UT-Faculty of Law: Recent submissions
Now showing items 681-700 of 6385
-
Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank terhadap Kenaikan Suku Bunga dalam Perjanjian Kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk. Cabang Jember
(Fakultas Hukum, 2010-06-30)Penyusunan Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Terhadap Kenaikan Suku Bunga Dalam Peijanjian Kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jember*4 pada dasarnya adalah untuk memahami ... -
Pengangkatan Kembali Notaris yang Telah di Putus Pailit oleh Pengadilan Niaga
(Fakultas Hukum Universitas Jember, 2021-04-22)Pasal 12 huruf (a) Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Selanjutnya disebut UU Jabatan Notaris) memberikan sanksi pemberhentian secara tidak hormat terhadap Notaris yang dinyatakan pailit berdasarkan ... -
Akibat Hukum Keadaan Tidak Hadir (Afwezigheid) Perusahaan Belanda Algemene Vereniging Van Rubberplanters Ter Oostkust Van Sumatra (A.V.R.O.S) dalam Pengurusan Hak Eigendom di Indonesia (Analisa Penetapan Nomor 1091/Pdt.p/2015/Pn.sby)
(Fakultas Hukum Universitas Jember, 2021-05-31)Akibat yang timbul jika terjadi kasus orang hilang atau tidak diketahui keberadaannya akan menimbulkan ketidakpastian hukum hal ini akan berdampak pada nasib istri maupun anak-anak yang ditinggalkan serta, harta ... -
Tanggung Jawab Pengguna Jasa Rent Car Terhadap Hilangnya Obyek Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Pada CV Sriwijaya Maju Bersama Di Kabupaten Ponorogo
(Fakultas Hukum, 2010-06-24)Pada dasarnya kebutuhan manusia akan alat transportasi khususnya mobil pribadi sangatlah besar. Ironisnya, banyak masyarakat Indonesia yang tidak memiliki mobil pribadi. Oleh sebab itu, sekarang ini banyak bermunculan ... -
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern di Kabupaten Jember
(fakultas hukum, 2022-12-19)Saat ini, keberadaan pasar tradisional terancam oleh pertumbuhan pasar dan toko modern yang berkembang pesat. Saat ini, berbagai toko modern bermunculan di semua kota, bahkan di desa-desa terpencil Anda dapat menemukan ... -
Wanprestasi dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Mesin Pemecah Batu (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 912/K/Pdt/2016)
(Fakultas Hukum Universitas Jember, 2021-03-05)Kerjasama adalah suatu interaksi yang sangat penting bagi manusia karena hakekatnya manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain, sehingga ia senantiasa membutuhkan orang lain. Kerjasama dapat berlangsung manakala ... -
Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Hak Atas Tanah yang Digunakan untuk Kepentingan Umum Setelah Terjadinya Semburan Lumpur Lapindo di Desa Renokenongo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo
(Fakultas Hukum, 2010-08-09)Dalam kehidupan manusia bahwa tanah tidak akan terlepas dari segala tindak tanduk manusia itu sendiri sebab tanah sebagai hak milik merupakan tempat bagi manusia untuk menjalani dan kelanjutan kehidupannya. Kaitannya ... -
Analisis Yuridis Pembebasan Terdakwa dalam Perbuatan Turut Serta melakukan Tindak Pidana Narkotika (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1295/K/PID. SUS/2013)
(Fakultas Hukum, 2016-04-05)Ketentuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah diatur tentang sanksi pidana yang akan diberikan kepada yang melanggarnya. Salah satu contoh kasus tindak pidana Narkotika yang akan penulis bahas dan ... -
Politik Hukum Pidana dalam Upaya Mencegah Tindak Pidana Suap Pemilihan Kepala Daerah
(Fakultas Hukum, 2019-09-07)Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa secara mendalam tentang politik hukum pidana terhadap pencegahan tindak pidana suap pemilihan kepala daerah; menemukan dan mencari solusi atau jalan keluar terhadap ... -
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen atas Penginputan Data Meteran Air yang Mengakibatkan Besarnya Tagihan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Bayuangga
(Fakultas Hukum, 2023-01-16)Memasukkan data meteran air merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Bayuangga dan memiliki kekurangan sehingga kualitas pemasukan data tersebut kurang sempurna.Perusahaan Umum Daerah Air ... -
Dampak Inkonsistensi Peraturan Pelaksanaan Pembangunan Smelter (Pengolahan dan Pemurnian Mineral dan Batubara) terhadap Iklim Penanaman Modal di Indonesia
(Fakultas Hukum, 2020-03-17)Letak yang strategis yang dimiliki Indonesia menjadikan Indonesia sebagai negara yang kaya dengan sumber daya alamnya, baik yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi. Peraturan pertambangan terdapat pada UU ... -
Akibat Hukum Bagi Pemberi Kerja yang Tidak Melakukan Pembayaran Iuran Kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
(Fakultas Hukum, 2017-12-11)Pembangunan bangsa Indonesia telah menumbuhkan tantangan berikut tuntutan penanganan berbagai persoalan yang belum terpecahkan. Salah satunya adalah penyelenggaraan jaminan sosial bagi seluruh rakyat dengan ditetapkanya ... -
Kewenangan Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) terhadap Tenaga Kerja Asing di Indonesia
(Fakultas Hukum, 2019-11-27)Tantangan pembangunan nasional kedepan akan banyak diwarnai oleh pentingnya kualitas sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Sumber daya manusia berkualitas sangat menentukan hari depan bangsa. ... -
Pengaturan Wasiat Wajibah dalam Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia
(Fakultas Hukum, 2020-03-03)Indonesia mengatur ketentuan hukum islam melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Hukum Islam (KHI). KHI lahir sebagai pedoman dalam menyelesaikan persoalan hukum berdasarkan syariat islam. ... -
Manfaat Perhutanan Sosial Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial
(Fakultas Hukum, 2019-12)Negara Indonesia merupakan negara kepualauan dengan jumlah pualu sebesar 16.0561 yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Secara astronomis Indonesia terletak pada 6° LU (Lintang Utara) - 11° LS (Lintang Selatan) dan ... -
Kajian Yuridis terhadap Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia (Putusan Nomor : 280/Pid.B/2014/Pn.Bdw)
(Fakultas Hukum, 2016-10-26)Pada putusan pengadilan Nomor 280/Pid.B/2014/PN.Bdw Terdakwa Komar Hidayat Bin Jasuli didakwa oleh penuntut umum telah didakwa melakukan tindak pidana mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa ijin tertulis ... -
Kebijakan Formulasi Euthanasia terhadap Pasien dalam Kondisi Koma Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia
(Fakultas Hukum, 2023-01-09)Indonesia saat ini merupakan salah satu negara yang melarang tindakan euthanasia baik secara aktif maupun pasif. Larangan tersebut diberlakukan tanpa terkecuali, berdasarkan ketentuan Pasal 344 KUHP dengan ancaman hukuman ... -
Tanggung Jawab Hukum Atas Keterlambatan Notifikasi Pengambilalihan Saham (Akuisisi) Asian Trails Holding LTD. Oleh Travel Circle International (Mauritius) LTD. Kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Studi Putusan Nomor 22/KPPU-M/2020).
(Fakultas Hukum, 2022-12-29)Business activities like acquisition is clearly regulated in Constitution No. 5 of 1999 concerning Prohibiton of the Practice of Monopoly and Unhealthy Business Competition. Travel Circle International (Mauritius) Ltd. ... -
Kepastian Hukum Batas Waktu Penetapan Status Tersangka dalam Tindak Pidana Pornografi (Studi Kasus Penetapan Tersangka LM dan CT)
(Fakultas Hukum, 2022-10-21)Penyidikan merupakan tahap untuk menentukan tersangka dalam suatu tindak pidana. Sedangkan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang agar diperiksa dan diputus oleh ... -
Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Pembunuhan oleh Pelaku Skizofrenia Paranoid (Studi Putusan Nomor: 40/Pid.B/2018/PN KPH dan Putusan Nomor: 288/Pid.B/2020/PNPms)
(Fakultas Ilmu Hukum, 2023-01-31)Dalam peristiwa tindak pidana dapat juga dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa. Hal tersebut berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana sebagaimana rumusan dalam KUHP (Pasal 44) yang mengarah pada keadaan ...