Browsing UT-Faculty of Law by Title
Now showing items 4645-4664 of 6007
-
Persekongkolan Tender Paket Pekerjaan Pelayanan Tekhnik Pada PT. Pln (Persero) Area Rantau Prapat (Studi Putusan Kppu Nomor 05/Kppu-L/2016)
(2020)Tinjauan pustaka dari skripsi ini membahas yang pertama mengenai perbuatan hukum. Selanjutnya yang kedua menjelaskan tentang hukum persaingan usaha di Indonesia. Hukum persaingan usaha adalah segala sesuatu yang ... -
PERSEKONGKOLAN TENDER PEKERJAAN INTERIOR DAN FURNITURE PADA PEMBANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN RIAU (Studi Putusan Mahkamah Agung (MA) Perkara Nomor: 080K/PDT.SUS/2011 Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Perkara Nomor: 02/KPPU-L/2009)
(2013-12-14)Dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor: 02/KPPU-L/2009 tentang Kasus Tender Pekerjaan Interior Dan Furniture Pembangunan Gedung Perpustakaan Riau Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Provensi Riau ... -
PERSEKONGKOLAN TENDER PEMBANGUNAN GEDUNG PELAYANAN DAN GEDUNG PERAWATAN KELAS 1 VIP RUMAH SAKIT SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2011 (Studi Putusan KPPU Nomor 4/KPPU-L/2012)
(2014-04-15)Berdasarkan uraian pada penjelasan diatas maka hal yang dapat direkomendasikan agar persaingan usaha tidak sehat diantara para pelaku usaha diatas dapat diatasi adalah kepada KPPU dalam pemberian putusan kepada para terlapor ... -
Persekongkolan Tender Pembangunan Jalan Ruas Ngajam-Apulea Segmen III Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2018-2020 (Studi Putusan Kppu Nomor 30/Kppu-I/2019)
(Fakultas Hukum, 2022-09-19)Persaingan Usaha dapat terjadi secara sehat dan terjadi secara tidak sehat. Persaingan usaha tidak sehat merupakan persaingan yang tidak diperbolehkan karena berdampak negatif dan menimbulkan praktik monopoli dan akan ... -
PERSEKONGKOLAN TENDER PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NIK SECARA NASIONAL (KTP ELEKTRONIK TAHUN 2011 SAMPAI DENGAN TAHUN 2012) (STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR : 03/KPPU-L/2012)
(2014-04-15)Jenis persekongkolan dalam kasus tender KTP elektronik Tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 ini adalah persekongkolan vertikal dan horizontal. Kemudian hasil dari tindakan persekongkolan tersebut dapat menimbulkan akibat ... -
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN KAPAL PATROLI KELAS C PROGRAM KREDIT EKSPOR TAHUN ANGGARAN 2005 DI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Studi Putusan KPPU Nomor 42/KPPU-L/2010)
(2015-12-17)Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan skripsi ini ialah pertama, dalam perkara Persekongkolan Tender pengadaan Kapal Patroli kelas c program kredit ekspor tahun anggaran 2005 di Kepolisian Negara Republik ... -
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN LIQUID CRYSTAL DISPLAY (LCD) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA (Studi Putusan KPPU No. 04/KPPU-L/2007)
(2014-01-27)Perekonomian nasional Indonesia menganut prinsip demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi dalam perekonomian nasional berdampak positif terhadap laju perkembangan perekonomian nasional. Pertumbuhan perekonomian yang telah ... -
Persekongkolan Tender Pengadaan Paket Pekerjaan Jalan Sei Saren Riau Tahun Anggaran 2017 (Studi Putusan Nomor 32/KPPU-I/2020)
(Fakultas Hukum, 2022-11-22)Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memiliki tujuan untuk menciptakan pasar yang kompetitif guna menciptakan persaingan yang baik dan sehat. Dibutuhkan badan ... -
Persekongkolan Tender Pengadaan Paket Pekerjaan Pelabuhan Jangkar Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018 (Studi Kasus : Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2020
(Fakultas Hukum, 2022-06-16)Masyarakat secara general melakukan kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh keuntungan sebanyakbanyaknya. Tujuan tersebut sangat memungkinkan terjadi persaingan antar para pelaku usaha. ... -
Persekongkolan Tender Pengadaan Pekerjaan Pelaksanaan Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III (Studi Putusan Nomor : 17/KPPU-L/2022)
