Browsing MASTER THESES (Koleksi Tesis) by Title
Now showing items 727-746 of 1969
-
Kausalitas Gas Rumah Kaca dengan Pertumbuhan Ekonomi dan Komitmen Pemerintah Group Of Twenty(G20) (Dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi Hijau)
(Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2023-07-10)This study analyzes the causality of carbon dioxide, economic growth, energy consumption, and trade openness in eight G20 countries. The purpose of this research is to analyze how the causality of carbon dioxide, economic ... -
Keabsahan Akta Notaris Apabila Notaris Diberhentikan Sementara Akibat Dijatuhi Pidana
(2018-08-09)Akta notaris adalah sah ketika notaris yang bersangkutan diancam pidana kurang dari 5 (lima) tahun, karena notaris yang diancam hukuman pidana kurang dari 5 (lima) tahun tersebut memiliki kesempatan untuk menjalani jabatannya ... -
Keabsahan Perkawinan Poligami yang Tidak Dicatatkan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif
(Fakultas Hukum, 2023-03-20)Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia masih tidak berjalan secara efektif dalam hal penerapannya di tengah-tengah masyarakat. Dikarenakan sebagian masyarakat tidak terlalu mementingkan pencatatan itu sendiri dan menganggap ... -
KEANEKARAGAMAN HAYATI SERANGGA PARASITOID KUTU KEBUL (Bemisia tabaci Genn) DAN KUTU DAUN (Aphid spp.) PADA TANAMAN KEDELAI
(2014-01-27)Perkembangan produksi tanaman kedelai di Indonesia selama 5 tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup. Salah satu kendala upaya peningkatan produksi kedelai adalah aktivitas dari kutu kebul dan kutu daun. ... -
KEANEKARAGAMAN HAYATI SERANGGA PREDATOR KUTU KEBUL (Bemisia tabaci Genn) DAN KUTU DAUN (Aphid spp.) PADA TANAMAN KEDELAI
(2014-01-27)Kedelai sebagai sumber protein nabati, setiap tahun produksinya menurun. Pemerintah terus menggalakkan peningkatan produksi kedelai baik melalui intensifikasi, ekstensifikasi maupun diversifikasi. Namun demikian sampai ... -
KEANEKARAGAMAN KUTU PUTIH DAN MUSUH ALAMI PADA TANAMAN SINGKONG (Manihot esculenta Crantz)
(2016-01-26)Dua tahun terakhir ini, keberlanjutan produksi singkong terancam antara lain oleh adanya invasi hama asing yaitu kutu putih. Beberapa diantaranya adalah Phenacoccus manihoti, Paracoccus marginatus, dan Ferrisia virgata. ... -
KEBERATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TERHADAP PEMBATALAN PERATURAN DAERAH OLEH PEMERINTAH PUSAT
(2017-10-17)Dalam hal pengaturan pembatalan Perda Kabupaten/Kota terdapat dua ketentuan berbeda yang mengatur hal tersebut, yaitu Pasal 251 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 9 ayat (2) ... -
Kebijakan Double Track System Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Residivis
(FAKULTAS HUKUM, 2020)Dewasa ini tindak pidana terorisme tidak lagi dilakukan oleh pria pada umumnya, namun menjadikan para wanita dan justru anak-anak sebagai alat untuk melancarkan tindakan tersebut. Salah satu upaya pencegahan yang dapat ... -
KEBIJAKAN FORMULASI KETENTUAN PENUNTUTAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)
(2014-01-28)Kebijakan formulasi ketentuan penuntutan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan kebijakan dasar pembentuk UndangUndang (DPR) bersama pemerintah dalam bidang penuntutan yang akan, sedang dan ... -
KEBIJAKAN FORMULASI KETENTUAN PENUNTUTAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)
(2013-12-24)Kebijakan formulasi ketentuan penuntutan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan kebijakan dasar pembentuk UndangUndang (DPR) bersama pemerintah dalam bidang penuntutan yang akan, sedang dan ... -
Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Kejahatan Cybersquatting
(2018-07-31)Era globalisasi sekarang ini telah menyebabkan terjadinya perkembangan di berbagai sektor, salah satunya ialah sektor teknologi. perkembangan yang paling signifikan dalam dunia teknologi ialah hadirnya komputer ... -
Kebijakan Formulasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia
(Fakultas Hukum, 2023)Tidak ada mekanisme restitusi atau ganti rugi terhadap korban yang organnya dijual secara melawan hak dan melawan hukum. Baik organ tersebut didapatkan dengan cara membunuh korban, maupun organ tersebut dijual dengan ... -
Kebijakan Formulasikata “Dapat” Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/Puu-Xiv/2016 Dalam Kaitannya Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi
(2019-05-31)Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 salah satunya menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ... -
Kebijakan Hukum Pidana dalam Pengadaan Bibit Kopi Somatic Embryogenesis sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
(2018-12-04)Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime), karena akibat yang ditimbulkannya tidak hanya menghambat pembangunan nasional, tetapi juga dapat merugikan perekonomian negara dan merusak sendisendi ... -
Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pengadaan Bibit Kopi Somatic Embryogenesis Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Criminal Law Policy and Procurement of Somatic Embryogenesis Coffee Seeds as an Effort to Prevent Corruption)
(2018-07-11)Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime), karena akibat yang ditimbulkannya tidak hanya menghambat pembangunan nasional, tetapi juga dapat merugikan perekonomian negara dan merusak sendisendi ... -
KEBIJAKAN INTEGRAL HUKUM PIDANA DENGAN TECHNO PREVENTION DALAM UPAYA PENCEGAHAN KEJAHATAN CYBERBULLYING
(2017-10-28)Perkembangan yang pesat dalam teknologi internet menyebabkan kejahatan-kejahatan di bidang teknologi informasi atau dapat disebut cybercrime atau computer-related crime yang semakin marak di Indonesia. Cybercrime adalah ... -
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL DI KOTA PROBOLINGGO
(2018-02-12)Kondisi pasar tradisional yang ada di kota Probolinggo dianggap tidak nyaman untuk pedagang dan para konsumen. Fisik bangunan pasar kurang sudah rusak, kurangnya tempat sampah, saluran limbah yang telah tertutup, ... -
KEBIJAKAN PEMIDANAAN TERHADAP PENYEBAR FAHAM RADIKAL ISIS (ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA) DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERORISME
(2015-04-21)Kejahatan terorisme yang terjadi sampai saat ini merupakan hasil regenerasi sel-sel terorisme yang masih berkembang, meskipun dalam melakukan aksinya dengan cara dan modus yang berbeda. Perbedaan cara pandang terhadap ... -
Kebijakan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Melalui Kontra Radikalisasi Di Kabupaten Jember
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER, 2019)Radikalisasi merupakan embrio lahirnya terorisme, radikalisasi merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan membalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan ... -
Kedudukan Akta Perjanjian Kredit yang dibuat Notaris Terhadap Musnahnya Objek Jaminan
(Fakultas Ilmu Hukum, 2022-09-01)Dengan musnahnya tanah sebagai obyek Hak Tanggungan atau bahkan sekaligus sebagai sumber mata pencaharian maka hal tersebut dapat menyebabkan debitur selaku penerima dana tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk ...