Browsing UT-Faculty of Law by Title
Now showing items 4915-4934 of 5995
-
RAGAM KESALAHAN DALAM MENYELESAIKAN SOAL- SOAL FISIKA DAN PENYEBABNYA ( Studi Tentang Konsep Listrik Magnet Pada Siswa Kelas II SMU Muhammadiyah 3 Jember Tabon Ajaran 1998/1999)
(2015-02-04)Rendahnya nilai fisika tidak mutlak semata-mata karena ketidakmampuan siswa dalam memahami fisika . tetapi hal tersebut dapat juga disebabkan karena siswa merasakan kesulitan dalam menyelesaikan soal- soal fisika. Dimana ... -
RAHASIA BANK SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM PREVENTIF TERHADAP NASABAH MENURUT KETENTUAN HUKUM PERBANKAN
(2013-12-05)Perbankan merupakan pokok dari sistem keuangan setiap negara di dunia yang mempunyai fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk ... -
RAHASIA BANK SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM PREVENTIF TERHADAP NASABAH MENURUT KETENTUAN HUKUM PERBANKAN
(2014-01-26)Perbankan merupakan pokok dari sistem keuangan setiap negara di dunia yang mempunyai fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk ... -
RANCANG BANGUN ALAT PENGUKUR INTENSITAS CAHAYA DENGAN SENSOR FOTODIODA
(2018-04-17)Telah dapat dirancang alat pengukur intensitas cahaya dengan menggunakan sensor fotodioda, konventer ADC 0804, mikrokontroler AT89S51, program bahasa AIDS (Assembly Language Defintssion System) dan tampilan seven segmen. ... -
RANCANG BANGUN SEL SURYA DENGAN MENGGUNAKAN TRANSISTOR TIPE 2N3055
(2015-12-11)Menurut letak astronomisnya, Indonesia berada di antara 6° LU – 11° LS dan 95° BT – 141° BT. Berdasarkan letak astronomi tersebut indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa membelah bumi menjadi dua bagian, yaitu belahan ... -
Rangkap Jabatan Pemerintah Kota Batam setelah Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
(Fakultas Hukum, 2022-09-12)Pemerintahan Kota Batam yang telah menjadi daerah otonomi dan kawasan khusus telah memberikan langkah besar bagi penguatan daerah di wilayah ini. Langkah besar itu terbukti dengan terlaksananya Otonomi Daerah yang tercermin ... -
Ratio Legis Pendirian Perseroan Perorangan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
(2022-07-25)Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja disusun menggunakan konsep omnibus law. UU Cipta Kerja memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku UMK dengan menghadirkan sebuah konsep badan hukum baru yaitu badan hukum ... -
Redistribusi dan sertifikasi tanah obyek landreform sesuai peraturan pemerintah nomor 224 tahun 1961 dan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 : studi kasus di kelurhan Karangrejo Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember
(2016-01-06)Kebijakan landform sebagai salah satu peraturan pelaksanaan dari pasal 7 UUPA dalam hal pemerataan tanah ternyata mengalami stagnasi selama pemerintah orde baru. -
Redistribusi tanah negara bekas perkebunan di desa Wonorejo kecamatan Wates kabupaten Kediri
(2015-12-29)Lahirnya undang-undang pokok agraria merupakan program revolusi di dalam bidang agraria yang disebut Agrarian Reform Indonesia, salah satu program landreform yang masih mendapat perhatian dari pemerintah dewasa ini adalah ... -
Referendum Kemerdekaan Dalam Konteks Hukum Nasional Indonesia Dan Hukum Internasional
(FAKULTAS HUKUM, 2021-01-29)Penulisan skripsi ini pada dasarnya di latar belakangi karena mulai meluasnya isu tentang referendum kemerdekaan papua barat yang akhirnya menyebabkan perpecahan yang mengganggu persatuan negara Indonesia, referendum ... -
Reforma Agraria Dalam Mengatasi Tanah Absentee Bagi Petani Menurut Peraturan Perundang-Undangan
