Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional Usada Bali Sebagai Hak Masyarakat Hukum Adat Melalui Access Benefit Sharing

Abstract

Pengetahuan Tradisional tentang obat tradisional merupakan sesuatu yang diwariskan secara turun temurun dan sifatnya berkelanjutan sejak nenek moyang bangsa Indonesia dan terdapat bukti ilmiah dari hal tersebut. Salah satu pengetahuan tradisional yang terkait tanaman obat terdapat pada Usada Bali. Usada bali terkenal sebagai suatu sistem pengobatan tradisional yang ada di Bali. Usada Bali memiliki arti penting bagi masyarakat dikarenakan masih terus meningkatnya kepercayaan masyarakat bali terhadap khasiat obat dari tumbuhan yang disebutkan dalam lontar-lontar usada. Regulasi yang belum sepenuhnya jelas terkait pemanfaatan serta perlindungan hukum pengetahuan Usada Bali membuat peluang punahnya Usada Bali dan mengakibatkan sulitnya pengobatan tradisional ini terintegrasi dengan pengobatan konvensional.. Berdasarkan latar belakang permasalahan, tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan menemukan bahwa perlindungan hukum pengetahuan tradisional Usada Bali dapat menggunakan konsep access benefit sharing, serta menilai sisi keadilan dari access benefit sharing sesuai dengan prinsip perlindungan hukum, kepastian hukum, dan keadilan hukum. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dengan tiga pendekatan yaitu pendekatan perundang undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif dengan menggunakan peraturan perundangan Negara India The Patent Act dan peraturan perundang-undangan Filphina Republic Act No. 8371 dan Republic Act No. 8423 Perlindungan hukum yang tepat dan efektif untuk pengetahuan tradisional Usada Bali melalui perlindungan hukum internal yaitu access benefit sharing berdasarkan Bonn Guidelines yang mengedepankan hak-hak masyarakat hukum adat melalui bentuk perjanjian Material Transfer Agreement. Perlindungan hukum pengetahuan tradisional Usada Bali secara eksternal yaitu membentuk peraturan yang bersifat sui generis seperti Undang-Undang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (UU PTEBT). Nilai keadilan pada access benefit sharing pengetahuan tradisional Usada Bali dapat terwujud apabila adanya kepastian hukum dan pembagian keuntungan dilakukan secara proporsional yang dapat diwujudkan melalui mitra kerjasama dengan menerapkan prinsip kesetaraan, keterbukaan, dan manfaat bersama. Konsep ke depan untuk memberikan perlindungan hukum pengetahuan tradisional Usada Bali adalah merevisi PP KIK dengan menambahkan pengaturan tentang access benefit sharing, menggunakan mekanisme mutual transfer agreement dalam melaksanakan access benefit sharing, dan membuat database untuk meregistrasi pengetahuan tradisional sejenis Usada Bali. Upaya pemerintah dan DPR dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional Usada Bali yaitu membentuk peraturan sui generis yang materi muatannya menyesuaikan amanat yang terdapat pada Protokol Nagoya yang mengatur mekanisme access benefit sharing sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat. Kustodian atau masyarakat hukum adat selaku pemilik pengetahuan tradisional dalam proses aktualisasi dari access benefit sharing diharapkan tidak semata-mata hanya untuk mendapatkan keuntungan ekonomis tetapi harus ditinjau dari segala aspek yang memfokuskan kepada konservasi keanekaragaman hayati, dan pemeliharaan kebudayaan serta tradisi. Untuk mendukung wacana integrasi pengobatan tradisional dan pengobatan konvensional, Pemerintah Provinsi Bali perlu memaksimalkan langkah-langkah perbaikan untuk memanfaatkan potensi pengobatan tradisional Usada Bali dengan mengkolaborasikan dengan pengobatan konvensional dengan diimbangi dari segi perlindungan hukum pengetahuan tradisional Usada Bali.