Browsing UT-Faculty of Law by Title
Now showing items 4745-4764 of 5532
-
SUATU ANALISIS TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT BANK PEMBANGUNAN DAERAH CABANG LAMPUNG (Putusan Mahkamah Agung RI No. 1070.K/Pid/2000)
(2015-11-24)Dipilihnya judul Suatu Analisis Tentang Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh pejabat Bank Pembangunan Daerah Cabang Lampung (Putusan Mahkamah Agung RI No. 1070.K/Pid/2000) didasarkan pada putuSan Pengadilan Negeri ... -
SUATU ANALISIS TENTANG TINDAK PIDANA PENYERTAAN DALAM MENGEDARKAN UANG PALSU (DALAM KASUS PERKARA NO. 541k./Pid./1997)
(2015-01-07)Para terdakwa dalam kasus perkara No. 541 k./Pid./1997 adalah terdakwa I Kadir bin Hailing, Terdakwa II Bongkeng bin Sawalang, dan Terdakwa III Syamsuddin bin Abdul Madjid. Ketiganya telah didakwa melakukan lindak pidana ... -
SUATU STUDI PENYIDIKAN POLISI HUTAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KAYU HUTAN (Studi Kasus Perkara No. 01/VIII/PPNS/2000 di Wilayah Kerja Balai Taman Nasional Meru Betiri Kabupaten Jember)
(2015-11-17)Proses penyerahan berkas penyidikan suatu tindak pidana pencurian kayu hutan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil kepada Penuntut Umum melalui penyidik Kepolisian Resort Jember. Dalam melaksankan penyidikan tindak ... -
Suatu studi tentang Hakim Agung dalam menerapkan pasal 335 KUHP terhadap perbuatan tidak menyenangkan: (putusan MA RI No. 863 K/PID/1996) -
(2016-01-06)Penyelesaian suatu perkara melalui jalur hukum, putusan yang diambil tidak tertutup kemungkinan tidak adil, karena para praktisi hukum telah salah dalam menerapkan pasal dalam KUHP terhadap perbuatan yang didakwakan. -
SUATU STUDI TENTANG TUNTUTAN JAKSA GUGUR KARENA KADALUWARSA ( PUTUSAN MA RI No.1 PK/Pid/1998 )
(2015-01-07)Unavailable -
Suatu studi tetang prapenuntutan oleh penuntut umum (Kasus perkara nomor polisi: BP/14/IV/1997/SEK. PR JKT)
(2016-01-06)Prapenuntutan merupakan tugas dan wewenang penuntut umum untuk mempersiapkan penuntutan yang akan dilakukannya dalam suatu perkara pidana. -
Suatu tinjauan hukum keperdataan tentang pelaksanaan perjajanjian kerjasama pengelolaan dan penyelenggaraan Wartel antara PT.(PERSERO) Telkom dengan CV.Semeru (suatu studi ) Di PT.(PERSERO) Telkom Jember
(2015-12-31)Pembangunan nasional bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bansa guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materildan spiritual berdasarkan pancasila dan undang-undangdasar 1945, -
Suatu tinjauan hukum keperdataan tentang pelaksanaan perjajanjian kerjasama pengelolaan dan penyelenggaraan Wartel antara PT.(PERSERO) Telkom dengan CV.Semeru (suatu studi ) Di PT.(PERSERO) Telkom Jember
(2016-01-07)Telkom sebagai penyelenggara perusahaan jasa telekomunikasi melaksanakan hub ungan hukum dengan pihak swasta dalam penyelenggaraan warung telekomunikasi yang dibuat dalam bentuk standard kontrak -
Suatu tinjauan mengenai penutupan lokalisasi rehabilitasi prostitusi Puger berdasarkan SK bupati TK II Jember nomor 42 tahun 1998
(2015-12-23)Kehidupan masyarakat yang serba komplek, sebagai produk dari kemajuan tehnologi, mekanisasi, industrialisasi dan urbanisasi memunculkan banyak masalah sosial. salah satu masalah sosial yang cukup lama berkembang adalah ... -
SUATU TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA MELALUI PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 DI TAMAN NASIONAL MERU BETIRI
(2016-01-05)PENGEMBANGAN PEMASARAN DAN KOMERSIALISASI FLORA HASIL BUDIDAYA MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI HASIL BUDIDAYA TANAMAN . SEHINGGA DIHARAPKAN TUMBUHNYA PERAN SERTA MASYARAKAT SECARA AKTIF DALAM USAHA PEMANFAATAN SUMBER ... -
SUATU TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN PEMBEBASAN HAK ATAS TANAH UNTUK PENGEMBANGAN KAMPUS UNIVERSITAS JEMBER
