Browsing UT-Faculty of Law by Title
Now showing items 2433-2452 of 5994
-
KEWAJIBAN MENGEMBALIKAN UANG DALAM PERJANJIAN YANG TIDAK SAH (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3038K/PDT/2009)
(2015-12-01)Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya perjanjian kerja sama yang dilakukan Ir. H. Sarmilis dengan Alm. Teger Sriwidjaya sebagai suami Tergugat I dan Tergugat II yang bernama Tuan Sugeng Padmono untuk meluluskan ... -
KEWAJIBAN ORANG TUA MENAFKAHI ANAK PASCA PERCERAIAN (Putusan Nomor: 688/Pdt.G/2014/PA.JB)
(2016-01-27)Putusnya perkawinan karena perceraian menurut pasal 149 Kompilasi Hukum Islam ada akibat hukum tersendiri bagi si suami yaitu dengan munculnya kewajiban setelah menjatuhkan talak terhadap istrinya, antara lain ... -
KEWAJIBAN ORANG TUA MENAFKAHI ANAK PASCA PERCERAIAN (Putusan Nomor: 688/Pdt.G/2014/PA.JB)
(2016-08-25)Putusnya perkawinan karena perceraian menurut pasal 149 Kompilasi Hukum Islam ada akibat hukum tersendiri bagi si suami yaitu dengan munculnya kewajiban setelah menjatuhkan talak terhadap istrinya, antara lain ... -
Kewajiban Pabrik Kelapa Sawit untuk Memenuhi Bahan Baku 20% dari Kebun Sendiri menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
(FAKULTAS HUKUM, 2019-07-19)Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan membawa suatu konsekuensi dalam pengaturan tentang kewajiban bahan baku 20% (dua puluh perseratus) dari kebun sendiri sehingga beberapa ketentuan dalam Permentan Nomor ... -
KEWAJIBAN PENGEMBALIAN UANG MUKA DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH YANG DIBATALKAN SECARA SEPIHAK
(2015-12-18)Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dengan pokok permasalahan yang ada adalah sebagai berikut: (1) Pembatalan jual beli tanah secara sepihak yang dilakukan oleh pihak penjual dalam perjanjian jual beli tanah, ... -
KEWAJIBAN PENGURUS KOPERASI SEBAGAI PENERIMA BANTUAN DANA DARI LEMBAGA PENGELOLAAN DANA BERGULIR KABUPATEN BANYUWANGI
(2018-06-22)Negara Indonesia mempunyai cita-cita yang sangat mulia, yaitu memajukan perekonomian bangsa dan perekonomian nasional. Negara Indonesia melibatkan rakyatnya untuk mencapai dan mewujudkan cita-cita tersebut. setiap manusia ... -
KEWAJIBAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PADA PERSEROAN TERBATAS YANG BERGERAK DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA
(2018-03-08)Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang terdiri dari 34 provinsi. Pembangunan di Indonesia masih belum merata, pembangunan masih terpusat di beberapa kota besar seperti : Surabaya, Jakarta, Makassar, ... -
KEWARGANEGARAAN ORANG CINA BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
(2013-12-19)Skripsi yang berjudul ”Kewarganegaraan Orang Cina Di Indonesia Berdasarkan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia”. Bertujuan untuk Menganalisis status kewarganegaraan Orang Cina ... -
Kewenangan antara Kepolisian dan Kejaksaan dalam hal penyidikan tindak pidana korupsi
(2015-12-07)Berkaitan dengan prinsip diferensiasi fungsional yang terdapat dalam KUHAP maka wewenang yang dimiliki kejaksaan dalam hal melakukan penyidikan terhadap tindap pidana khusus berdasarkan Pasal 284 ayat (2) KUHAP dapat ... -
KEWENANGAN ARBITRASE AD-HOC DALAM MEMUTUS SUATU SENGKETA (Kajian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa)
(2013-12-06)Arbitrase merupakan suatu cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Ada beberapa cara dalam ... -
Kewenangan Badan Kepegawaian Daerah terhadap Keterlibatan ASN dalam Permasalahan Hukum yang Melanggar Kode Etik
