Browsing SRA-Law by Title
Now showing items 255-274 of 296
-
REKRUTMEN PARTAI POLITIK TERHADAP KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PENCALONAN ANGGOTA DPRD PADA PEMILIHAN UMUM
(UNEJ, 2014)Demokrasi menuntut sistem perwakilan yang memungkinkan semua kelompok masyarakat terwakili. Tujuannya agar dalam pengambilan keputusan tidak ada kelompok yang ditinggalkan. Namun sejak gagasan demokrasi dipraktikkan, ... -
STATUS BADAN HUKUM KOPERASI YANG DIDIRIKAN ATAS DASAR AKTA DI BAWAH TANGAN
(UNEJ, 2014)Pada tatanan hukum di Indonesia, koperasi merupakan badan usaha yang diakui sebagai badan hukum. Oleh karena itu, koperasi dapat melakukan perbuatan–perbuatan hukum seperti halnya manusia. Terkait hal ini koperasi dijalankan ... -
STATUS HUKUM ANAK KANDUNG SUKU TENGGER YANG MENIKAH DENGAN ORANG LUAR SUKU TENGGER MENURUT HUKUM ADAT WARIS SUKU TENGGER
(UNEJ, 2014)Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki keberagaman suku bangsa yang sangat majemuk. Setiap daerah dan suku bangsa memiliki adat istiadat masing-masing. Salah satu hukum adat yang masih eksis di Indonesia adalah ... -
STATUS KEPEMILIKAN TANAH SEBAGAI HARTA WARIS YANG DIGADAIKAN PEWARIS SEWAKTU HIDUP KEPADA PENERIMA GADAI (STUDI PUTUSAN NOMOR : 57/PDT.G/2011/PN.Jr)
(UNEJ, 2013)Di Indonesia terdapat beraneka sistem hukum kewarisan yang berlaku bagi warga negara Indonesia yang bersifat pluralisme yaitu sistem kewarisan adat, sistem kewarisan Islam dan sistem kewarisan perdata barat (Eropa), yang ... -
Tanggung Gugat Asuransi Terhadap Hilang Atau Rusaknya Barang Dalam Pengangkutan Barang Melalui Laut
(UNEJ, 2013)Pengangkutan Transportasi Laut merupakan suatu bentuk transportasi yang memberikan layanan jasa dibidang perairan. Karena negara Indonesia dikenal dengan negara Maritim yang sebagian besar terdiri dari laut atau perairan ... -
Tanggung Gugat Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
(UNEJ, 2013)Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas, merupakan suatu Akta Notariil yang muncul sebagai kebutuhan dalam dunia praktek. Dalam undang-undang perseroan terbatas hasil dari rapat umum pemegang ... -
Tanggung Gugat Terhadap Biro Perjalanan Atas Pembatalan Pemberangkatan Haji Plus dan Umroh
(UNEJ, 2012)Biro perjalanan Haji dan Umroh merupakan suatu badan usaha yang dapat memberikan pelayanan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia perjalanan ibadah haji dan umroh. Biro perjalanan Haji dan Umroh adalah usaha ... -
TANGGUNG JAWAB ANGGOTA TERHADAP KERUGIAN YANG BERADA DI KOPERASI UNIT DESA (Studi Kasus Di KUD Gunung Makmur, Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang)
(UNEJ, 2013)Dalam latar belakang dari sekripsi ini ketertarikan penulis untuk menganalisa permasalahan yang ada dalam koperasi unit desa KUD Gunung Makmur, Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Kabupaten lumajang, melihat pada awalnya ... -
TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS KELALAIAN PELAKU USAHA JASA PENGIRIMAN BARANG YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(UNEJ, 2013)Pada Zaman ini Pengiriman Barang memiliki peranan penting dalam membangun perekonomian bangsa. Lancarnya perdagangan melalui pengiriman barang berdampak pada pemerataan pembangunan di seluruh sektor. Pengiriman barang ... -
TANGGUNG JAWAB HUKUM MASKAPAI PENERBANGAN TERHADAP KETERLAMBATAN PENERBANGAN PESAWAT
(UNEJ, 2012)Sebagai badan usaha atau badan hukum, maskapai penerbangan dapat dimintai pertanggungjawaban apabila melakukan kesalahan. Ada beberapa jenis tanggung jawab dalam dunia hukum diantaranya adalah tanggung jawab dalam arti ... -
TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA INDUSTRI RUMAH TANGGA (HOME INDUSTRY) MAKANAN OLAHAN TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN
(UNEJ, 2013)Home Industry adalah rumah usaha produk barang/jasa atau juga perusahaan kecil. Menurut Pasal 1 Angka 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, Gizi dan Pangan yang dimaksud ... -
TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA JASA LAYANAN KESEHATAN TERHADAP KERUGIAN PASIEN DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN
(UNEJ, 2013)Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yakni dokter dan perawat kepada konsumen kesehatan harus diberikan dengan sebaik – baiknya sesuai dengan standar profesi, stanndar prosedur operasional dan kode etik ... -
TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA WARALABA TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT ADANYA PELANGGARAN MUTU PRODUK DAN LAYANAN DALAM BISNIS WARALABA
(UNEJ, 2013)Waralaba merupakan bagian dari pranata – pranata ekonomi yang kini berkembang dengan pesat, bahkan melintasi batas – batas yurisdiksi negara. Perkembangan ini semakin meningkat dalam suasana dunia yang semakin mengglobal, ... -
Tanggung Jawab Hukum Pengembang Perumahan Akibat Terjadinya Wanprestasi Dari Perjanjian Kepemilikan Rumah Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
(UNEJ, 2013)Kehidupan manusia tidak terlepas dari sandang, pangan dan papan demi untuk menunjang kebutuhan hidup sehari-hari. Ketiganya merupakan kebutuhan yang sangat berperan sebagai proses manusia bersosialisasi dalam kehidupan ... -
TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA PENGANGKUTAN TRUK SEBAGAI PENYEDIA JASA PENGIRIMAN BARANG YANG MELEBIHI KAPASITAS MUATAN
(UNEJ, 2013)Pengusaha truk sebagai pihak penyedia jasa pengangkutan bertanggung jawab penuh atas kerugian yang timbul akibat peristiwa yang terjadi dalam proses pengangkutan termasuk didalamnya pengangkutan yang melebihi kapasitas ... -
TANGGUNG JAWAB PT. JALUR NUGRAHA EKAKURIR ( JNE ) INDONESIA AKIBAT KERUSAKAN BARANG DALAM PENGANGKUTAN JASA PENGIRIMAN
(UNEJ, 2013)Perjanjian Pengiriman barang melalui PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) merupakan perjanjian pengiriman yang dilakukan antara pengirim selaku pemilik barang dengan PT. JNE selaku pengangkut. PT. JNE selaku pengangkut ... -
TINJAUAN HUKUM TERHADAP HAK EX OFFICIO HAKIM DALAM CERAI TALAK (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor : 4182/Pdt.G/2012/PA.Jr)
(UNEJ, 2013)Dalam proses pemeriksaan perkara terlebih dalam memberikan putusan, seorang hakim tidak boleh memberikan putusan lebih dari yang dituntut dalam petitum permohonan sebagaimana ditentukan dalam pasal 178 ayat (3) HIR. Disisi ... -
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRIVATISASI PERUSAHAAN NEGARA (BUMN) YANG DIMILIKI OLEH MODAL ASING DITINJAU DARI AMANAT PASAL 33 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
(UNEJ, 2013)Privatisasi BUMN kepada pihak Modal Asing dinilai “Menggadaikan” nasionalisme Indonesia. Perusahaan Negara (BUMN) tidak lain adalah pihak yang diberikan wewenang khusus untuk mengelola sumber daya vital yang memegang hajat ... -
TINJAUAN NORMATIF PENGAWASAN PEMERINTAHAN PUSAT TERHADAP PROSES PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(UNEJ, 2014)Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) dan ... -
Tinjauan Yurididis Tentang Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Dua di PT.Adira Dinamika Multi Finance Cabang Jember
(UNEJ, 2013)Tingginya tingkat kebutuhan akan barang-barang konsumtif disatu pihak dan terbatasnya kemampuan atau daya beli dari sebagian besar masyarakat untuk membeli secara tunai membuat lembaga pembiayaan konsumen begitu banyak ...