Browsing UT-Faculty of Law by Title
Now showing items 2453-2472 of 5997
-
Kewenangan Camat Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
(ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM FAKULTAS HUKUM, 2019)Dalam penelitian ini, nantinya akan membahas permasalahan yang diangkat dan diuraikan dalam penelitian yang difokuskan pada penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, yaitu dengan cara mengkaji berbagai ... -
KEWENANGAN CAMAT DALAM PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
(2017-10-19)Tujuan dilakukannya analisis skripsi ini secara khusus adalah Untuk mengetahui dan memahami kewenangan camat dalam pelaksanaan pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dan memahami ... -
Kewenangan Daerah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Pekerja Migran Indonesia
(Fakultas Hukum Universitas Jember, 2020-07-01)Pekerja Migran Indonesia atau disebut dengan PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. PMI sering disebut ... -
KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PROSES LEGISLASI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012)
(2014-04-15)Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian doktrinal atau yang lebih dikenal dengan istilah “penelitian hukum normatif”, yaitu penelitian dengan berpikir dalam jalur paham positivisme. ... -
KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(2016-11-17)Pasca perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan melihat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan ... -
KEWENANGAN DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH BERDASARKAN PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 50 TAHUN 2011 TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
(2018-03-14)Potensi Sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Situbondo ini sangatlah tinggi ketika mampu dikelola dan dikembangkan secara maksimal dalam menunjang roda pemerintahan dan pembangunan wilayah tersebut. Pemerintah ... -
KEWENANGAN JAKSA MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Putusan Mahkamah Agung RI No 196 K/AG/1994)
(2013-12-13)Pembatalan perkawinan merupakan akibat tidak dipenuhinya syarat dan rukun perkawinan serta tidak dipenuhinya aturan-aturan hukum yang mengatur tentang perkawinan. Pembatalan perkawinan diatur dalam pasal 22- 28 Undang-undang ... -
KEWENANGAN KANTOR CATATAN SIPIL (KCS) DALAM MENGAWINKAN PERKAWINAN BEDA AGAMA (Studi Putusan MA. Reg. No. 1400/K/Pdt/1986)
(2014-01-28)Manusia melakukan suatu perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia di dunia dan akhirat. Dalam melakukan perkawinan, setiap Warga Negara Indonesia atau calon mempelai perkawinan harus memenuhi ... -
KEWENANGAN KANTOR CATATAN SIPIL (KCS) DALAM MENGAWINKAN PERKAWINAN BEDA AGAMA (Studi Putusan MA. Reg. No. 1400/K/Pdt/1986)
(2013-12-03)Manusia melakukan suatu perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia di dunia dan akhirat. Dalam melakukan perkawinan, setiap Warga Negara Indonesia atau calon mempelai perkawinan harus memenuhi ... -
Kewenangan Kantor Pertanahan Kota Probolinggo dalam Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi
(Fakultas Hukum, 2022-11-23)Sengketa tanah merupakan permasalahan dasar yang sering terjadi di masyarakat. Masih sering ditemukannya fenomena sengketa yang terjadi di masyarakat yaitu sengketa pertanahan, sebagaimana halnya permasalahan sengketa tanah ... -
Kewenangan Kepala Daerah dalam Menyalurkan Dana Bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) Bagi Warga Miskin
(fakultas ilmu hukum, 2022-10-18)Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang di amanatkan dalam Pasal 28H ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik ... -
Kewenangan Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Permasalahan Tanah (Studi Kasus Di Desa Sukokerto Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso)
(FAKULTAS HUKUM, 2020-07-21)Secara etimilogi kata “desa” berasal dari bahasa sansekerta “deca” yang artinya tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Di Indonesia sendiri jumah desa yang ada mencapai 74.957 desa. Di dalam Pasal 1 Undang-Undang ... -
Kewenangan Kepala Desa Klakah Dalam Pengelolaan Anggaran Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
(2019-04-23)Kepala Desa Klakah berwenang untuk melakukan pengelolaan anggran desa dan pengelolaan Anggaran Desa Klakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Secara garis besar kepala desa berwenang mengelola ... -
KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DALAM VERIFIKASI PENDAFTARAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(2014-03-21)Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (legal research), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hokum positif yang berlaku. ... -
KEWENANGAN KREDITUR UN TUK MELAKUKAN PENYITAAN BARANG JAMINAN DALAM PERJAN JIAN KREDIT PEMBIA YAAN KEN DARAAN BERMOTOR
(2014-01-29)Dewasa ini banyak sekali jenis-jenis pembiayaan yang ditawarkan pihak lembaga keuangan pada masyarakat dan juga dunia usaha. Salah satu jenis pembiayaan ya ng ditawarkan kepada masyarakat adalah ... -
KEWENANGAN KREDITUR UN TUK MELAKUKAN PENYITAAN BARANG JAMINAN DALAM PERJAN JIAN KREDIT PEMBIA YAAN KEN DARAAN BERMOTOR ( Kajian Yuridis Putusan Ma hkamah Agung Rep ublik Indonesia Nomor: 606 K/PDT.SU S/2011 )
(2014-01-16)Dewasa ini banyak sekali jenis-jenis pembiayaan yang ditawarkan pihak lembaga keuangan pada masyarakat dan juga dunia usaha. Salah satu jenis pembiayaan ya ng ditawarkan kepada masyarakat adalah ... -
KEWENANGAN KREDITUR UNTUK MELAKUKAN PENYITAAN BARANG JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR (Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 606 K/PDT.SUS/2011)
(2013-12-05)Dewasa ini banyak sekali jenis-jenis pembiayaan yang ditawarkan pihak lembaga keuangan pada masyarakat dan juga dunia usaha. Salah satu jenis pembiayaan yang ditawarkan kepada masyarakat adalah pembiayaan konsumen. Adanya ... -
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MEMUTUS PENDAPAT DPR TENTANG DUGAAN PELANGGARAN HUKUM OLEH PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA
(2014-01-23)Penulisan Skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya suatu ambiguitas, apabila dicermati secara seksama adanya Kewenangan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan impeachment masih terdapat beberapa ambiguitas atau kekaburan ... -
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MEMUTUS PENDAPAT DPR TENTANG DUGAAN PELANGGARAN HUKUM OLEH PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA
(2013-12-10)Penulisan Skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya suatu ambiguitas, apabila dicermati secara seksama adanya Kewenangan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan impeachment masih terdapat beberapa ambiguitas atau kekaburan ... -
KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN DALAM MENGAWASI HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
(2015-02-23)Lembaga peradilan merupakan instrument terpenting dalam sistem sistem ketatanegaraan sebuah negara. Indonesia yang secara tegas disebutkan dalam konstitusi sebagai negara hukum, maka patutlah adanya sebuah lembaga ...