SRA-Law: Recent submissions
Now showing items 201-220 of 296
-
IMPLEMENTASI PENATAAN TOKO MODERN DI KABUPATEN JEMBER DI TINJAU DARI PERPRES NO. 112 TAHUN 2007 JO. PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 53/MDAG/ PER/12/2008 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN
(UNEJ, 2013)Dalam Perpres No.112 Tahun 2007 jo. Peraturan Menteri Perdagangan No. 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sering kali pemerintah di dalam menggunakan ... -
IMPLEMENTASI PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN BAGI PEKERJA TIDAK TETAP DI PTP NUSANTARA XI (PERSERO) – P.G. DJATIROTO BERDASARKAN PERMENAKER NOMOR 04/MEN/1994
(UNEJ, 2013)Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan, sehingga hak atas bekerja bagi seseorang adalah hak asasi yang wajib dijunjung tinggi dan ... -
HUBUNGAN PERJANJIAN KAWIN TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS APABILA SALAH SATU PIHAK MENINGGAL DUNIA DITINJAU DARI KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG N0.1 TAHUN 1974
(UNEJ, 2013)Pengaturan hukum perkawinan. Berkaitan dengan perjanjian kawin, Persamaan antara undang-undang No. 1 tahun 1974 dan KUHPerdata dalam suatu perjanjian kawin yaitu sama-sama memiliki hubungan pada pembagian harta waris, ... -
KAJIAN YURIDIS PENGELOLAAN TANAH DI KAWASAN STASIUN KERETA API (TANAH EMPLASEMEN) STASIUN JEMBER
(UNEJ, 2012)PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO) adalah salah satu perusahaan Milik Negara yang memiliki Hak Pengelolaan. Dalam pelaksanaannya atas hak pengelolaan yang dikuasainya, PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO) untuk memanfaatkan ... -
HAK WARIS ANAK PEREMPUAN TERHADAP HARTA GUNA KAYA ORANG TUANYA MENURUT HUKUM ADAT WARIS BALI
(UNEJ, 2014)Hukum adat waris adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengalihkan barang-barang harta benda dan barang-barang tidak berwujud dari satu generasi manusia kepada keturunannya. ... -
HAK WARIS ANAK INCEST TERHADAP HARTA ORANG TUA BIOLOGISNYA
(UNEJ, 2013)Anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Hubungan incest ialah kontak ... -
Hak Waris Anak Dalam kandungan Yang Dititipkan Pada Ahli Waris Yang Telah Ditunjuk Oleh Pewaris (Perbandingan KUHPerdata Dengan Hukum Islam)
(UNEJ, 2013)Peninggalan harta waris itu tidak bisa dimiliki secara mutlak oleh seorang ahli waris tertentu melainkan berdasarkan kepada kedudukannya masing-masing. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai waris ... -
HAK MASYARAKAT ADAT SUKU DAYAK ATAS TANAH DALAM KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK POKOK AGRARIA DI KECAMATAN HULU KABUPATEN KAPUAS KALIMANTAN TENGAH
(UNEJ, 2013)Masyarakat hukum adat merupakan sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Masyarakat hukum adat ... -
HAK – HAK PEKERJA YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA DI P.O. BOROBUDUR INDAH BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
(UNEJ, 2013)Kecelakaan kerja yang umumnya dialami para pekerja dalam jenis usaha Pengangkutan Orang adalah kecelakaan di jalan raya. Jaminan perlindungan hak pekerja yang mengalami kecelakaan kerja diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 ... -
HAK – HAK KESEHATAN PARA PEKERJA KONTRAK DILINGKUNGAN RUMAH SAKIT CITRA HUSADA JEMBER
(UNEJ, 2013)Dalam setiap hubungan industrial, pastilah ada suatu hubungan kerja antara perusahaan dengan karyawan. Oleh karena itu sangat pentinglah menjaga hubungan yang mutualis dan dinamis di kedua pihak. Hak kesehatan setiap pekerja ... -
FUNGSI ORANG TUA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS MENURUT HUKUM ADAT OSING BANYUWANGI
