Search
Now showing items 51-60 of 316
PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASAR ATAS UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
(2014-12-02)
Berdasarkan dari apa yang telah diuraikan dalam tesis ini maka dapatlah kiranya ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Perkembangan tata cara pemilihan kepala daerah di Indonesia senantiasa mengalami perubahan dalam ...
UPAYA HUKUM PERLAWANAN PIHAK KETIGA (DERDEN VERZET) TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP DALAM PERKARA PERDATA
(2014-11-11)
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah pertama untuk mengkaji
dan menganalisis putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap selalu dapat
dieksekusi, kedua,mengkaji dan menganalisis prinsip bagi pihak ...
PRINSIP PENGAWASAN DAN PEMBINAAN KANTOR PERTANAHAN TERHADAP PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(2014-11-11)
Hasil penelitian : 1) Berpijak dari sejarah pendaftaran tanah di Indonesia
yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum
kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan ...
PRINSIP-PRINSIP AKUISISI SAHAM PERSEROAN TERBATAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA
(2014-11-11)
Permasalahan dan tujuan penelitian yang diambil antara lain mengetahui
dan memahami prinsip-prinsip akuisisi saham perseroan terbatas jika dikaitkan
dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik ...
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(2014-11-11)
Hasil penelitian tesis ini adalah : pertama, Bahwa Pilkades termasuk sengketa yang timbul tidak dengan serta merta masuk dalam rezim Pemilu menurut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ini disebabkan ...
KEBIJAKAN PEMIDANAAN TERHADAP PENYEBAR FAHAM RADIKAL ISIS (ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA) DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERORISME
(2015-04-21)
Kejahatan terorisme yang terjadi sampai saat ini merupakan hasil regenerasi
sel-sel terorisme yang masih berkembang, meskipun dalam melakukan aksinya
dengan cara dan modus yang berbeda. Perbedaan cara pandang terhadap ...
KEWENANGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL MEMERINTAHKAN REHABILITASI MEDIS TERHADAP PECANDU/PENGGUNA NARKOTIKA BERDASAR UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
(2015-04-21)
Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan sampai saat ini membawa
dampak yang begitu besar dalam bidang narkotika baik perkembangan jenis
narkotika maupun modus-modus operandi pelaku tindak pidana di bidang
narkotika. ...
KENDALA YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERBURUAN SATWA YANG DILINDUNGI DI TAMAN NASIONAL BALURAN
(2015-04-21)
Satwa langka atau hewan langka merupakan salah satu bagian dari
ekosistem alam yang tidak dapat ditinggalkan. Hewan dan makluk hidup lainnya
akan memiliki peranan yang penting dalam kelangsungan ekosistem yang ...
PRINSIP PELELANGAN OBYEK HAK TANGGUNGAN SECARA PARATE EXECUTIE AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT
(2014-05-12)
Penelitian ini dihasilkan pembahasan-pembahasan sebagai berikut ini. Pertama, prinsip-prinsip pelelangan obyek hak tanggungan: 1. Kantor lelang sebagai lembaga tunggal yang berwenang dalam pelelangan obyek hak tanggungan. ...
KAJIAN TENTANG KOMPETENSI PERADILAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT DENGAN PENETAPAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH
(2014-05-12)
Perubahan terhadap UUD 1945, telah menghasilkan perubahan yang sangat
mendasar yaitu menempatkan kedaulatan rakyat ditangan rakyat yang dilaksanakan menurut
Undang-Undang Dasar. Hal ini berarti bahwa kedaulatan rakyat ...