MT-Science of Law: Recent submissions
Now showing items 1-20 of 354
-
Autentisitas Testamen Bagi Ahli Waris Warga Negara Asing:Komparasi Testamen Indonesia-Jerman
(Fakultas Hukum Universitas jember, 2025-01-15)Dalam satu keluarga dapat terjadi anggota keluarga yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda satu dengan yang lain, baik karena perkawinan campuran, atau karena hal lain (karena undang-undang atau naturalisasi). Pembuatan ... -
Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Pekerja/Buruh dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang Melebihi Masa Kerja Lima Tahun
(Fakultas Hukum, 2024-12-17)Peran pemerintah dalam memumilahkan perekonomian nasional pasca terjadinya pandemi Covid-19 salah satunya dengan menerbitkan UU Penetapan Cipta Kerja yang diharapkan mampu menampung tenaga kerja sebanyak-banyaknya dan mampu ... -
Autentisitas Testamen Bagi Ahli Waris Warga Negara Asing: Komparasi Testamen Indonesia-Jerman
(Fakultas Hukum Universitas jember, 2025-01-15)Dalam satu keluarga dapat terjadi anggota keluarga yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda satu dengan yang lain, baik karena perkawinan campuran, atau karena hal lain (karena undang-undang atau naturalisasi). Pembuatan ... -
Pendekatan Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara di Lingkungan Kejaksaan
(Fakultas Hukum, 2024-12-21)Mediasi penal merupakan salah satu implementasi keadilan restoratif yang memandang konsep tindak pidana atau perilaku kejahatan secara lebih luas. Perhal tersebut memiliki pandangan jika tindak pidana ataupun perilaku ... -
Kepastian Hukum Penyelesaian di Luar Proses Peradilan dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan Pelaku Anak
(Fakultas Hukum Universitas Jember, 2024-06-24)Peningkatan kasus kekerasan seksual mendorong pemerintah melalui badan legislator untuk membentuk Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual. Peraturan tersebut mengatur mengenai penyelesaian tindak pidana ... -
Perlindungan Hukum Terhadap Istri sebagai Korban Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga ditinjau dari Perspektif Feminisme
(Fakultas Hukum, 2023-07-27)Kekerasan seksual dalam rumah tangga terhadap istri menjadi salah satu kasus kekerasan yang marak terjadi karena adanya ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga. Di Indonesia, kekerasan seksual dalam rumah tangga dianggap ... -
Kepastian Hukum Rekomendasi MKDKI pada Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana oleh Tenaga Medis
(Fakultas Hukum, 2024-06-13)The global COVID-19 pandemic has disrupted the health sector, forcing countries to transform their health. In Indonesia, the response to this crisis was the issuance of a new health law, namely Law No. 17 of 2023. One of ... -
Hak Gugat Notaris di Peradilan Tata Usaha Negara atas Keputusan Pemberhentian dengan Tidak Hormat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Fakultas Hukum, 2023-07-26)Notaris yang melanggar UUJN dan/atau kode etik profesi, dapat dikenakan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat. Berkaitan dengan hal tersebut Notaris akan diperiksa oleh Majelis Pemeriksa yang dibentuk oleh Majelis ... -
Prinsip Kepastian Hukum Pembiayaan Hak Cipta Film Dalam Pembiayaan Jaminan Fidusia
(Fakultas Ilmu Hukum, 2025-01-17)Hak cipta film merupakan salah satu aset kekayaan intelektual yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan berpotensi dijadikan objek jaminan dalam pembiayaan fidusia. Namun, penggunaan hak cipta film sebagai jaminan fidusia ... -
Perlindungan Hukum pengguna Jasa Pembuatan Akta Tanah Akibat Pejabat Pembuat Akta Tanah Meninggal Dunia
(Fakultas Hukum, 2024-07-17)Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi pengguna jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam kasus kematian PPAT saat akta masih dalam proses penyelesaian. Fokus penelitian mencakup tiga aspek: (1) evaluasi ... -
Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha Berdasarkan Prinsip Ekstrateritorial
(Fakultas Hukum Universitas Jember, 2025-03-24)Persaingan usaha merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dalam dunia usaha seiring dengan timbulnya kecenderungan perekonomian saat ini dilakukan secara antar negara sebagai akibat dari globalisasi. Terbentuknya KPPU ... -
Reformulasi Fungsi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Mewujudkan Kepastian Hukum dan Perlindungan Konsumen
(Fakultas Hulum, 2023-11-16)Perkembangan perekonomian yang pesat telah menghasilkan berbagai jenis dan variasi jenis barang dan/atau juga jasa yang dapat dikonsumsi dan dimanfaatkan. Hal yang sangat menarik dari kegiatan usaha yang terjadi ... -
Akad Mukhabarah bil Mudharabah dalam Kemitraan Pertanian Tebu yang Dibuat dengan Akta Notaris
(Fakultas Hukum, 2023-07-05)Produksi gula di Indonesia yang belum mampu memenuhi kebutuhan nasional menyebabkan ketergantungan pada impor dan berdampak negatif bagi petani tebu. Ketidakseimbangan dalam kerja sama antara pabrik gula dan petani melalui ... -
Tanggung Jawab Hukum Bank Kepada Pemenang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan
(Fakultas Hukum, 2024-05-15)Perbankan dalam menyalurkan kredit memiliki prinsip kehati – hatian (prudential principle). Prinsip tersebut memberikan kebijakan kepada nasabah yang ingin melakukan pinjaman kredit untuk memberikan jaminan sebagai bentuk ... -
Legal Consequences Agreed and Not Implemented in Good Faith
(Fakultas Hukum, 2025-01-30)Menurut pasal 1338 KUHPerdata ayat (3), yaitu: “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Pengertian dari itikad baik sendiri adalah makna yang abstrak dan sulit untuk dirumuskan, sehingga menimbulkan kekaburan ... -
Makna Pasal 1436 KUH Perdata terhadap Debitur dan Kreditur yang Melangsungkan Perkawinan
(Fakultas Hukum, 2023-08-16)Makna Pasal 1436 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Terhadap Debitur dan Kreditur yang Melangsungkan Perkawinan; Abd. Djalil Ghaffar, 200710102020; 2023; 100 halaman; Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum ... -
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pengguna Jasa Debt Collector dalam Melakukan Pinjaman Online yang Berimplikasi Tindak Pidana
(Fakultas Hukum, 2023-06-26)Bab 1 Pendahuluan, menguraikan latar belakang bahwa praktek penagihan dalam proses perdata mebutuhkan waktu yang panjang, sehingga kebanyakan perusahaan pinjaman online merasa tidak efisien dengan prosedur ini, ... -
Karakteristik Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
(Fakultas Hukum, 2024-01-19)Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terdapat kekaburan norma dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 tahun 2004 khususnya pada Pasal 287. Berdasarkan permasalahan ... -
Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Perajin Batik Ecoprint di Kabupaten Jember
(Fakultas Hukum, 2024-11-12)Kabupaten Jember telah lama menghasilkan produk kerajinan terapan berupa batik, sebuah warisan budaya Indonesia. Batik khas Kabupaten Jember menggambarkan motif-motif yang terinspirasi dari potensi sumber daya alam yang ... -
Penerapan Diversi pada Anak Pelanggar Lalu Lintas Ditinjau dari Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
(Hukum, 2022-07-18)Anak merupakan unsur yang menyatu dengan kelangsungan kehidupan manusia, bangsa, dan negara. Penempatan anak yang menjalani proses peradilan yang menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan ...