MT-Science of Law: Recent submissions
Now showing items 201-220 of 334
-
DISKRESI PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER
(2017-10-20)Hasil kajian yang diperoleh bahwa : Pertama, Proses pemberhentian sekretaris DPRD Kabupaten Jember merupakan suatu bentuk keputusan diskresi oleh bupati karena ketidakjelasan peraturan, yaitu karena ada beberapa aturan ... -
PANCASILA SEBAGAI SUMBER DARI SEGALA SUMBER HUKUM NEGARA DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF
(2017-10-20)Indonesia menjadi satu-satunya negara di dunia yang memiliki konsep negara yang berlandaskan pada Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara dalam menjalankan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan. Berdasarkan penelusuran ... -
POLITIK DINASTI PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM SISTEM HUKUM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
(2017-10-19)Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang menganut sistem demokrasi dalam menjalankan sistem hukum ketatanegaraanya, hal ini bersumber dari amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun ... -
KEBERATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TERHADAP PEMBATALAN PERATURAN DAERAH OLEH PEMERINTAH PUSAT
(2017-10-17)Dalam hal pengaturan pembatalan Perda Kabupaten/Kota terdapat dua ketentuan berbeda yang mengatur hal tersebut, yaitu Pasal 251 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 9 ayat (2) ... -
ASAS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK SYARIAH DALAM PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN RUMAH DENGAN AKAD MURABAHAH
(2017-08-21)Penerapan nilai-nilai dan prinsip syariah dalam segala aspek kehidupan dan dalam aktivitas transaksi keuangan antar umat didasarkan pada aturan-aturan syariah sudah cukup lama diperjuangkan oleh umat islam di indonesiadan ... -
MAKNA LARANGAN PEKERJAAN LAIN YANG BERTENTANGAN DENGAN KEPATUTAN DALAM JABATAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM
(2017-08-10)Indonesia adalah negara hukum (rechstaat). Dalam tataran normatif, pernyataan ini dapat ditemukan secara tersurat dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3). Salah satu tujuan hukum ... -
STATUS HUKUM TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT SEBAGAI ASET DESA
(2017-08-04)Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu yuridis normatif (legal research). Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan tesis ini yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUASAAN TANAHWAKAF OLEH PENERIMA WAKAF (NAZHIR)
(2017-03-09)Wakaf sebagai suatu lembaga keagamaan disamping berfungsi sebagaiibadah kepada Allah juga berfungsi sosial. Fungsi dari wakaf adalah untukmengekalkan manfaat tanah yang diwakafkan. Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia ... -
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS MELALUI PENDEKATAN ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION
(2017-01-20)Kepolisian lalu lintas sebagai penyidik mempunyai kewenangan untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan suatu pemeriksaan perkara pidana dikenal istilah diskresi kepolisian yakni yang termuat di dalam Pasal 18 ayat 1 ... -
PRINSIP KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBATASAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PIDANA
(2017-01-06)Peninjauan kembali dalam sistem peradilan di Indonesia diatur dengan batasan satu kali. Hal tersebut dapat ditemui dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP, Pasal 24 ayat (2), Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK (LAW PROTECTION OF CHILDREN AS VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE IN PERSPECTIVE CHILD PROTECTION LAW)
(2016-08-08)Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Untuk mencegah, ... -
PRINSIP PENGAWASAN HUBUNGAN KERJA DI BIDANG PENGUPAHAN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN PEKERJA/BURUH
(2016-08-05)Sistem pengawasan upah dan pesangon merupakan masalah yang sangat krusial, kebijakan yang kurang adil, wajar, dan professional terhadap upah dan pesangon dapat menimbulkan lingkungan kerja yang berujung pada suatu ... -
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN JEMBER DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI PARTISIPATIF DI BIDANG PENDIDIKAN DASAR
(2016-02-01)Tesis ini berjudul Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Jember Dalam Perspektif Demokrasi Partisipatif di Bidang Pendidikan Dasar. Masalah pokok yang dikaji adalah ... -
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(2016-01-22)Tesis ini berjudul Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Masalah pokok yang dikaji adalah : (1) Apakah perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa berdasarkan ... -
SISTEM PEMIDANAAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
(2015-12-10)Anak adalah tunas dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, mereka menyimpan potensi sekaligus memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan ... -
Penemuan Hukum Berbasis Hukum Progresif Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(2015-12-10)Secara konstitusional Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung yang dibentuk melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik ... -
PERGESERAN FUNGSI YUDIKATIF DALAM KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA
(2015-12-10)Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia disamping Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat ... -
PERWUJUDAN ASAS NETRALITAS BIROKRASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
(2015-12-10)Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara merupakan jawaban atas berbagai persoalan mengenai pengelolaan manajemen ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika ... -
PERLINDUNGAN HUKUM KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF
(2015-12-10)Indonesia adalah negara hukum (rechstaat) dimana semuanya berdasar atas hukum dan bukan negara kekuasaan belaka (machstaat). Didalam Undang- Undang Dasar NRI Tahun 1945 khususnya Pasal 27I yang mengatur tentang persamaan ... -
KEWENANGAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
(2015-12-10)Tindak Pidana Pencucian Uang adalah salah satu bentuk kejahatan modern dimana keberadaannya sangat merugikan kepentingan nasional maupun internasional, pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan (derivatife crime) ...