• Login
    View Item 
    •   Home
    • MASTER THESES (Koleksi Tesis)
    • MT-Science of Law
    • View Item
    •   Home
    • MASTER THESES (Koleksi Tesis)
    • MT-Science of Law
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS MELALUI PENDEKATAN ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION

    Thumbnail
    View/Open
    PRIA ALFISOL RAHARDI, S.H. - 130720101030 #.pdf (1.520Mb)
    Date
    2017-01-20
    Author
    RAHARDI, Pria Alfisol
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Kepolisian lalu lintas sebagai penyidik mempunyai kewenangan untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan suatu pemeriksaan perkara pidana dikenal istilah diskresi kepolisian yakni yang termuat di dalam Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini diskresi tersebut harus dibatasi dengan batasan-batasan tertentu diantaranya pelaku dengan korban masih memiliki hubungan kekeluargaan atau kekerabatan dekat, pelaku masih berusia muda dan pelaku dengan korban bersepakat berdamai yang saling memaafkan. Sehingga melalui jalur ADR ini, asas keadilan dan kemanfaatan dapat tercapai dengan baik. Bahwa demi menjamin kepastian hukum, penyidik kepolisian juga dapat menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sesuai Pasal 109 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP. Untuk mengkaji hal tersebut akan dibahas secara mendalam dengan beberapa teori yang berkembang dalam ilmu hukum. Pembahasan ini akan dibahas secara komprehensif guna menemukan formulasi hukum yang tepat dalam menjalankan penegakan hukum di Indonesia. Sehingga diharapkan penegakan hukum pidana dimasa yang akan datang dapat lebih mengakomodir kepentingan korban dan pelaku tindak pidana. Kesimpulan dari tulisan ini bahwa kepolisian sebagai penyidik dalam pemeriksaan awal harusnya dapat tanggap dan cepat dalam merespon keinginan korban / keluarga korban dengan pelaku. Bahwa terkait hal ini penyidik mempunyai kewenangan untuk menghentikan perkara tersebut dengan menggunakan kewenangan diskresinya sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Saran penulis adalah kedepan diharapkan pembentuk undang-undang dapat mengakomodir penyelesaian melalui ADR dengan jalan kesepakatan perdamaian didalam menyelesaikan perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas.
    URI
    http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/78994
    Collections
    • MT-Science of Law [343]

    UPA-TIK Copyright © 2024  Library University of Jember
    Contact Us | Send Feedback

    Indonesia DSpace Group :

    University of Jember Repository
    IPB University Scientific Repository
    UIN Syarif Hidayatullah Institutional Repository
     

     

    Browse

    All of RepositoryCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    UPA-TIK Copyright © 2024  Library University of Jember
    Contact Us | Send Feedback

    Indonesia DSpace Group :

    University of Jember Repository
    IPB University Scientific Repository
    UIN Syarif Hidayatullah Institutional Repository