(Fakultas Hukum, 2022-12-07)Latar belakang penelitian ini didasari dari banyaknya keterlibtan seorang ASN dalam sebuah permasalahan hukum yang tentunya ini melanggar kode etik dari profesi ASN itu sendiri. Konsep manajemen ASN seharusnya ... -
Kewenangan Badan Kepegawaian Daerah terhadap Keterlibatan ASN dalam Permasalahan Hukum yang Melanggar Kode Etik
(Fakultas Hukum, 2022-12-07)Latar belakang penelitian ini didasari dari banyaknya keterlibtan seorang ASN dalam sebuah permasalahan hukum yang tentunya ini melanggar kode etik dari profesi ASN itu sendiri. Konsep manajemen ASN seharusnya ... -
KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PROSES PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG DAN SERENTAK MENURUT UNDANG -UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATIDAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
(2018-05-16)Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota ... -
KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA LEMBAGA PEMBIAYAAN DENGAN KONSUMEN
(2018-11-15)Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana hubungan hukum antara lembaga pembiayaan dengan konsumen, apakah penyelesaian sengketa antara lembaga pembiayaan dengan konsumen menjadi kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa ... -
KEWENANGAN BALAI PELAYANAN KEMETROLOGIAN TERHADAP TERA DAN TERA ULANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1981 TENTANG METROLOGI LEGAL DI JEMBER
(2013-12-25)Balai Pelayanan Kemetrologian (BPK) Jember secara terus menerus melakukan pengujian dan pengawasan terhadap tera dan tera tera ulang alat kur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dengan semaksimal mungkin. Ini untuk ... -
KEWENANGAN BALAI PELAYANAN KEMETROLOGIAN TERHADAP TERA DAN TERA ULANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1981 TENTANG METROLOGI LEGAL DI JEMBER
(2014-01-19)Balai Pelayanan Kemetrologian (BPK) Jember secara terus menerus melakukan pengujian dan pengawasan terhadap tera dan tera tera ulang alat kur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dengan semaksimal mungkin. Ini untuk ... -
Kewenangan BPSK dalam Mengadili Sengketa Wanprestasi Terhadap Perjanjian Hutang Piutang: Putusan Mahkamah Agung Nomor 442 K/Pdt.Sus-BPSK/2020
(Fakultas Hukum, 2021-10-11)Perjanjian yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus melaksanakan prestasi yang telah disepakati bersama. Perjanjian hutang piutang merupakan jenis perjanjian yang sering dijumpai ... -
Kewenangan BPSK dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Atas Perjanjian Jual Beli Perumahan Medan Resort City (Studi Putusan Nomor 49/Pdt.SUS-BPSK/2022/PN MDN)
(Fakultas Hukum, 2023-03-10)Hubungan jual beli antara konsumen dan pelaku usaha menghadirkan sebuah perikatan yang menghasilkan sebuah perjanjian yang mana kedua belah pihak memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi atas perjanjian itu agar tidak ... -
KEWENANGAN BUPATI DALAM PERJANJIAN KERJASAMA OPERASIONAL TENTANG PENGELOLAAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C PASIR BANGUNAN DI KABUPATEN LUMAJANG
(2014-01-24)Skripsi ini berjudul KEWENANGAN BUPATI LUMAJANG DALAM PERJANJIAN KERJASAMA OPERASIONAL NOMOR 16 TAHUN 2005 TENTANG BAHAN GALIAN GOLONGAN C PASIR BANGUNAN DI KABUPATEN LUMAJANG. Judul tersebut merupakan representasi dari ... -
Kewenangan Camat Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
(ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM FAKULTAS HUKUM, 2019)Dalam penelitian ini, nantinya akan membahas permasalahan yang diangkat dan diuraikan dalam penelitian yang difokuskan pada penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, yaitu dengan cara mengkaji berbagai ...