Search
Now showing items 151-160 of 238
Prinsip Kepastian Hukum Hak Pemberi Kerja Untuk Memberikan Perintah Kepada Pekerja Dalam Sistem Alih Daya ( Outsourcing)
(2019-08-13)
Dalam sistem alih daya (outsourcing) terdapat 3 pihak yakni pemberi
pekerjaan, perusahaan pemborong pekerjaan atau penyedia jasa pekerja dan
pekerja/buruh itu sendiri. Hubungan kerja hanya pada pekerja/buruh dengan
perusahaan ...
Prinsip Pertanggungjawaban Pensiunan Notaris Atas Akta Yang Pernah Dibuat the Principle of Notary Retiree Accountability for Deeds Ever Made
(2019-08-20)
Batasan pada umur Notaris yang tertuang pada Pasal 8 UUJN yaitu umur
65 tahun, merupakan batasan bagi Notaris dan sudah tidak dapat melakukan
kewenangan apapun terhadap jabatannya, pada pasal tersebut bahwa terdapat
legal ...
Pertanggungjawaban Pidana Bank Milik Negara Atas Kredit Bermasalah
(2018-08-01)
Bank Milik Negara dalam sistem perekonomian negara memiliki kedudukan yang strategis sekaligus dilematis. Hal tersebut yang menjadikan dasar pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada Bank Milik Negara memerlukan perhatian ...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK (LAW PROTECTION OF CHILDREN AS VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE IN PERSPECTIVE CHILD PROTECTION LAW)
(2016-08-08)
Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah
tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan
serta bentuk diskriminasi. Untuk mencegah, ...
PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM BIDANG REHABILITASI
(2018-08-24)
Pada penelitian ini digunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan
Undang-Undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual
approach).Pendekatan Undang-Undang (statute approach) dilakukan dengan
menelaah ...
Kebijakan Hukum Pidana dalam Pengadaan Bibit Kopi Somatic Embryogenesis sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
(2018-12-04)
Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime), karena akibat yang ditimbulkannya tidak hanya menghambat pembangunan nasional, tetapi juga dapat merugikan perekonomian negara dan merusak sendisendi ...
Pemungutan Pajak Pengahasilan atas Jual Beli Tanah dan/ atau Bangunan
(2018-12-04)
Pemungutan pajak pengahasilan atas jual beli tanah dan/atau bangunan diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat (1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi ...
Konsepsi Pengaturan Asuransi Hewan Peliharaan di Indonesia
(2019-09-02)
Seiring tuntutan zaman mulai bermunculan jenis-jenis asuransi yang tidak hanya mengcover hal-hal dasar seperti jiwa, kesehatan, kebakaran namun juga mengcover hal-hal yang khusus untuk kegiatan atau objek tertentu baik ...
Pertanggungjawaban Notaris Pengganti Terhadap Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Yang Cacat Hukum
(2019-09-05)
Tanggung jawab Notaris pengganti sebagai profesi lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepadanya, kewajiban dan kewenangan tersebut secara sah dan terikat mulai berlaku sejak Notaris ...
Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah “the Right of Immunity to the Regional Legeslative Assembly”
(2018-11-26)
Hak Imunitas adalah hak anggota lembaga perwakilan rakyat yang dalam menjalankan fungsi, wewenang dan tugasnya yang tanpa boleh dituntut dimuka pengadilan, didalam menyampaikan pernyataan, pertanyaan serta pendapatnya baik ...