(2016-01-04)Bahwa prosedur pembebasan hak atas tanah bagi peningkatan atau pengembangan kampus Universitas Jember dilaksanakan dengan prosedur yang terdapat dalam Keppres Nomor 55 Tahun 1993 dan Peraturan Menteri Negara Agraria / ... -
SUATU TINJAUAN TENTANG PENINJAUAN KEMBALI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI (Putusan MA RI Nomo 78 PK/Pid/2000 Tanggal 01 Oktober 2001)
(2016-01-04)Terdapat keabsahan pihak yang dapat permohonan PK, pada perkara Tomi Soeharto yang mana permohonan PK diajukan oleh kuasa hukumnya dapat dibandingkan dengan apa bila jaksa mengajukan PK yang dimulai sekitar tahun 1996 pada ... -
Suatu Tinjauan Yuridis tantang perjanjian Kontrak Jual Beli Ekspor Benag di P.T. Segoro Ecomulyo Gresik dengan Pihak Pembeli dari Luar Negeri|bKarya Tulis Ilmiah
(2015-12-31)Perjanjian jual beli ekspor adalah salah satu bentuk perjanjian perdagangan dalam masyarakt -
SUATU TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEABSAHAN PERKAWINAN BAGI GOLONGAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN YANG TAK BERAGAMA (Studi Kasus Penetapan Nomor : 24/Pdt.P/1991/PN.Kbm)
(2016-01-05)BANGSA INDONESIA ADALAH SUATU BANGSA YANG TERDIRI DARI SUKU, AGAMA , RAS, DAN ADAT ISTIADAT. MAKA TERJADINYA PERKAWINAN YANG DILAKUKAN GOLONGAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN TIDAK DAPAT DIHINDARKAN PERKAWINAN YANG DILAKUKAN OLEH ... -
SUATU TINJUAN YURIDIS VIKTIMOLOGIS TENTANG KEJAHATAN SEKS TERHADAP PEREMPUAN (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI. Reg Nomor 612.K / Pid / 1985)
(2015-12-31)Perempuan adalah subyek sekaligus obyek yang sangat berperan dalam kehidupan manusia. Perempuan seringkali digolongkan sebagai masyarakat golongan lemah (second class citizen) akhir-akhir ini makin terpuruk. Meningkatnya ... -
Sumpah/Janji PNS Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Berganti Agama Pasca Pengangkatan
(2019-08-22)Berdasarkan analisa dan pembahasan permasalahan yang dilakukan, maka dapat diperoleh hasil penelitian secara ringkas sebagai berikut: Bahwa sumpah/janji PNS adalah kewajiban pokok yang harus dilakukan setiap calon PNS. ... -
Sumpah/Janji Pns Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Berganti Agama Pasca Pengangkatan
(Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019-03-08)Indonesia adalah negara hukum yang kental dengan nuansa agamanya. Dalam tataran penyelenggaraan urusan pemerintahan sendiri tidak sedikit peraturan yang mengatur suatu hal tertentu yang ketentuannya disesuaikan dengan agama ... -
SURAT PENOLAKAN PENDAFTARAN PERKAWINAN OLEH K U A SEBAGAI ALAT BUKTI TERTULIS UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PENETAPAN WALI ADHAL (STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA MALANG NOMOR 0126/Pdt.P/2005/PA.Kab.Mlg)
(2014-01-27)Perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera baik secara moril maupun materiil. Namun untuk melangsungkan perkawinan sering kali terdapat suatu rintangan-rintangan. ... -
Sustainable Development Goals Dalam Upaya Penguatan Pembangunan Kelapa Sawit Indonesia Melalui Indonesian Sustainable Palm Oil (Ispo)
(FAKULTAS HUKUM, 2021-01-21)Bab 1 pada penulisan skripsi ini menguraikan penerapan Sustainable Development Goals sangat penting bagi upaya penguatan pembangunan kelapa sawit Indonesia yakni melalui sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), ... -
SYARAT SAH PERUBAHAN PERJANJIAN PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUM JIKA TERJADI WANPRESTASI (Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)
(2015-11-16)Syarat sah perubahan perjanjian perkawinan menurut pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan diantaranya, ada perjanjian dari kedua belah pihak (suami atau istri) untu merubah dan perubahan itu ...