Browsing UT-Faculty of Law by Title
Now showing items 2579-2598 of 6075
-
KUMULASI GUGATAN DALAM PERKARA PERCERAIAN, HARTA BERSAMA, DAN HAK ASUH ANAK DI PENGADILAN AGAMA (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 611/Pdt.G/2012/PA.Jr)
(2015-02-24)Perceraian merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT, karena dasarnya manusia diciptakan berpasang-pasangan. Pasal 86 ayat 1 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 dipakai oleh Hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa ... -
Kutipan Buku Letter C Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah
(FAKULTAS HUKUM, 2019-12-16)Sertipikat tanah memuat data fisik dan data yuridis sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Data fisik mencakup keterangan mengenai letak, batas, dan luas tanah. Data yuridis ... -
LARANGAN MENJADI CALON ANGGOTA LEGISLATIF BAGI BURUH BADAN USAHA MILIK NEGARA DITINJAU DARI ASAS PERSAMAAN DI MUKA HUKUM
(2014-01-25)Skripsi ini berjudul LARANGAN MENJADI CALON ANGGOTA LEGISLATIF BAGI BURUH BADAN USAHA MILIK NEGARA DITINJAU DARI ASAS PERSAMAAN DI MUKA HUKUM. Judul tersebut merupakan representasi dari isu hukum sebagai permasalahan, ... -
LATAR BELAKANG PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI DALAM PRAKTEK PERBANKAN
(2015-12-04)Permasalahan yang ada dalam perjanjian kredit sindikasi yaitu : bagaimana proses dan bentuk perjanjian kredit sindikasi, bagaimana kekuatan hukum dalam perjanjian kredit sindikasi, apakah akibat hukum jika terjadi kredit ... -
LATAR BELAKANG PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI DALAM PRAKTEK PERBANKAN
(2017-11-30)Perjanjian kredit sindikasi proses terbentuknya karena adanya keinginan debitur untuk memperoleh fasilitas kredit dalam jumlah yang sangat besar yang tidak mungkin dipenuhi oleh kreditur (pihak bank) sebagai akibat adanya ... -
LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS AGAINTS PRODUCTS CONTAINING CHILI SAUCE TEXTILE DYE
(2016-08-10)Penulisan skripsi yang berjudul PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK SAUS SAMBAL YANG MENGANDUNG PEWARNA TEKSTIL pada dasarnya dilatarbelakangi perkembangan waktu yamg semakin meningkat membuktikan bahwa ... -
LEGAL PROTECTION OF DEPOSITS COUSTOMERS TO PASS DEPOSIT GUARANTY PROGRAM BY DEPOSIT GUARANTY INSTITUTION
(2014-01-18)In principle forming of The Institute of Deposit Guarantor to prevent bank runs, lowering of trust of depositor and minimization of crisis can at bank. Effort done by the Government according to commendation of Law No . ... -
LEGALITAS DAN PELAKSANAAN TUGAS PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA DI KABUPATEN JEMBER DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI
(2014-01-28)Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 mengamanatkan dalam penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pelaksanaannya dapat melalui Pemerintah atau Swasta (Pasal 10). Pelaksana swasta yang dimaksud adalah Pelaksana Penempatan ... -
LEGALITAS DAN PELAKSANAAN TUGAS PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA DI KABUPATEN JEMBER DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI
(2013-12-05)Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 mengamanatkan dalam penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pelaksanaannya dapat melalui Pemerintah atau Swasta (Pasal 10). Pelaksana swasta yang dimaksud adalah Pelaksana Penempatan ... -
Legalitas Teknik Penyidikan Pembelian Secara Terselubung Dalam Tindak Pidana Narkotika
(2019-06-12)Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut Undang Undang Narkotika) sudah mengatur tentang sanksi pidana yang akan diberikan kepada yang melanggarnya. Sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak ... -
LEGITIMASI HAK VETO ATAS KEPUTUSAN DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL
(2013-12-10)Perkembangan organisasi internasional, terutama lebih merupakan jawaban atas kebutuhan nyata yang timbul dari pergaulan internasional daripada karena pertimbangan filosofis atau ideologi mengenai gagasan pemerintah ... -
Legitimasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagai Produk Hukum dalam Meratifikasi Perjanjian Internasional Tertentu
(2018-09-03)Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang merupakan salah satu produk hukum dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ... -
LEGITIME PORTIE BAGI ANAK LUAR KAWIN YANG DIAKUI SECARA SAH MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
(2013-12-05)Setiap keluarga yang hidup di dunia ini selalu mendambakan agar keluarga itu selalu hidup bahagia, damai dan sejahtera yang merupakan tujuan dari perkawinan. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BAB IV pasal ... -
Legitime Portie dalam Hak Mewaris Anak yang Dilahirkan Melalui Program Bayi Tabung Orang Tua Biologis dalam Perspektif Hukum Perdata
(2019-05-13)Pada dasar nya didalam hukum positif kita aturan atau Undang-Undang yang mengatur mengenai kedudukan anak program bayi tabung ini belum ada, namun hanya saja yang diatur adalah pengertian dari anak sah. Anak yang di ... -
LELANG BENDA JAMINAN OLEH KREDITUR AKIBAT DEBITUR WANPRESTASI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 353/ PDT-SUS/BPSK/2014)
(2015-12-17)Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa, benda jaminan yang tidak terikat hak tanggungan pada dasarnya masih dapat dijadikan sebagai jaminan dalam suatu perjanjian hutang piutang maupun jaminan kredit. ... -
LELANG OBJEK JAMINAN PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk OLEH PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) ( Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1748.K/Pdt/1999)
(2013-12-25)Kredit macet dalam dunia perbankan secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kestabilan moneter dalam negeri, terutama pada dunia perbankan yang memegang peranan sebagai pemberi kredit. Pada bank-bank ... -
LELANG OBJEK JAMINAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH (BPD) OLEH PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2911.K/Pdt/2000)
(2014-01-21)Kredit macet secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kestabilan dunia perbankan yang memegang peranan sebagai pemberi kredit. Pada bank-bank milik Pemerintah, Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) berdasarkan ... -
Lembaga conservatoir beslag ( Sita Jaminan ) dalam perkara perdata dan bantahan pihak ketiga yang tanahnya ikut diletakkan dibawah conservatoir beslag ( studi kasus MA. RI. No. 2769 K/Pdt/1995, tanggal 24 Juli 1996 )
(2016-01-20)Hukum acara perdata mengatur cara pengajuan surat gugatan kepada pengadilan oleh seseorang yang merasa haknya dirugikan oleh pihak lain. surat gugatan ditujukan kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum tergugat tinggal. -
lMPLIKASI BERLAKUNYA PERATURAN PEMERlNTAH NOMOR 72 TAHUN 2005 TENTANG DESA TERHADAP PEMERINTAHAN NAGARI DI SUMATRA BARAT
(2017-11-29)1. Implikasi dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dapat terlihat dari lahirnya Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 20007 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Nagari sebagai ... -
MAHKAMAH KONSTUTISI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN TAHUN 2014
(2015-12-17)Kesimpulan penelitian yang diperoleh antara lain adalah, Pertama, Dalam ketentuan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, jika ada peserta pemilu yang merasa keberatan dengan hasil Pemilu, bisa diadukan ...