Browsing SRA-Law by Title
Now showing items 69-88 of 296
-
ANALISIS YURIDIS STATUS KEWARGANEGARAAN TERHADAP ORANG YANG TIDAK MEMILIKI KEWARGANEGARAAN (STATELESS) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
(UNEJ, 2013)Salah satu persyaratan diterimanya status sebuah negara adalah adanya unsur warga negara yang diatur menurut ketentuan hukum tertentu, sehingga warga negara yang bersangkutan dapat dibedakan dari warga dari negara lain ... -
ANALISIS YURIDIS TENTANG FORMULASI DAKWAAN JAKSA DAN PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PENJATUHAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA PERJUDIAN (Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor : 398/Pid.B/2012/PN.Mkt) JURIDICAL ANALYSYS OF FORMULATION INDICMENT PROSECUTOR AND JUDGE ON CONSIDERANTION ON CRIME SENTENCES GAMBLING (Verdict of Mojokerto State Court Number : 398/Pid.B/2012/PN.Mkt)
(UNEJ, 2013)Ditinjau dari perspektif hukum perjudian ini merupakan salah satu tindak pidana (delict) yang sangat meresahkan pada masyarakat. Dalam Pasal 303 ayat (3) yaitu main judi berarti tiap-tiap permainan yang kemungkinan akan ... -
ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN UNSUR MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENGALIHAN ASET SEWA MENYEWA TANAH ( Putusan Nomor : 1082 K/Pid.Sus/2011)
(UNEJ, 2013)Melawan hukum dalam Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 atas perubahan Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu sepanjang mengenai frasa ... -
ANALISIS YURIDIS TENTANG PUTUSAN BEBAS TERHADAP PENIPUAN (Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 155/Pid.B/2011/PN.SLMN)
(UNEJ, 2014)Terjadinya suatu delik penipuan dalam hukum pidana merupakan suatu hubungan hukum yang senantiasa diawali atau didahului oleh hubungan hukum kontraktual. Surat dakwaan wajib dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum karena merupakan ... -
ANALISIS YURIDIS TENTANG PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG KORBANNYA ANAK (Studi Putusan MA Nomor : 1638 K / Pid. Sus / 2010)
(UNEJ, 2013)Kasus persetubuhan terhadap anak dibawah umur mengakibatkan luka bagi korban baik secara fisik maupun secara psikologis.Sesuai dengan kasus tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam ... -
ANALISIS YURIDIS TENTANG PUTUSAN HAKIM YANG TIDAK MENJATUHKAN PIDANA TAMBAHAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR: 54/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST)
(UNEJ, 2013)Pemerintah memiliki tanggungjawab dalam meminimalisir jumlah kerugian yang disebabkan oleh korupsi, salah satu bentuk tanggungjawab tersebut adalah melalui pengaturan terhadap harta benda hasil tindak pidana korupsi yang ... -
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN AKIBAT ADANYA PENGURANGAN BERAT BERSIH TIMBANGAN PADA PRODUK MAKANAN DALAM KEMASAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA
(UNEJ, 2013)Konsumen selain dilindungi dengan kebijakan hukum juga harus berhati-hati guna meminimalisasi risiko yang harus ditanggung konsumen, terutama dalam pencantuman label mengenai berat bersih timbangan. Dalam melakukan penulisan ... -
Analisis Yuridis Tindak Pidana Penelantaran Orang dalam Lingkup Rumah Tangga Oleh Perwira TNI (Putusan Mahkamah Agung Nomor 201/K/MIL/ 2012)
(UNEJ, 2013)Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan ... -
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM ADEGAN FILM MENURUT PASAL 351 AYAT (1) KUHP ( Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 913 K/PID/2012)
(UNEJ, 2013)Pasal 351 ayat (1) KUHP telah menyatakan ancaman pidana bagi pelaku penganiayaan. Dalam perkembangan media teknologi film menjadi tontonan yang setiap hari dinikmati. Namun, dalam proses pembuatannya tidak menutup kemungkinan ... -
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA (Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor: 69/Pid.B/2012/PN.Spg)
