Browsing SRA-Law by Title
Now showing items 279-296 of 296
-
TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN AZAS MONOGAMI TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL WANITA MENURUT PP NO.10 TAHUN 1983 JO. PP NO.45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
(UNEJ, 2014)Penerapan azas monogami terhadap Pegawai Negeri Sipil wanita menurut ketentuan pasal 4 ayat (2) PP No.10 tahun 1983 Jo. PP No.45 tahun 1990 adalah mutlak, dan akibat hukum apabila Pegawai Negeri Sipil Wanita melanggar ... -
TINJAUAN YURIDIS PENGANGKATAN ANAK TERHADAP BAGIAN WARIS ANAK ANGKAT MENURUT KETENTUAN HUKUM POSITIF INDONESIA
(UNEJ, 2013)Salah satu tujuan utama dari perkawinan adalah untuk menyambung keturunan. Akan tetapi tidak semua pasangan suami isteri dapat memiliki anak. Ketidakberadaan anak dapat menjadi salah satu pemicu ketidakharmonisan hubungan ... -
TINJAUAN YURIDIS PENYAMPINGAN PERKARA PIDANA OLEH JAKSA AGUNG (Studi Atas Keputusan Penyampingan Perkara Dua Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi)
(UNEJ, 2013)Dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan. Pada tahap penuntutan, jaksa penuntut umum mengeluarkan surat keputusan penghentian penuntutan, ... -
TINJAUAN YURIDIS PENYELESIAN KREDIT MACET PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN JAMINAN FIDUSIA KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT
(UNEJ, 2013)Lembaga pembiayaan yang secara formal di Indonesia masih relatif baru. Lembaga ini tumbuh dan berkembang seiring dengan dikeluarkannya pranata hukum berupa Keppres No. 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Ada 2 (dua) ... -
Tinjauan Yuridis Perkawinan Al-Khuntsa (Kelamin ganda) Menurut Hukum Islam
(UNEJ, 2013)Salah satu rukun dan syarat perkawinan didalam hukum Islam, antara lain: adanya calon suami dan calon isteri, yang secara otomatis telah dinyatakan, bahwa calon mempelai pria adalah seorang laki-laki dan calon mempelai ... -
TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN GADIS DIBAWAH UMUR TANPA IZIN ORANG TUA (Kajian Penetapan Pengadilan Agama Jember No. 0002/Pdt.P/2002/PA.Jr.)
(UNEJ, 2013)Perkawinan merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan masyarakat yang merupakan hak asasi seseorang sebagai puncak meraih kebahagiaan hidup. Tujuan perkawinan adalah membentuk ... -
Tinjauan Yuridis Perkawinan Tahlil Menurut Hukum Islam
(UNEJ, 2013)Nikah tahlil (muhallil) adalah suatu akibat dari jatuhnya talaq ketiga kali yang dilakukan oleh suami untuk ditujukan kepada bekas istri, bisa disebut juga talaq bain. Pada dasarnya talaq bain, mempunyai konsekuensi bahwa ... -
Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
(UNEJ, 2014)Pengaturan atas hak asasi manusia telah dijamin dan dilindungi dalam UUD NRI 1945 serta UU HAM itu, maka dari itu seharusnya tidak perlu lagi dibuat pengaturan oleh undang-undang untuk memastikan adanya kemerdekaan atau ... -
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP IKLAN KOMERSIAL YANG MEMUAT MATERI PORNOGRAFI DI MEDIA TELEVISI
(UNEJ, 2013)Media televisi merupakan salah satu media informasi yang dapat menjangkau hampir seluruh kalangan masyarakat. Media televisi memiliki kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan media yang lain. Pelaku usaha menyadari hal ... -
Tinjauan Yuridis Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi Dalam Perkara Perceraian Dengan Alasan Syiqaq
(UNEJ, 2013)Diintegrasinya PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi ke dalam hukum acara perdata menyebabkan penyelesaian sengketa hukum acara peradilan agama dalam perkara syiqaq menjadi bertumpukan dengan metode hakam yang dilegitimasi ... -
TINJAUAN YURIDIS SENGKETA DESAIN INDUSTRI ANTARA PT. APLUS PACIFIC DENGAN ONGGO WARSITO (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 801 K/ Pdt.Sus/2011)
(UNEJ, 2014)Pada masa era globalisasi sekarang ini, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam perdagangan internasional seperti pada salah satu bidangnya yaitu Desain Industri. Desain Industri ... -
TINJAUAN YURIDIS TENTANG TANGGUNG JAWAB HUKUM SEORANG AYAH TERHADAP ANAK SETELAH TERJADI PERCERAIAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM
(UNEJ, 2013)Dalam suatu peraturan perundang-undangan banyak menjelaskan aturan hukum mengenai pemeliharaan anak yang berkaitan dengan terjadinya suatu perceraian, tetapi setelah terjadinya suatu perceraian tidak berhenti disitu saja ... -
TINJAUAN YURIDIS TENTANG TANGGUNG JAWAB HUKUM SEORANG AYAH TERHADAP ANAK SETELAH TERJADI PERCERAIAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM
(UNEJ, 2013)Dalam suatu peraturan perundang-undangan banyak menjelaskan aturan hukum mengenai pemeliharaan anak yang berkaitan dengan terjadinya suatu perceraian, tetapi setelah terjadinya suatu perceraian tidak berhenti disitu saja ... -
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TENDER PENGADAAN PALAPA RING MATARAM-KUPANG CABLE SYSTEM PROJECT PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK DALAM PUTUSAN KPPU NOMOR 36/KPPU-L/2010
(UNEJ, 2014)Persekongkolan dalam tender merupakan kegiatan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam praktiknya sering terjadi permasalahan-permasalahan ... -
TUGAS BADAN KEHORMATAN DPR DALAM MENJAGA MARTABAT DAN PERILAKU PARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) REPUBLIK INDONESIA
(UNEJ, 2013)Berdasarkan Pasal 124 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR,DPR,DPD, dan DPRD, bahwa DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Kehormatan dengan memperhatikan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota ... -
WANPRESTASI TERHADAP AKTA PENGAKUAN HUTANG (Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2394 K/Pdt/2011)
(UNEJ, 2013)Wanprestasi adalah suatu keadaan atau peristiwa dimana prestasi atau kewajiban tidak dilakukan sama sekali atau dilakukan tetapi tidak tepat pada waktu yang telah diperjanjikan dan atau tidak selayaknya. Menurut Pasal 1247 ... -
WEWENANG BUPATI BANYUWANGI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BIDANG JAMINAN PERSALINAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 2562 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN
(UNEJ, 2014)Kesehatan adalah hak dasar setiap individu dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Program Jaminan Persalinan memberikan perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk menjamin masyarakat miskin dan ... -
Wewenang Bupati Jember Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat
(UNEJ, 2013)Pemerintah Indonesia di dalam memajukan kesehatan masyarakat terutama kesejahteraan di bidang kesehatan mempunyaiKesehatan bagi masyarakat merupakan hal terpenting dalam kehidupan suatu negara. Tingkat kesehatan masyarakat ...