Browsing SRA-Law by Title
Now showing items 188-207 of 296
-
Pajak Penghasilan Terhadap Tenaga Kerja Asing Yang Berada Di Indonesia Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.02/MEN/III/2008 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing
(UNEJ, 2014)Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tata cara penggunaan tenaga kerja asing di indonesia dan sistematika penarikan pajak penghasilan yang diperoleh tenaga kerja asing selama bekerja di Indonesia, penelitian ... -
Pelaksanaan Arbitrase International di Indonesia
(UNEJ, 2013)Dalam hubungan hukum di bidang ekonomi yang bersifat global, subjek hukum tidak hanya dalam lingkup nasional melainkan sudah melewati batas Negara (internasional), pasti tidak terlepas dari kemungkinan timbulnya sengketa. ... -
Pelaksanaan Penyitaan Objek Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
(UNEJ, 2013)Peran serta masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Namun, dalam kenyataannya masih di jumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya ... -
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI (PERSERO) – PG SEMBORO DI DESA NOGOSARI, KABUPATEN JEMBER
(UNEJ, 2013)Perkembangan ekonomi menuju pasar bebas membuat semakin dominannya peran swasta dalam perekonomian suatu bangsa, sehingga peran perusahaan terutama perusahaan swasta dalam pembangunan ekonomi nasional menjadi wajar dan ... -
PEMBATALAN PUTUSAN PAILIT AKIBAT ADANYA UTANG YANG TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN SECARA SEDERHANA DALAM PERJANJIAN KERJASAMA (Kajian Putusan Mahkamah Agung No. 704.K/Pdt.Sus/2012)
(UNEJ, 2013)Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang ... -
Pemberhentian Kepala Daerah Dalam Hal Pelanggaran Kode Etik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
(UNEJ, 2013)Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipilih secara demokratis melalui pemilihan umum Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan ... -
PEMBIAYAAN MODAL ERJA DENGAN AKAD IJARAH MUNTAHIYA BIT-TAMLIK PADA BANK SYARIAH
(UNEJ, 2013)Pembiayaan adalah transaksi penyedia dana atau barang serta fasilitas lain kepada mitra yang tidak bertentangan dengan syariah. Bank syariah sebagai lembaga penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana ... -
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) PEKERJA HARIAN LEPAS DENGAN PERJANJIAN SECARA LISAN OLEH PENGUSAHA GARMENT DWI CIPTA ABADI ( Kajian Yuridis Putusan MA Nomor 632 K/PDT.SUS/2011)
(UNEJ, 2013)Hubungan Antara Pengusaha dengan Pekerja diharapkan harmonis agar tercipta hubungan kerja yang baik. Akan tetapi dalam kenyataannya tidak selalu berjalan harmonis melainkan dapat menimbulkan perselisihan. Undang-Undang ... -
Penerapan Pemungutan Suara Secara Elektronik (e-Voting) dalam Pemilihan Umum di Indonesia Sebagai Wujud Demokrasi di Tinjau dari Pendekatan Fenomenologis
(UNEJ, 2013)Dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia masih dilakukan secara konvensional. Warga yang mempunyai hak pilih datang ke tempat pemungutan suara pada saat hari pemilihan. Mereka kemudian mencoblos atau mencontreng kertas ... -
PENERAPAN PENARIKAN PAJAK OLEH PEMERINTAH PUSAT, PROVINSI, DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN
(UNEJ, 2014)Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur wewenang-wewenang pemerintah pusat dalam hal penarikan pajak. Pajak-pajak yang dianggap sebagai pajak yang berskala besar dan ... -
PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP DI INDONESIA
(UNEJ, 2013)Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang ... -
Pengajuan Klaim Asuransi Jiwa Apabila Tertanggung Meninggal Dunia Dalam Keadaan Pembayaran Premi Tidak Lancar (Lapse) Pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Cabang Jember
(UNEJ, 2013)Asuransi jiwa adalah suatu perjanjian dimana suatu pihak mengikatkan dirinya untuk membayar uang secara sekaligus atau periodik, sedang pihak lain mengikatkan dirinya untuk membayar premi dan pembayaran itu tergantung dari ... -
PENGARUH PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013 TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
(UNEJ, 2014)Pajak merupakan alat bagi pemerintah didalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan ... -
PENGATURAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM SEBAGAI TANGGUNG JAWAB CALON ANGGOTA LEGISLATIF BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(UNEJ, 2014)Tuntutan dana kampanye yang begitu besar ini menjadikan peserta pemilu harus berusaha menyiapkan dana. Dana yang digunakan peserta pemilu dapat berasal dari peserta pemilu maupun sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak ... -
PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PRODUK HUKUM DAERAH (PERATURAN DAERAH) MELALUI MEKANISME PEMBATALAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
(UNEJ, 2013)Penerapan sistem otonomi yang diamanatkan UUD NRI 1945 berimplikasi pada terbaginya kekuasaan pemerintah pusat pada pemerintah daerah, hal tersebut didasarkan pada asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. ... -
PENGELOLAAN DAN SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN MANGGARAI NUSA TENGGARA TIMUR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
(UNEJ, 2013)Dengan adanya Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka setiap daerah diberi kewenangan untuk mengurusi rumah tangga sendiri demi kemakmuran masyarakat daerah. Hal ini membuka peluang bagi setiap ... -
PENGUASAAN HARTA PENINGGALAN YANG BERASAL DARI HARTA BAWAAN ORANG TUA TIRI OLEH ANAK TIRI BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA ( Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember No.30/Pdt.G/2012/PN.JR)
(UNEJ, 2013)Hukum pewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan salah satu sistem hukum mengenai pewarisan yang mengatur kedudukan para pihak dalam hukum pewarisan. Terhadap kedudukan antara pewaris, ahli waris yang ... -
PENGURANGAN SUKU BUNGA DALAM PERJANJIAN KREDIT (Kajian Putusan Mahkamah Agung No. 1593K/Pdt/2006)
(UNEJ, 2013)Perjanjian kredit ini merupakan perjanjian pokok serta bersifat konsensuil (pacta de contrahendo obligatoir) disertai adanya pemufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan hukum antara keduanya. ... -
PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PEMBANGUNAN DESA MELALUI PROGRAM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA (BK3PD) DI KABUPATEN JEMBER BERDASARKAN PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA KABUPATEN JEMBER TAHUN 2012
(UNEJ, 2013)Kabupaten Jember merupakan salah satu daerah otonom yang ada di Jawa Timur yang telah melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha mengoptimalkan potensi desa demi terselenggaranya pemerintahan yang bersih. ... -
Penyelesaian Sengketa Harta Waris Yang Dikuasai Secara Melawan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3269/Pdt.G/2007/PA.Jr)
(UNEJ, 2013)Masalah warisan merupakan masalah yang sensitif. Hal tersebut terkait dengan sifat harta waris yang bersifat duniawi, dimana jika pembagiannya dirasa tidak adil akan mengakibatkan sengketa antara para pihak yang merasa ...