(UNEJ, 2013)Fungsi Orang Tua dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Waris Menurut Hukum Adat Osing itu penting karena dalam masyarakat Osing sangat menjunjung tinggi petuah orang tua yang dianggap sacral dan ditaati oleh anak-anaknya. ... -
PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP DI INDONESIA
(UNEJ, 2013)Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang ... -
EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TERHADAP HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN (Kajian Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1644/Pdt.G/2011/PA. Pas)
(UNEJ, 2013)Eksekusi adalah hal menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan yang dieksekusi adalah putusan pengadilan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah ... -
ASPEK HUKUM PERJANJIAN PENERBITAN KARTU KREDIT DENGAN SUKU BUNGA MELEBIHI KETENTUAN BATAS MAKSIMUM SUKU BUNGA KARTU KREDIT
(UNEJ, 2013)Batas maksimum suku bunga kartu kredit diatur di dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.14/34/DASP tanggal 27 November 2012 perihal Batas Maksimum Suku Bunga Kartu Kredit. Untuk penekanan terkait besarnya nominal batas suku ... -
Aspek Hukum Pengalihan Pengawasan Perbankan Kepada Otoritas Jasa Keuangan
(UNEJ, 2013)Mencermati sebuah bank dapat dilakukan secara fundamental, tekhnik, dan alternatif-alternatif lain yang terus berkembang. Pengawasan dalam perbankan harus benar-benar diperhatikan . Pengawasan perbankan ini bertujuan untuk ... -
ANALISIS YURIDIS TURUT SERTA (MEDE PLEGER) MELAKUKAN KEKERASAN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA (Putusan Nomor: 34/Pid.Sus/2012/PN.Pt)
(UNEJ, 2013)Penuntut Umum yang memiliki kewenangan membuat surat dakwaan harus jeli dan jelas dalam mengkualifikasi perbuatan pidana yang dilakukan dengan penyertaan atau deelneming dalam hukum pidana. Sehingga nantinya surat dakwaan ... -
ANALISIS YURIDIS TENTANG PUTUSAN HAKIM YANG TIDAK MENJATUHKAN PIDANA TAMBAHAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR: 54/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST)
(UNEJ, 2013)Pemerintah memiliki tanggungjawab dalam meminimalisir jumlah kerugian yang disebabkan oleh korupsi, salah satu bentuk tanggungjawab tersebut adalah melalui pengaturan terhadap harta benda hasil tindak pidana korupsi yang ... -
ANALISIS YURIDIS TENTANG PUTUSAN BEBAS TERHADAP PENIPUAN (Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 155/Pid.B/2011/PN.SLMN)
(UNEJ, 2014)Terjadinya suatu delik penipuan dalam hukum pidana merupakan suatu hubungan hukum yang senantiasa diawali atau didahului oleh hubungan hukum kontraktual. Surat dakwaan wajib dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum karena merupakan ... -
ANALISIS YURIDIS TENTANG PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG KORBANNYA ANAK (Studi Putusan MA Nomor : 1638 K / Pid. Sus / 2010)
(UNEJ, 2013)Kasus persetubuhan terhadap anak dibawah umur mengakibatkan luka bagi korban baik secara fisik maupun secara psikologis.Sesuai dengan kasus tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam ... -
ANALISIS YURIDIS TENTANG FORMULASI DAKWAAN JAKSA DAN PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PENJATUHAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA PERJUDIAN (Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor : 398/Pid.B/2012/PN.Mkt) JURIDICAL ANALYSYS OF FORMULATION INDICMENT PROSECUTOR AND JUDGE ON CONSIDERANTION ON CRIME SENTENCES GAMBLING (Verdict of Mojokerto State Court Number : 398/Pid.B/2012/PN.Mkt)
(UNEJ, 2013)Ditinjau dari perspektif hukum perjudian ini merupakan salah satu tindak pidana (delict) yang sangat meresahkan pada masyarakat. Dalam Pasal 303 ayat (3) yaitu main judi berarti tiap-tiap permainan yang kemungkinan akan ...