(Fakultas Hukum Universitas Jember, 2020-10-15)Penulisan Skripsi ini pada dasarnya melatar belakangi banyaknya pemilikan tanah secara absentee maka dari itu, untuk menjadikan masyarakat tani yang adil dan makmur maka pemerintah melalui program landreform yang ... -
REFORMULASI BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) SEBAGAI MEDIA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI BIDANG PERBANKAN SYARIAH MENUJU PERBANKAN INDONESIA YANG SEHAT DAN DINAMIS
(2013-12-25)Pemilihan judul “Reformulasi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagai Media Alternatif Penyelesaian Sengketa di Bidang Perbankan Syariah Menuju Perbankan Indonesia yang Sehat dan Dinamis” dilatarbelakangi ... -
REFORMULASI BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) SEBAGAI MEDIA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI BIDANG PERBANKAN SYARIAH MENUJU PERBANKAN INDONESIA YANG SEHAT DAN DINAMIS
(2014-01-21)Pemilihan judul “Reformulasi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagai Media Alternatif Penyelesaian Sengketa di Bidang Perbankan Syariah Menuju Perbankan Indonesia yang Sehat dan Dinamis” dilatarbelakangi ... -
Reformulasi Beracara Mahkamah Partai Politik Dalam Penyelesaian Perselisihan Di Internal Partai Politik
(FAKULTAS HUKUM, 2020-08-24)Keberadaan partai politik di Indonesia muncul bersamaan dengan berkembangnya hak mengemukakan pikiran, pendapat dan hak berorganisasi. Sarana kelembagaan terpenting yang harus dimiliki untuk mengorganisasi perluasan peran ... -
REKAM MEDIS (MEDICAL RECORD) SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PERKARA PERDATA DIMUKA SIDANG PENGADILAN
(2015-12-07)KESIMPULAN DARI PENULISAN SKRIPSI INI ADALAH BAHWA REKAM MEDIS YANG JELAS DAN LENGKAP DAPAT DIJADIKAN SEBAGAI ALAT BUKTI BERUPA AKTA TULISAN DI BAWAH TANGAN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN PEMBUKTIAN YANG SEMPURNA DIMUKA SIDANG ... -
Rekam Medis (Medical Record) Sebagai Alat Bukti Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Perkasa Perdata Dimuka Sidang Pengadilan.
(Fakultas Hukum Universitas Jember, 2005-01-29)Negara indonesia adalh negar hukum .Hal ini telah tercantum dalam penjelasan Undang Undang Dasar 1945.Salah satu ciri negara hukum adalah adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak .Pada penyelesaian perkara di pengadilan ... -
Rekonstruksi Hukum Pembatalan Peraturan Desa Melalui Mahkamah Agung
(Fakultas Hukum, 2023-06-14)Mekanisme pembatalan peraturan desa di Indonesia nyatanya belum mencapai titik yang ideal. Dengan dipusatkannya pembatalan peraturan desa kepada lembaga eksekutif yakni bupati/ walikota telah menimbulkan banyak sekali ... -
Rekonstruksi Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas Terkait Kewirausahaan Sosial
(FAKULTAS HUKUM, 2020-01-14)Pengembangan dunia usaha merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan berhasil tidaknya pembangunan suatu negara. Salah satu upaya untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ... -
Rekonstruksi Pengawasan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Kejaksaan Republik Indonesia
(2019-09-02)Semenjak didirikan pada tahun 2014 Komisi Kejaksaan telah menjadi lembaga pengawas eksternal dari Kejaksaan Republik Indonesia agar terjaminnya suatu mekanisme pengawasan yang bersifat akuntabel, kredibel dengan menerapkan ... -
Rekonstruksi Sanksi Pidana Tambahan Berupa Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia
(Fakultas Hukum Universitas Jember, 2020-12-22)Latar belakang dari penulisan skripsi ini bermula dari anak Indonesia yang menjadi korban kekerasan seksual beberapa tahun terus meningkat. Data tahun 2002 menunjukkan anak usia 6-12 tahun paling sering mengalami kekerasan ...