(Fakultas Hukum, 2024-01-15)Dalam melakukan sebuah proyek suatu intansi pemerintah, biasanya dilakukan dengan proses tender pada pengadaan barang dan/atau jasa dikarenakan memperoleh harga seminimal mungkin dengan kualitas yang semaksimal ... -
Persekongkolan Tender Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Studi Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2020)
(Fakultas Hukum, 2022-07-15)Pengertian Persaingan Usaha tidak sehat dapat dilihat dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu persaingan antar peserta perdagangan dalam kegiatan ... -
Persekongkolan Tender Peningkatan Jalan Kampung Bakara-Sabbannyang Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan (Studi Putusan Nomor 406 K/Pdt.Sus-KPPU/2020)
(Fakultas Hukum, 2023-06-26)Tender sebagai salah satu metode yang sering dipilih dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah, dalam pelaksanaannya sering kali dijumpai terjadinya praktik persekongkolan. Salah satunya adalah persekongkolan dalam ... -
Persekongkolan Tender Proyek Pengadaan Paket Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Paciran Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018 (Studi Putusan KPPU Nomor 28/KPPU-I/2020)
(Fakultas Hukum, 2022-03-09)Dunia usaha membutuhkan sebuah persaingan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Persaingan yang terjadi antara para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya juga sangat dibutuhkan. Menerapkan persaingan usaha ... -
Persekongkolan Tender Terhadap Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat) - Binjai Raya (Medan) - Belawan (Studi Putusan 570 K/Pdt.Sus-KPPU/2022)
(Fakultas Hukum, 2023-12-04)Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang terus berusaha meningkatkan kesejahteraan penduduknya dari segala bidang terutama di sektor perekonomian. Salah satu upaya yang dilakukan untuk pertumbuhan perekonomian ... -
Persekongkolan Tender Terkait Paket Pembangunan Jalan Balige by Pass pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara (Studi Putusan Kppu No.13/Kppu-L/2018)
(Fakultas Hukum, 2021-03-30)Persaingan usaha dapat berlangsung dengan sehat dan dapat juga berlangsung tidak sehat. Persaingan usaha yang dilakukan secara tidak sehat merupakan persaingan yang dilakukan antara pelaku usaha dalam menjalankan ... -
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA (Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 1/PHP.BUPXIV/ 2016)
(2017-12-19)Praktik hukum acara Mahkamah Konstitusi di Indonesia berkembang dengan sangat cepat dan dinamis. Banyak putusan Mahkamah Konstitusi baik dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar maupun dalam ... -
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN (Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 111/PHPU.D-XI/2013)
(2014-11-27)Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk mengkaji dan menganalisis tentang pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi mencerminkan aspek kepastian hukum serta mengetahui dan memahami bentuk akibat hokum kewenangan ... -
Persetubuhan Yang Dilakukan Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Secara Berlanjut Oleh Anak Terhadap Anak (Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Srg)
(Fakultas Hukum, 2020-03-13)Kasus mengenai tindak pidana persetubuhan yang melibatkan anak semakin marak terjadi di dalam masyarakat dan perlu mendapatkan perhatian khusus. Berdasarkan perbuatan terdakwa anak dalam putusan nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Srg ... -
Persetubuhan Yang Dilakukan Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Secara Berlanjut Oleh Anak Terhadap Anak (Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Srg)
(FAKULTAS HUKUM, 2020-03-20)Kasus mengenai tindak pidana persetubuhan yang melibatkan anak semakin marak terjadi di dalam masyarakat dan perlu mendapatkan perhatian khusus. Berdasarkan perbuatan terdakwa anak dalam putusan nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Srg ... -
PERSPEKTIF HUKUM PEKERJA/BURUH YANG MELAKUKAN MOGOK KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
(2015-12-01)Pekerja merupakan sumber penghasilan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya sendiri dan keluarga dan setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan kehidupannya sebagaimana yang terdapat dalam pasal ...