SRA-Law: Recent submissions
Now showing items 21-40 of 296
-
Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Penyebaran Spam Melalui Short Message Service (SMS)
(UNEJ, 2013)Spam atau secara umum disebut dengan pesan sampah merupakan salah satu kejahatan yang muncul seiring dengan berkembangnya teknologi. Salah satu jenis spam yang marak di Indonesia yaitu spam yang disebarkan melalui short ... -
TINJAUAN YURIDIS OPEN SOURCE PADA PROGRAM KOMPUTER LINUX DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA
(UNEJ, 2014)Indonesia memiliki keanekaragaman seni dan budaya, serta mengikuti perkembangan dalam bidang teknologi sebagai bentuk kesadaran untuk mengembangkan potensi bangsa di era globalisasi. Perkembangan teknologi dari tahun-ketahun ... -
TINJAUAN YURIDIS KETERLAMBATAN MELAKUKAN PEMBERTITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PT. AUSTINDO NUSANTARA JAYA RENT OLEH PT. MITRA PINASTIKA MUSTIKA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (Studi Putusan No.09/KPPU-M/2012)
(UNEJ, 2014)Salah satu strategi yang dapat dilakukan perusahaan untuk mengembangkan perusahaannya adalah dengan cara melakukan pengambilalihan suatu perusahaan yang sahamnya dijual.Pemberitahuan pengambilalihan saham kepada Komisi ... -
TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(UNEJ, 2013)Proses penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK, juga menganut prinsip putusan final dan mengikat, sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tenteng Perlindungan Konsumen dan ... -
TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
(UNEJ, 2013)Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia memberikan jaminan kewarganegaraan anak dari hasil perkawinan campuran. Berdasarkan ketentuan tersebut menyatakan bahwa anak dari hasil perkawinan ... -
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRIVATISASI PERUSAHAAN NEGARA (BUMN) YANG DIMILIKI OLEH MODAL ASING DITINJAU DARI AMANAT PASAL 33 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
(UNEJ, 2013)Privatisasi BUMN kepada pihak Modal Asing dinilai “Menggadaikan” nasionalisme Indonesia. Perusahaan Negara (BUMN) tidak lain adalah pihak yang diberikan wewenang khusus untuk mengelola sumber daya vital yang memegang hajat ... -
TINJAUAN HUKUM TERHADAP HAK EX OFFICIO HAKIM DALAM CERAI TALAK (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor : 4182/Pdt.G/2012/PA.Jr)
(UNEJ, 2013)Dalam proses pemeriksaan perkara terlebih dalam memberikan putusan, seorang hakim tidak boleh memberikan putusan lebih dari yang dituntut dalam petitum permohonan sebagaimana ditentukan dalam pasal 178 ayat (3) HIR. Disisi ... -
TINJAUAN YURIDIS PENGANGKATAN ANAK TERHADAP BAGIAN WARIS ANAK ANGKAT MENURUT KETENTUAN HUKUM POSITIF INDONESIA
(UNEJ, 2013)Salah satu tujuan utama dari perkawinan adalah untuk menyambung keturunan. Akan tetapi tidak semua pasangan suami isteri dapat memiliki anak. Ketidakberadaan anak dapat menjadi salah satu pemicu ketidakharmonisan hubungan ... -
TANGGUNG JAWAB PT. JALUR NUGRAHA EKAKURIR ( JNE ) INDONESIA AKIBAT KERUSAKAN BARANG DALAM PENGANGKUTAN JASA PENGIRIMAN
(UNEJ, 2013)Perjanjian Pengiriman barang melalui PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) merupakan perjanjian pengiriman yang dilakukan antara pengirim selaku pemilik barang dengan PT. JNE selaku pengangkut. PT. JNE selaku pengangkut ... -
TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA PENGANGKUTAN TRUK SEBAGAI PENYEDIA JASA PENGIRIMAN BARANG YANG MELEBIHI KAPASITAS MUATAN
(UNEJ, 2013)Pengusaha truk sebagai pihak penyedia jasa pengangkutan bertanggung jawab penuh atas kerugian yang timbul akibat peristiwa yang terjadi dalam proses pengangkutan termasuk didalamnya pengangkutan yang melebihi kapasitas ... -