(UNEJ, 2014)Kebebasan beragama di Indonesia dapat dilihat di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) amandemen kedua pada Pasal 28E ayat (1) dan (2). Akan tetapi terdapat pula pembatasan dalam konstitusi ... -
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Putusan Pengadilan Negeri Depok No.242/Pid.Sus/2012/PN. Dpk)
(UNEJ, 2013)Perkembangan hukum di Indonesia saat ini sangat pesat, hal ini ditandai dengan adanya Undang-Undang khusus di luar KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan ... -
ANALISIS YURIDIS TURUT SERTA (MEDE PLEGER) MELAKUKAN KEKERASAN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA (Putusan Nomor: 34/Pid.Sus/2012/PN.Pt)
(UNEJ, 2013)Penuntut Umum yang memiliki kewenangan membuat surat dakwaan harus jeli dan jelas dalam mengkualifikasi perbuatan pidana yang dilakukan dengan penyertaan atau deelneming dalam hukum pidana. Sehingga nantinya surat dakwaan ... -
ASPEK HUKUM AL-WADI’AH YAD ADH-DHAMANAH PADA PERBANKAN SYARIAH (THE LEGAL ASPECT OF AL-WADI’AH YAD ADH-DHAMANAH IN ISLAMIC BANKING)
(UNEJ, 2013)Pada praktek perbankan syariah fasilitas wadi'ah lazimnya dipergunakan bank sebagai salah satu upaya untuk melakukan penghimpunan dana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami kapan al-wadi’ah berubah ... -
Aspek Hukum Asas Spesialitas Dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan
(UNEJ, 2013)Asas spesialitas, yaitu asas yang menghendaki bahwa Hak Tanggungan hanya dapat dibebankan atas tanah yang ditentukan secara spesifik. Dianutnya asas spesialitas oleh Hak Tanggungan dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 8 ... -
ASPEK HUKUM BISNIS TOKO MODERN TERHADAP KEBERLANGSUNGAN USAHA KECIL DAN PASAR TRADISIONAL DITINJAU DARI PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT
(UNEJ, 2013)Munculnya bisnis toko modern berhadapan dengan usaha kecil dan pasar tradisional memunculkan iklim persaingan usaha tidak sehat sehingga seringkali melanggar Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli ... -
Aspek Hukum Pemberian Pinjaman Oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Pada Calon Anggota Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995
(UNEJ, 2013)Pemberian pinjaman kepada calon anggota koperasi oleh KSP/USP koperasi sebagai bagian dari kegiatan usaha dan cara dalam menghimpun dana adalah merupakan suatu kegiatan usaha yang dapat dibenarkan atau disahkan secara ... -
Aspek Hukum Pengalihan Pengawasan Perbankan Kepada Otoritas Jasa Keuangan
(UNEJ, 2013)Mencermati sebuah bank dapat dilakukan secara fundamental, tekhnik, dan alternatif-alternatif lain yang terus berkembang. Pengawasan dalam perbankan harus benar-benar diperhatikan . Pengawasan perbankan ini bertujuan untuk ... -
ASPEK HUKUM PERJANJIAN PENERBITAN KARTU KREDIT DENGAN SUKU BUNGA MELEBIHI KETENTUAN BATAS MAKSIMUM SUKU BUNGA KARTU KREDIT
(UNEJ, 2013)Batas maksimum suku bunga kartu kredit diatur di dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.14/34/DASP tanggal 27 November 2012 perihal Batas Maksimum Suku Bunga Kartu Kredit. Untuk penekanan terkait besarnya nominal batas suku ... -
EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TERHADAP HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN (Kajian Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1644/Pdt.G/2011/PA. Pas)
(UNEJ, 2013)Eksekusi adalah hal menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan yang dieksekusi adalah putusan pengadilan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah ... -
FUNGSI ORANG TUA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS MENURUT HUKUM ADAT OSING BANYUWANGI
(UNEJ, 2013)Fungsi Orang Tua dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Waris Menurut Hukum Adat Osing itu penting karena dalam masyarakat Osing sangat menjunjung tinggi petuah orang tua yang dianggap sacral dan ditaati oleh anak-anaknya. ...