SRA-Law: Recent submissions
Now showing items 241-260 of 296
-
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGALIHAN DANA KAS DAERAH KABUPATEN PASURUAN DARI BANK JATIM CABANG PASURUAN KE BANK BUKOPIN CABANG MALANG (Putusan Nomor: 712/Pid.B/2010/PN.Sda.)
(UNEJ, 2013)Indonesia selalu berada pada peringkat atas sebagai negara koruptor. Dana Kas Daerah (selanjutnya disebut KASDA) harus ditempatkan di bank-bank pemerintah dan disertai dengan surat Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan ... -
ANALISIS YURIDIS MENGENAI UNSUR MELAWAN HUKUM DALAM PUTUSAN BEBAS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR MANYAR BANYUWANGI (PUTUSAN NOMOR. 596/PID.B/2009/PN.BWI )
(UNEJ, 2013)Suatu fenomena sosial yang dinamakan korupsi meupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang serta membahayakan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, perilaku tersebut dalam segala ... -
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TRENGGALEK NOMOR: 143/Pid.B/2012/PN.TL)
(UNEJ, 2014)Bahwa dalam hal terdapat kerugian dalam bentuk Materiil akibat dari tindak pidana maka korban dapat menuntut untuk melakukan penggabungan perkara ganti rugi terhadap perkara pidana tersebut kepada majelis hakim di dalam ... -
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA ( Putusan Nomor : 440/PID.B/2011/PN.Kb.Mn )
(UNEJ, 2013)Dalam kehidupan bermasyarakat telah dikenal hukum positif yaitu hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Peraturan hukum pidana merupakan peraturan yang harus ditaati oleh setiap orang. Seseorang yang melanggar Undang-Undang ... -
ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI (Putusan No. 596/Pid.B/2009/PN.Bwi)
(UNEJ, 2013)Penuntut Umum yang memiliki kewenangan membuat surat dakwaan harus jeli dalam mengkualifikasi perbuatan pidana yang dilakukan pelaku dalam tindak pidana korupsi. Kesalahan yang disebabkan oleh Penuntut Umum dalam mengkualifikasi ... -
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR (Putusan Nomor : 297/Pid.Sus/2010/PN.Jr)
(UNEJ, 2013)Perkembangan kasus sediaan farmasi berupa obat Dextromethorphan dan Trihexyphenidyl semakin meningkat di Jember. Berdasarkan pengamatan dari sokaradio yang merupakan instansi penyiaran di Jember bahwa peredaran narkotika ... -
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Putusan Nomor 417/Pid.B/2011/PN.Mkt)
(UNEJ, 2013)Pemeriksaan terhadap anak di persidangan wajib menggunakan undang-undang khusus, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pada skripsi yang dianalisis, terdapat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan ... -
ANALISI YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU ANAK DENGAN KORBAN ANAK DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (Putusan Nomor: 24Pid.Sus/A/2012/PN.Pso)
(UNEJ, 2014)Putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh Hakim dalam perkara pidana selalu disertai dengan pertimbangan hukumnya. Pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Hakim didasarkan pada pemeriksaan yang dilakukan dalam sidang ... -
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN DENGAN KORBAN ANAK (Putusan Pengadilan Nomor 24/Pid.Sus/A/2012/PN.Pso)
(UNEJ, 2013)Tindak pidana dalam kehidupan merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan negara. Tidak sedikit anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana, termasuk tindak pidana kesusilaan. ... -
Analisis Yuridis Putusan Bebas (Niet Suivera Vrijspraak) Sebagai Alasan Permohonan Upaya Hukum Kasasi Jaksa Penuntut Umum Pada Tindak Pidana Kekerasan dalam rumah tangga (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 02/K/Pid.Sus/2008)
(UNEJ, 2013)Vonis bebas pada dasarnya tidak boleh dijadikan alasan oleh jaksa penuntut umum untuk melakukan upaya hukum kasasi nyatanya dipertimbangkan oleh majelis hakim mahkamah agung bahwa alasan tersebut bisa diajukan dengan dalih ... -
ANALISIS YURIDIS PADA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DANA PENGEMBANGAN USAHA BUDIDAYA RUMPUT LAUT ( Putusan Nomor : 252/Pid.B /2010/PN.SRG)
(UNEJ, 2013)Peningkatan kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, semakin memperlihatkan keprihatinan bangsa ini. Karena pelaku dari tindak pidana korupsi di Indonesia telah banyak dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai wewenang ... -
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENYERTAAN MELAKUKAN PRAKTIK KEDOKTERAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA PASIEN (PUTUSAN NOMOR: 90/PID.B/2011/PN.MDO)
(UNEJ, 2013)Perkembangan dunia kesehatan semakin pesat, cara pengobatan penyakit pun semakin pesat pula mulai dari pemeriksaan biasa sampai melalui pembedahan/operasi, namun demikian perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia di ... -
ANALISIS YURIDIS PERSEKONGKOLAN TENDER PELELANGAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN JALAN (Kajian Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perkara Nomor 13/KPPU-L/2011)
(UNEJ, 2013)Pekerjaan pembangunan jalan merupakan salah satu bentuk pengadaan barang/jasa pemerintah dalam bidang pekerjaan konstruksi, yang selanjutnya akan dilaksanakan pelelangan tender. Penentuan pemenang tender dilakukan kepada ... -
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PERMOHONAN KASASI JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA KARENA KEALPAANNYA MENYEBABKAN ORANG LAIN LUKA SEDEMIKIAN RUPA YANG DILAKUKAN DALAM SUATU JABATAN ATAU PEKERJAAN (Putusan Mahkamah Agung Nomor: 455K/Pid/2010)
(UNEJ, 2014)Pasal 244 KUHAP menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi ... -
PERMOHONAN IZIN IKRAR TALAK YANG DITOLAK KARENA TIDAK MEMENUHI KUALIFIKASI SURAT PERMOHONAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 184 K/AG/2009)
(UNEJ, 2013)Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia, yang mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah.Untuk mewujudkan harapan dan keinginan tersebut Suami-istri ... -
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN (Putusan Nomor: 01/ Pid. B/ 2012/ PN.DPS)
(UNEJ, 2013)Putusan hakim adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur didalam undang – ... -
ANALISIS YURIDIS PENYIDIKAN IN ABSENSIA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(UNEJ, 2013)Peradilan In Absentia dalam Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 atas perubahan Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu dimana peradilan ... -
ANALISA PUTUSAN KPPU NOMOR 05/ KPPU- I/2012 TENTANG PRAKTIK DISKRIMINASI DALAM TENDER EXPORT PIPELINE FRONT END ENGINEERING & DESIGN CONTRACT (NO C732791)
(UNEJ, 2014)Mencermati Undang-undang No. 5 tahun 1999 terdapat dua aspek fundamental yang melatarbelakangi yaitu aspek hukum yang merujuk pada kepastian hukum dan aspek ekonomi yang condong pada finansial, keduanya tidak dapat dipisahkan ... -
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA (Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor: 69/Pid.B/2012/PN.Spg)
(UNEJ, 2014)Kebebasan beragama di Indonesia dapat dilihat di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) amandemen kedua pada Pasal 28E ayat (1) dan (2). Akan tetapi terdapat pula pembatasan dalam konstitusi ... -
ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA OLEH HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI(Putusan Nomor : 2031 K/PID.SUS/2011)
(UNEJ, 2013)Korupsi adalah penyelewengan tugas dan penggelapan uang negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi maupun orang lain. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan ...