pada Perjanjian Secara Elektronik Dengan Menggunakan Meterai Elektronik
(2019-04-25)Tesis yang disusun berikut ini merumuskan 3 (tiga) permaslahan yang dijelasakan secara rinci, permasalahan tersebut diantaranya adalah dasar pertimbangan hukum dikenakannya suatu pajak dalam sebuah dokumen dengan menggunakan ... -
Prinsip Debt Collection Dalam Kepailitan Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Umum
(2019-04-15)Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor ... -
Pembuktian Dokumen Elekronik Dalam E- Commerce Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Hukum Acara Perdata Di Indonesia
(2019-04-15)Pada era globalisasi penggunaan media telekomunikasi dan teknologi informasi menempati kedudukan yang penting dalam memudahkan proses transaksi bisnis secara umum dan perdagangan bebas secara khusus. Di Indonesia Transaksi ... -
Formulasi Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(2019-04-15)Eksistensi kehidupan manusia sangat tergantung pada lingkungan, lingkungan hidup telah menyediakan cuma-cuma berbagai kebutuhan bagi manusia yang merupakan syarat mutlak agar manusia dapat mempertahankan kehidupannya. ... -
Prinsip Hak Atas Kebebasan Beragama Atau Berkeyakinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu-Xiv/2016 Terkait Identitas Agama Bagi Penganut Aliran Kepercayaan
(2019-04-15)Kebebasan beragama atau berkeyakinan adalah hak dasar bagi manusia untuk yang melekat sejak lahir yang diberikan oleh Tuhan, tidak bisa dicabut dan digantikan oleh siapapun. Hak tersebut adalah hak yang alami (natural ... -
Prinsip Persamaan Kedudukan Di Hadapan Hukum Terhadap Hak Ingkar Notaris Untuk Merahasiakan Akta
(2019-04-09)Tesis yang disusun berikut ini merumuskan 3 (tiga) permasalahan hukum yang dijelasakan secara rinci, permasalahan tersebut diantaranya adalah ratio legis hak Ingkar notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, hak ... -
Prinsip Kemanfaatan Rahn pada Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai di Bank Syariah
(2019-04-08)Jual beli emas secara tidak tunai merupakan fasilitas yang diberikan bank syariah kepada nasabah dimana nasabah dapat memiliki emas batangan dengan cara mengangsur perbulan. Pada jual beli emas secara tidak tunai Bank ... -
Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Pencatatan Suatu Ciptaan Yang Sama
(2019-04-04)Hak cipta mengenal sistem deklaratif, yaitu negara melindungi ciptaan secara otomatis setelah terlahir suatu ciptaan tanpa harus didahului pencatatan. Pasal 64 UU Hak Cipta menyatakan adanya pencatatan ciptaan meskipun itu ... -
Pembiayaan Mudharabah Dengan Jaminan Deposito Mudharabah
(2019-04-02)The use of mudharabah deposits as a financing is rarely. Generally, customers use tangible assets as collateral, and do not know that mudharabah and savings deposits can be used as collateral for bank loans as well. ... -
Kedudukan Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Sengketa Tata Usaha Negara
(2019-03-29)Perbuatan atau tindakan hukum berupa pendaftaran tanah yang berasal dari pemindahan hak yang berupa jual beli harus didahului dengan pembuatan akta jual beli tanah dan disahkan oleh seorang pejabat yang disebut PPAT. ... -
Pemberhentian Notaris Karena Tidak Mampu Secara Rohani
(2019-03-28)Notaris sebagai pejabat umum memiliki Tugas utama untuk membuat akta autentik dan disimpan dalam bentuk protokol notaris yang merupakan arsip negara. Dalam melaksanakan tugas jabatan seorang notaris harus berpegang teguh ... -
Pertanggungjawaban Pidana Notaris atas Pemalsuan Akta Autentik
(2019-02-06)Akta otentik ialah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang memuat atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pejabat umum pembuat ... -
Penggolongan Notaris Sebagai Pengusaha Kena Pajak Pertambahan Nilai Dalam Sistem Perpajakan Nasional
(2018-12-19)Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Dijelaskan lebih lanjut dalam ... -
Prinsip Spesialitas Pembebanan Jaminan Fidusia Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen
(2018-12-14)Berdasarkan perjanjian pembaiayaan konsumen yang dikeluarkan oleh lembaga pembiayaan konsumen PT Summit Oto Finance Cabang Jember dapat disimpulkan dalam perjanjian pembiayaan konsumen tersebut belum lahir jaminan ... -
Pemungutan Pajak Pengahasilan atas Jual Beli Tanah dan/ atau Bangunan
(2018-12-04)Pemungutan pajak pengahasilan atas jual beli tanah dan/atau bangunan diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat (1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi ... -
Kebijakan Hukum Pidana dalam Pengadaan Bibit Kopi Somatic Embryogenesis sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
(2018-12-04)Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime), karena akibat yang ditimbulkannya tidak hanya menghambat pembangunan nasional, tetapi juga dapat merugikan perekonomian negara dan merusak sendisendi ... -
Larangan Rangkap Jabatan Notaris Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi
(2018-12-03)Semuavxprofesi hukum memiliki etika profesi yang harus ditaati. Kitavsemua hidup dalam jaringan keberlakuan hukum dalam berbagai bentuk formalitasnya. Semua berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Namun, yang ... -
Hak Konstitusional Pekerja/Buruh Sebagai Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh the Constitutional Rights of Workers as Labor Union Organizer
(2018-12-03)Seorang buruh yang menduduki jabatan tertentu di dalam perusahaan dan jabatan itu menimbulkan pertentangan kepentingan antara pihak pengusaha dan buruh, tidak boleh menjadi pengurus serikat buruh di perusahaan yang ... -
Pengaturan Dan Pengunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit Di Indonesia
(2018-11-27)Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peraturan-peraturan yang terkait dengan penghimpunan dana kelapa sawit di Indonesia, meliputi Undang-Undang No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan pasal 93 ayat (4), Peraturan Pemerintah ...