MT-Science of Law: Recent submissions
Now showing items 181-200 of 334
-
KEWENANGAN MENTERI DALAM NEGERI DAN GUBERNUR DALAM PEMBATALAN PERATURAN DAERAH
(2018-11-08)Pasal 24 A Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap ... -
PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM BIDANG REHABILITASI
(2018-08-24)Pada penelitian ini digunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan Undang-Undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach).Pendekatan Undang-Undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah ... -
Keabsahan Akta Notaris Apabila Notaris Diberhentikan Sementara Akibat Dijatuhi Pidana
(2018-08-09)Akta notaris adalah sah ketika notaris yang bersangkutan diancam pidana kurang dari 5 (lima) tahun, karena notaris yang diancam hukuman pidana kurang dari 5 (lima) tahun tersebut memiliki kesempatan untuk menjalani jabatannya ... -
Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Mewujudkan Pemilihan Kepada Daerah Yang Demokratis
(2018-08-08)Indonesia merupakan satu negara di dunia yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila pula yang menjadi Ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena Pancasila mampu menjadi pengayom, Pemersatu ... -
Makna Kepailitan Sebagai Alasan Pemberhentian Jabatan Notaris
(2018-08-08)Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 12 huruf (a) menyatakan bahwa Notaris diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya karena ... -
Pertanggungjawaban Pidana Bank Milik Negara Atas Kredit Bermasalah
(2018-08-01)Bank Milik Negara dalam sistem perekonomian negara memiliki kedudukan yang strategis sekaligus dilematis. Hal tersebut yang menjadikan dasar pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada Bank Milik Negara memerlukan perhatian ... -
Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Kejahatan Cybersquatting
(2018-07-31)Era globalisasi sekarang ini telah menyebabkan terjadinya perkembangan di berbagai sektor, salah satunya ialah sektor teknologi. perkembangan yang paling signifikan dalam dunia teknologi ialah hadirnya komputer ... -
Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah “the Right of Immunity to the Regional Legeslative Assembly”
(2018-07-30)“ HAK IMUNITAS ANGGOTA DPRD ” Hak Imunitas adalah hak anggota lembaga perwakilan rakyat yang dalam menjalankan fungsi, wewenang dan tugasnya yang tanpa boleh dituntut dimuka pengadilan, didalam menyampaikan pernyataan, ... -
Asas Proporsionalitas Dalam Pembuatan Kontrak Baku Perjanjian Waralaba The Principle of Proportionality in the Production of Standard Contract of Franchising Agreements
(2018-07-30)Waralaba dalam perspektif Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu pemberian lisensi atau hak untuk memanfaatkan, menggunakan secara bersama-sama dua jenis Hak Kekayaan Intelektual tertentu, yaitu Merek (termasuk merek dagang, ... -
Kepastian Hukum Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Sebagai Pejabat Pemerintah
(2018-07-30)Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara, keberadaannya didasarkan pada wilayah kerja di Kecamatan karena jabatannya. Dalam hal yang bersangkutan berkedudukan sebagai kepala wilayah sebagaimana diatur dalam ... -
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Persetubuhan Yang “Tidak Berdaya” Dalam Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(2018-07-30)Dalam kaitannya dengan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan secara ilegal, kelemahan KUHP terletak pada sempitnya ruang lingkup pengertian tindak pidana persetubuhan yang dilakukan secara ilegal yang mengecualikan ... -
Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Pembuatan Akta Perjanjian Jual Beli Yang Tidk Sah (Sudi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1654.K/PDT/2013)
(2018-07-26)Peralihan hak karena perbuatan hukum jual beli, menurut Pasal 1457 KUH Perdata, yaitu suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar ... -
Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Telkomsel Flash Akibat Hilangnya Kuota Data Internet Flash
(2018-07-25)Jaringan provider seluler di Indonesia memiliki peran serta pengaruh yang besar dalam hal komunikasi melalui penawaran serta pelayanan masing-masing provider. Beberapa penyedia jasa memberikan penawaran yang seolah-olah ... -
Prinsip Keadilan Dalam Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Notaris Akibat Kepailitan.
(2018-07-12)Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Yang Selanjutnya Disingkat Uujn) Menyebutkan Bahwa : “Notaris Adalah Pejabat Umum Yang Berwenang ... -
PRINSIP KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI
(2018-06-29)Kepastian hukum terhadap akta pendirian melalui penggunaan akta itu sangat diperlukan dalam Koperasi, akan tetapi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dalam pasal-pasalnya tidak mengharuskan/ tidak mengatur ... -
NOTARIS SEBAGAI PIHAK PELAPOR DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(2018-03-22)Kewajiban pelaporan oleh notaris atas transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KELOMPOK TERORGANISASI DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(2018-02-12)Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas penulis mengidentifikasikan beberapa rumusan masalah antara lain : (1) Apakah pertanggungjawaban pidana terhadap kelompok terorganisasi dapat dipersamakan dengan bentuk pertanggungjawaban ... -
ASAS KEPASTIAN HUKUM PENGESAHAN FOTOKOPI DOKUMEN PRIBADI OLEH NOTARIS
(2017-11-06)Pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya oleh notaris yang tertuang dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d UUJN terdapat ketidakjelasan norma yang lingkup cakupannya lebih luas sebagaimana pengesahan kecocokan fotokopi ... -
Perlindungan Hukum Terhadap Debitor dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor dengan Jaminan Fidusia
(2017-10-30)Bertitik tolak dari permasalahan dan pembahasan terhadap isu atau masalah penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap debitor dalam perjanjian kendaraan bermotor ... -
PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH DENGAN DASAR KUASA MUTLAK
(2017-10-27)Prinsip Peralihan Hak Atas Tanah Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah yaitu untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum, serta perlindungan hukum bagi para pihak dalam jual beli hak atas tanah harus memenuhi ...