Browsing MT-Science of Law by Subject "Notaris"
Now showing items 1-13 of 13
-
Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Terhadap Notaris
(2019-05-23)Notaris seringkali dalam praktiknya terlibat dengan perkara hukum baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka. Keterlibatan Notaris dalam perkara hukum disebabkan adanya kesalahan pada akta yang dibuatnya, baik karena ... -
Larangan Rangkap Jabatan Notaris Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi
(2018-12-03)Semuavxprofesi hukum memiliki etika profesi yang harus ditaati. Kitavsemua hidup dalam jaringan keberlakuan hukum dalam berbagai bentuk formalitasnya. Semua berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Namun, yang ... -
Makna Kepailitan Sebagai Alasan Pemberhentian Jabatan Notaris
(2018-08-08)Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 12 huruf (a) menyatakan bahwa Notaris diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya karena ... -
Pemberhentian Notaris Karena Tidak Mampu Secara Rohani
(2019-03-28)Notaris sebagai pejabat umum memiliki Tugas utama untuk membuat akta autentik dan disimpan dalam bentuk protokol notaris yang merupakan arsip negara. Dalam melaksanakan tugas jabatan seorang notaris harus berpegang teguh ... -
Penggolongan Notaris Sebagai Pengusaha Kena Pajak Pertambahan Nilai Dalam Sistem Perpajakan Nasional
(2018-12-19)Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Dijelaskan lebih lanjut dalam ... -
Pertanggungjawaban Notaris Pengganti Terhadap Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Yang Cacat Hukum
(2019-09-05)Tanggung jawab Notaris pengganti sebagai profesi lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepadanya, kewajiban dan kewenangan tersebut secara sah dan terikat mulai berlaku sejak Notaris ... -
Prinsip Keadilan Pemberhentian Sementara Notaris Yang Dinyatakan Pailit
(Fakultas Hukum, 2023-06-23)Ketidakselarasan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Kepailitan dan Pembayaran Kewajiban Utang menyebabkan adanya penjatuhan putusan pailit. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris apabila Notaris dijatuhi ... -
Prinsip Kepastian Hukum Terhadap Notaris Pengganti Jika Notarisnya Cuti dan Diangkat Menjadi Pejabat Negara
(2019-07-13)Dalam praktiknya, notaris dapat menunjuk seorang notaris pengganti yang lazimnya adalah salah satu karyawan yang bekerja di kantornya. Notaris menyerahkan protokol notarisnya kepada notaris pengganti, sehingga dalam penguasaan ... -
Prinsip Kepastian Hukum Terhadap Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Program Tax Amnesty
(2019)Dalam kaitannya dengan kepastian hukum mengenai ketentuan Notaris merahasiakan isi akta termasuk para pihak dalam akta tersebut tidak melawan hukum, hal ini berdasarkan pasal 4, Pasal 16 ayat (1huruf f) dan Pasal 54 ... -
Prinsip Pertanggung Jawaban Notaris Pada Pendaftaran Fidusia Secara on Line
(2019-05-05)Bab I. Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pasal 13 UUJF menyebutkan pendaftaran Fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, wakil atau kuasanya. Notaris dapat membantu penerima fidusia selaku kuasa ... -
Prinsip Pertanggungjawaban Pensiunan Notaris Atas Akta Yang Pernah Dibuat the Principle of Notary Retiree Accountability for Deeds Ever Made
(2019-08-20)Batasan pada umur Notaris yang tertuang pada Pasal 8 UUJN yaitu umur 65 tahun, merupakan batasan bagi Notaris dan sudah tidak dapat melakukan kewenangan apapun terhadap jabatannya, pada pasal tersebut bahwa terdapat legal ... -
Rekonstruksi Pembuatan Akta Ikrar Wakaf Hak Cipta Di Hadapan Notaris
(Fakultas Ilmu Hukum, 2024-01-17)Kehadiran regulasi perundangan wakaf merupakan penyempurnaan dari beberapa peraturan wakaf yang sudah ada. Dengan adanya tambahan objek wakaf benda bergerak tidak berwujud seperti hak cipta, memberikan perluasan harta benda ... -
Tanggung Jawab Notaris Pemegang Protokol Terhadap Kerahasiaan Akta Jika Terjadi Pengalihan Protokol
(2020)Notaris yang telah berakhir masa jabatannya, memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) secara tertulis mengenai masa jabatannya sekaligus mengusulkan notaris lain sebagai pemegang protokol. Pemegang protokol ...