Browsing SRA-Law by Author "Yasa, I Wayan"
Now showing items 1-13 of 13
-
Aspek Hukum Pemberian Pinjaman Oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Pada Calon Anggota Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995
Larasati, Anindia; Yasa, I Wayan; Dani W, Ikarini (UNEJ, 2013)Pemberian pinjaman kepada calon anggota koperasi oleh KSP/USP koperasi sebagai bagian dari kegiatan usaha dan cara dalam menghimpun dana adalah merupakan suatu kegiatan usaha yang dapat dibenarkan atau disahkan secara ... -
Kajian Yuridis Kekuatan Hukum Memorandum Of Understanding (MoU) Indonesia-Singapura Tentang Kerjasama Kawasan Ekonomi Khusus
Wijaya Sandi, Fajar; Yasa, I Wayan; Zulaika, Emi (UNEJ, 2013)Memorandum of Understanding atau disingkat MoU merupakan pencatatan atau pendokumentasian hasil negosiasi awal dalam bentuk tertulis. Memorandum of understanding penting sebagai pegangan untuk digunakan lebih lanjut di ... -
Kajian Yuridis Pembatalan Penetapan Itsbat Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 2686/Pdt.G/2009/PA.Lmj)
Amrullah, Dikri; Sugijono; Yasa, I Wayan (UNEJ, 2013)Itsbat Nikah merupakan permohonan agar akad nikah yang pernah dilaksanakan dimasa lalu, ditetapkan sah, karena tidak adanya bukti otentik pernikahannya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Salah satu ... -
Kajian Yuridis Terhadap Terjadinya Wanprestasi Pada Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Berupa Benda Inventory
Arif Setiawan, Firman; Yasa, I Wayan; Zulaika, Emi (UNEJ, 2013)Pada praktek pelaksanaan pemberian kredit oleh Bank dengan mempergunakan fidusia sebagai lembaga jaminan kredit kepada pengusaha guna mengembangkan usahanya, maka tidak tertutup kemungkinan akan muncul permasalahanpermas ... -
KEKUATAN PEMBUKTIAN LEGALISASI DAN WAARMERRKING AKTA DIBAWAH TANGAN OLEH NOTARIS
Sukmawirawan Astungkoro, Cita; Zulaika, Emi; Yasa, I Wayan (UNEJ, 2014)Indonesia merupakan Negara Hukum (rechstaat) dan bukan merupakan Negara berdasarkan kekuasaan (machtstaat), Seperti yang terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 yang menentukan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia ... -
Kewenangan Kreditur Untuk Melakukan Penyitaan Barang Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Pembiayaan Kendaraan Bermotor (Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 606 K/Pdt.Sus/2011)
Zhen Muhammad, Deddy; Yasa, I Wayan; Floranta, Firman (UNEJ, 2013)Salah satu jenis pembiayaan yang ditawarkan kepada masyarakat adalah pembiayaan konsumen. Adanya perjanjian kredit tersebut diawali dengan pembuatan kesepakatan antara penerima kredit (debitur) dan yang memberi kredit ... -
PERALIHAN HAK KEPEMILIKAN SERTIFIKAT MODAL KOPERASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN
Florentina Elsa, Rindo; Yasa, I Wayan (UNEJ, 2013)Pengaturan permodalan dalam koperasi tercantum dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, salah satunya mengenai sertifikat modal koperasi. Pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian ... -
PERSANGKAAN MENINGGAL DUNIA AKIBAT HILANGNYA ANAK BUAH KAPAL MOTOR FITRIA PERSADA (Putusan Mahkamah Agung Nomor 03 K/PDT.Pen/2010)
Fahrizal Muhammad, Alam; Yasa, I Wayan; Wahjuni, Edi (UNEJ, 2013)Persangkaan meninggal dunia terhadap anak buah Kapal Motor Fitria Persada yang hilang dalam kecelakaan kapal sehingga dapat dinyatakan meninggal dunia berdasarkan bukti-bukti yang ada serta lebih cepat dari batas waktu ... -
Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Menurut Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
Permana Sandy, Agustino; Yasa, I Wayan; Susanti Ochtorina, Dyah (UNEJ, 2013)Direksi yang merupakan salah satu organ dalam Perseroan Terbatas (PT), yang melakukan semua kegiatan perseroan dan mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi yang mewakili kepentingan PT dan ... -
PRINSIP BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN KOPERASI SYARIAH
Aminuddin, Iqbal Mohammad; Yasa, I Wayan; Ochtorina Susanti, Dyah (UNEJ, 2013)Koperasi syariah merupakan badan usaha yang menjalankan kegiatan usahanya menggunakan sistem bagi hasil dan tidak boleh mengandung unsur riba’, maysir, dan gharar. Kemudian pada pengoperasionalannya, koperasi syariah mengacu ... -
STATUS BADAN HUKUM KOPERASI YANG DIDIRIKAN ATAS DASAR AKTA DI BAWAH TANGAN
Aditya Eka, Rendra; Yasa, I Wayan; Susanti Ochtorina, Dyah (UNEJ, 2014)Pada tatanan hukum di Indonesia, koperasi merupakan badan usaha yang diakui sebagai badan hukum. Oleh karena itu, koperasi dapat melakukan perbuatan–perbuatan hukum seperti halnya manusia. Terkait hal ini koperasi dijalankan ... -
TANGGUNG JAWAB ANGGOTA TERHADAP KERUGIAN YANG BERADA DI KOPERASI UNIT DESA (Studi Kasus Di KUD Gunung Makmur, Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang)
Soleh Abidin, Zainal; Yasa, I Wayan; Puspitho, Andini (UNEJ, 2013)Dalam latar belakang dari sekripsi ini ketertarikan penulis untuk menganalisa permasalahan yang ada dalam koperasi unit desa KUD Gunung Makmur, Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Kabupaten lumajang, melihat pada awalnya ... -
TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN AZAS MONOGAMI TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL WANITA MENURUT PP NO.10 TAHUN 1983 JO. PP NO.45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Anggraita, Linda; Yasa, I Wayan; Widiyanti Dani, Ikarini (UNEJ, 2014)Penerapan azas monogami terhadap Pegawai Negeri Sipil wanita menurut ketentuan pasal 4 ayat (2) PP No.10 tahun 1983 Jo. PP No.45 tahun 1990 adalah mutlak, dan akibat hukum apabila Pegawai Negeri Sipil Wanita melanggar ...