Browsing UT-Faculty of Law by Title
Now showing items 1365-1384 of 5983
-
HA K M A SY A R A K A T A D A T SU KU D A Y A K A TA S TA N A H D A LA M KA I TA N N Y A D EN GA N U N D A N G U N D A N G N OM OR 5 TA HU N 196 0 TE N TA N G P ER A TU R A N D A SA R P OKOK P OKOK A GR A R I A D I KEC A M A TA N HU LU KA BU P A TEN KA P U A S KA LI M A N TA N TEN GA H
(2014-01-27)Mas y a ra k a t hukum a da t memil iki ha k a tas tana h y a it u h a k ula y a t se b a ga i se pe ra ngk a t we w e na ng da n ke wa ji ba n suatu mas ... -
HAK AHLI WARIS YANG MURTAD DALAM PEMBAGIAN WARIS DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM
(2014-07-14)Kesimpulan dari permasalahan diatas adalah pertama, Islam menegaskan bahwa perbedaan suatu agama yang terjadi antara pewaris dan ahli waris merupakan suatu penghalang dari suatu kewarisan. Hal tersbut terdapat pada pasal ... -
HAK ANAK LUAR KAWIN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (ANALISIS PENETAPAN NOMOR 0156/PDT.P/2013/PA.JS)
(2018-07-04)Perkawinan merupakan suatu lambang ketaatan umat kepada Tuhan-Nya, dimana perkawinan itu dianggap sebagai ibadah menurut agama Islam. Setiap umat muslim khususnya di wajibkan untuk melangsungkan perkawinan tidak ... -
HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN PADA PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
(2014-10-27)Dalam hasil skripsi ini penulis menjelaskan bahwa, negara mengambil peran untuk memungkinkan orang tua bertanggungjawab terhadap anaknya, demikian pula lembaga-lembaga hukum lainnya. Dalam situasi dimana tanggungjawab ... -
HAK ASUH ANAK DALAM HAL TERJADINYA PERCERAIAN KARENA PERTENGKARAN TERUS MENERUS
(2017-11-17)Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1. Seorang istri yang berpindah agama (murtad) ... -
HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR PADA SAAT ORANG TUA BERCERAI (STUDI PUTUSAN NOMOR : 1050/Pdt.G/2012/PA.Jr)
(2014-07-14)Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah bahwa apabila anak masih di bawah umur maka sesuai dengan pasal 105 ayat (1) dan pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam pengasuhannya ada pada ibunya, karena kalangan perempuan ... -
HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR AKIBAT PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 0546/Pdt.G/2015/PA.Jr)
(2017-10-25)Pada karya ilmiah ini akan dibahas tentang Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 0546/Pdt.G/2 ... -
HAK DAN KEWAJIBAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUWANGI DALAM PENGATURAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KABUPATEN BANYUWANGI
(2014-07-18)Tipe penulisan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif sedangkan pendekatan masalah yaitu dengan mengunakan Undang-Undang dan konseptual. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, ... -
Hak dan Tangung Jawab Badan Usaha Pertambangan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
(Fakultas Hukum, 2023-06-07)Sektor pertambangan menjadi pemasok devisa negara terbesar di Indonesia urutan kedua setelah minyak bumi dan gas alam. Sektor pertambangan ini diperuntukan juga untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia ... -
HAK JAMSOSTEK PEKERJA/BURUH BORONGAN DI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XI
(2014-01-21)Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah memberikan landasan yang kuat atas kedudukan dan perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan. Istilah buruh sejak dahulu sudah populer dan ... -
HAK JAMSOSTEK PEKERJA/BURUH BORONGAN DI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XI
(2013-12-05)Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah memberikan landasan yang kuat atas kedudukan dan perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan. Istilah buruh sejak dahulu sudah populer dan ... -
Hak Keperdataan Bagi Pekerja Untuk Diikutsertakan Dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan
(ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM FAKULTAS HUKUM, 2020)Pembangungan nasional Indonesia dalam pelaksanaanya, pekerja mempunyai kedudukan dan peran sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Perlindungan terhadap pekerja dimaksutkan untuk melindungi dan menjamin hak-hak pekerja tanpa ... -
Hak Konstitusional Dan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Alih Daya
(Fakultas Hukum Universitas Jember, 2020-06-25)Dalam pelaksanaan ketenagakerjaan di Indonesia , pekerja/buruh mempunyai peran penting sebagai pelaku atau subjek dalam ketenagakerjaan. Selain pekerja ada pengusaha dan perusahaan yang juga termasuk dalam subjek pelaku ... -
HAK KONSTITUSIONAL PEKERJA/BURUH PEREMPUAN DALAM BERBUSANA JILBAB
(2014-01-24)Skripsi ini berjudul HAK KONSTITUSIONAL PEKERJA/BURUH PEREMPUAN DALAM BERBUSANA JILBAB. Judul tersebut merupakan representasi dari isu hukum dalam permasalahan sebagai berikut ini, pertama, kesesuaian larangan pemakaian ... -
HAK KONSTITUSIONAL PEKERJA/BURUH PEREMPUAN DALAM BERBUSANA JILBAB ( WOMAN LABOUR CONSTITUTIONAL RIGHTS TO WEAR CLOTHING OF JILBAB )
(2013-11-29)Skripsi ini berjudul HAK KONSTITUSIONAL PEKERJA/BURUH PEREMPUAN DALAM BERBUSANA JILBAB. Judul tersebut merupakan representasi dari isu hukum dalam permasalahan sebagai berikut ini, pertama, kesesuaian larangan pemakaian ... -
HAK KONSTITUSIONAL PEKERJA/BURUH PEREMPUAN DALAM BERBUSANA JILBAB ( WOMAN LABOUR CONSTITUTIONAL RIGHTS TO WEAR CLOTHING OF JILBAB )
(2013-09-05)penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji norma hukum positif. Dalam ... -
Hak Konstitusional Perlindungan Data Pribadi pada Penggunaan Civic Tech dalam Perkembangan Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia
(Fakultas Hukum, 2023-06-20)Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia yang terlaksana selama ini masih mendapatkan permasalahan, utamanya dalam penggunaan data Pemilih. Sebagaimana data Pemilih digunakan pada keseluruhan penyelenggaraan Pemilu, mulai dari ... -
HAK KORBAN UNTUK MEMPEROLEH RESTITUSI DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(2014-01-21)Tindak Pidana Perdagangan Orang (trafficking) adalah perbuatan yang secara signifikan menjerumuskan jutaan korban kedalam perbudakan, baik perbudakan badaniah maupun rohaniah (sebagai akibat adanya eksploitasi seksual). ... -
Hak Memilih Warga Negara Dengan Status Kewarganegaraan Ganda Dalam Pemilihan Umum
(2019-09-25)Kesimpulan penelitian yang diperoleh antara lain adalah, Pertama, Hukum pemilu di Indonesia tidak mengatur anak berkewarganegaraan ganda memiliki hak pilih atau tidak dan karenanya bisa menjadi pemilih dalam pemilu di ... -
Hak Menumpang Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria
(2018-11-15)Hak menumpang merupakan suatu hak untuk memiliki bangunan atau tanaman yang ada pada tanah milik orang lain, biasanya dengan membayar sejumlah uang sebagai pengganti kerugian bagi pemilik tanah.