Tanggung Jawab Hukum Pengembang Perumahan Akibat Terjadinya Wanprestasi Dari Perjanjian Kepemilikan Rumah Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
(UNEJ, 2013)Kehidupan manusia tidak terlepas dari sandang, pangan dan papan demi untuk menunjang kebutuhan hidup sehari-hari. Ketiganya merupakan kebutuhan yang sangat berperan sebagai proses manusia bersosialisasi dalam kehidupan ... -
TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA WARALABA TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT ADANYA PELANGGARAN MUTU PRODUK DAN LAYANAN DALAM BISNIS WARALABA
(UNEJ, 2013)Waralaba merupakan bagian dari pranata – pranata ekonomi yang kini berkembang dengan pesat, bahkan melintasi batas – batas yurisdiksi negara. Perkembangan ini semakin meningkat dalam suasana dunia yang semakin mengglobal, ... -
TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA JASA LAYANAN KESEHATAN TERHADAP KERUGIAN PASIEN DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN
(UNEJ, 2013)Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yakni dokter dan perawat kepada konsumen kesehatan harus diberikan dengan sebaik – baiknya sesuai dengan standar profesi, stanndar prosedur operasional dan kode etik ... -
TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA INDUSTRI RUMAH TANGGA (HOME INDUSTRY) MAKANAN OLAHAN TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN
(UNEJ, 2013)Home Industry adalah rumah usaha produk barang/jasa atau juga perusahaan kecil. Menurut Pasal 1 Angka 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, Gizi dan Pangan yang dimaksud ... -
TANGGUNG JAWAB HUKUM MASKAPAI PENERBANGAN TERHADAP KETERLAMBATAN PENERBANGAN PESAWAT
(UNEJ, 2012)Sebagai badan usaha atau badan hukum, maskapai penerbangan dapat dimintai pertanggungjawaban apabila melakukan kesalahan. Ada beberapa jenis tanggung jawab dalam dunia hukum diantaranya adalah tanggung jawab dalam arti ... -
TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS KELALAIAN PELAKU USAHA JASA PENGIRIMAN BARANG YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(UNEJ, 2013)Pada Zaman ini Pengiriman Barang memiliki peranan penting dalam membangun perekonomian bangsa. Lancarnya perdagangan melalui pengiriman barang berdampak pada pemerataan pembangunan di seluruh sektor. Pengiriman barang ... -
TANGGUNG JAWAB ANGGOTA TERHADAP KERUGIAN YANG BERADA DI KOPERASI UNIT DESA (Studi Kasus Di KUD Gunung Makmur, Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang)
(UNEJ, 2013)Dalam latar belakang dari sekripsi ini ketertarikan penulis untuk menganalisa permasalahan yang ada dalam koperasi unit desa KUD Gunung Makmur, Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Kabupaten lumajang, melihat pada awalnya ... -
Tanggung Gugat Terhadap Biro Perjalanan Atas Pembatalan Pemberangkatan Haji Plus dan Umroh
(UNEJ, 2012)Biro perjalanan Haji dan Umroh merupakan suatu badan usaha yang dapat memberikan pelayanan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia perjalanan ibadah haji dan umroh. Biro perjalanan Haji dan Umroh adalah usaha ... -
Tanggung Gugat Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
(UNEJ, 2013)Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas, merupakan suatu Akta Notariil yang muncul sebagai kebutuhan dalam dunia praktek. Dalam undang-undang perseroan terbatas hasil dari rapat umum pemegang ... -
Tanggung Gugat Asuransi Terhadap Hilang Atau Rusaknya Barang Dalam Pengangkutan Barang Melalui Laut
(UNEJ, 2013)Pengangkutan Transportasi Laut merupakan suatu bentuk transportasi yang memberikan layanan jasa dibidang perairan. Karena negara Indonesia dikenal dengan negara Maritim yang sebagian besar terdiri dari laut atau perairan ...