Browsing MT-Science of Law by Issue Date
Now showing items 21-40 of 276
-
PRINSIP-PRINSIP HUKUM TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT DENGAN KAPAL LAYAR
(2013-12-20)Peningkatan kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi, berpengaruh terhadap perkembangan pembangunan di bidang pengangkutan. Sehingga mendorong perkembangan dibidang teknologi, sarana dan prasarana pengangkutan, ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTERI ATAS HARTA BERSAMA DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA (Legal Protection Towards Wife Wish Respect To Marital Assets in The Divorce Case at Religion Court)
(2013-12-20)Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memberikan informasi secara umum mengenai perlindungan hukum terhadap istri atas harta bersama dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. Perlindungan tersebut dapat berupa ... -
PENYELESAIAN SENGKETA MEREK MELALUI LEMBAGA LITIGASI DAN NON LITIGASI (ARBITRASE)
(2013-12-20)Adapun tujuan yang hendak dicapai peneliti ini untuk mengkaji dan menganalisis Merek tidak hanya menyangkut segi hukum dari perlindungan bagi pemegang Merek akan tetapi, menyangkut dari segi ekonomi. Akhir-akhir ini ... -
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL SECARA NON LITIGASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004
(2013-12-20)Tesis ini berjudul Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Secara Non Litigasi Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah untuk mengetahui apakah penyelesaian ... -
PRINSIP MEDIASI NONLITIGASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI INDONESIA
(2013-12-20)Tesis dengan judul “Prinsip Mediasi Nonlitigasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia”, didasarkan pada suatu fakta, bahwa di Indonesia bila terjadi sengketa pada umumnya masyarakat masih banyak ... -
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP INFORMASI IKLAN BARANG DAN JASA YANG MENYESATKAN
(2013-12-20)Iklan merupakan salah satu bentuk penyampaian informasi mengenai barang dan atau jasa dari pelaku usaha kepada konsumen, diharapkan dengan informasi didalam iklan dapat dipergunakan sebagai panduan bagi konsumen dalam ... -
EKSISTENSI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM SISTIM PERADILAN PERDATA DI INDONESIA
(2013-12-20)Untuk menghadapi permasalahan yang komplek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka lembaga Pengadilan sebagai lembaga yang berfungsi menegakan hukum harus mempergunakan peran yang demikian sentral untuk menyelesaikannya, ... -
TANGGUNG GUGAT DIREKSI PERSEROAN TERBATAS AKIBAT PERBUATAN MELAMPAUI WEWENANG (ULTRA VIRES)
(2013-12-20)Direksi yang merupakan salah satu organ dalam Perseroan Terbatas (PT), yang melakukan semua kegiatan perseroan dan mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi yang mewakili kepentingan PT ... -
PRINSIP-PRINSIP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ATAS HAK CIPTA KARYA SENI TENUNAN TRADISIONAL (TENUN IKAT SUMBA TIMUR)
(2013-12-20)Bangsa Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang terdiri atas beragam suku bangsa dan adat istiadat yang berbeda-beda, memiliki keragaman budaya yang menjadi ciri khas dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Salah satu ... -
PRINSIP-PRINSIP HUKUM PENGADAAN TANAH DEMI KEPENTINGAN UMUM OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DI INDONESIA
(2013-12-20)Tesis ini menekankan pada prinsip-prinsip hukum pengadaan tanah oleh PT Perusahaan Listrik Negara di Indonesia. Dalam pengadaan tanah oleh PT Perusahaan Listrik Negara berlaku pengadaan tanah untuk kepentingan umum karena ... -
PRINSIP-PRINSIP HUKUM JAMINAN DALAM PERBANKAN SYARI`AH
(2013-12-20)One role which is organized in Act (UU) number 21 year 2008 about Syari’ah banking is lex specialist Syari`ah Banking Management which contain the use of assurance in financing distribution of Syari`ah Banking. ... -
PRINSIP-PRINSIP HUKUM SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) PADA PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH
(2013-12-24)Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 menentukan adanya batas waktu yakni 1 (satu) bulan untuk hak atas tanah yang sudah terdaftar dan 3 (tiga) bulan untuk hak ... -
PENYELESAIAN SENGKETA MEREK MELALUI LEMBAGA LITIGASI DAN NON LITIGASI (ARBITRASE)
(2013-12-24)Adapun tujuan yang hendak dicapai peneliti ini untuk mengkaji dan menganalisis Merek tidak hanya menyangkut segi hukum dari perlindungan bagi pemegang Merek akan tetapi, menyangkut dari segi ekonomi. Akhir-akhir ini beberapa ... -
PRINSIP-PRINSIP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ATAS HAK CIPTA KARYA SENI TENUNAN TRADISIONAL (TENUN IKAT SUMBA TIMUR)
(2013-12-24)Bangsa Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang terdiri atas beragam suku bangsa dan adat istiadat yang berbeda-beda, memiliki keragaman budaya yang menjadi ciri khas dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Salah satu ... -
TANGGUNG GUGAT DOKTER DALAM MELAKUKAN TINDAKAN MEDIS TERHADAP PASIEN
(2013-12-24)Tanggung Gugat Dokter dalam melakukan Tindakan Medis terhadap pasien, adalah merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban dokter dalam melakukan tindakan kedokteran/medis yang dapat menimbulkan akibat kerugian bagi pihak ... -
EKSISTENSI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM SISTIM PERADILAN PERDATA DI INDONESIA
(2013-12-24)Untuk menghadapi permasalahan yang komplek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka lembaga Pengadilan sebagai lembaga yang berfungsi menegakan hukum harus mempergunakan peran yang demikian sentral untuk menyelesaikannya, ... -
PRINSIP MEDIASI NONLITIGASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI INDONESIA
(2013-12-24)Tesis dengan judul “Prinsip Mediasi Nonlitigasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia”, didasarkan pada suatu fakta, bahwa di Indonesia bila terjadi sengketa pada umumnya masyarakat masih banyak ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTERI ATAS HARTA BERSAMA DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
(2013-12-24)The main objective of this research is to provide general information regarding the legal protection of the wife upon the treasure together in case of diforce the Court Religion. Such protection my be a marriage agreemant, ... -
PRINSIP-PRINSIP HUKUM PENGADAAN TANAH DEMI KEPENTINGAN UMUM OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DI INDONESIA
(2013-12-24)Undang-Undang Dasar 1945 merupakan Landasan Konstitusional bagi pengaturan, penyediaan, penggunaan tanah di Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria mengatur tentang Hak Menguasai ... -
PRINSIP-PRINSIP HUKUM TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT DENGAN KAPAL LAYAR
(2013-12-24)Peningkatan kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi, berpengaruh terhadap perkembangan pembangunan di bidang pengangkutan. Sehingga mendorong perkembangan dibidang teknologi, sarana dan prasarana pengangkutan, ...