Browsing Fakultas Hukum by Issue Date
Now showing items 61-80 of 157
-
THE ROLE OF ADAT LAW IN THE FULFILLMENT OF THE CONSTITUTIONAL RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLES AS AN INDONESIAN CITIZEN
(2014-01-24)Before we discuss about the role of adat law in the fulfillment of the constitutional rights of indigenous peoples as a citizen of Indonesia, first discussed notions of adat law, the existence of adat law, adat law and ... -
PENGUASAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN KEPEMILIKAN LAHAN MAKAM MODERN
(2014-01-24)Pada masa sekarang ini kebutuhan manusia akan tanah makin terasa sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk dan kegiatan sektor ekonomi yang semakin pesat, sedangkan tanah hampir tidak pernah mengalami perubahan atau ... -
REKONSTRUKSI KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN ANTARA MAHKAMAH AGUNG, MAHKAMAH KONSTITUSI DAN KOMISI YUDISIAL DI INDONESIA
(2014-01-24)Undang-Undang Dasar 1945 (pasca amandemen) tidak jelas mengatur tentang kedudukan dan tata hubungan kerja antara Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial di Indonesia. Pengaturan ketiga lembaga tersebut ... -
KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DALAM PERUSAHAAN PASANGAN USAHA
(2014-01-24)Penyertaan modal Perusahaan Modal Ventura (PMV) dalam Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) maka PMV akan menjadi satu dengan PPU karena turut berpartisipasi dalam pemilikan sebagian kecil saham perusahaan untuk jangka waktu ... -
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT DALAM PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL PADA MASYARAKAT NGADHU-BHAGA, KABUPATEN NGADA – NTT
(2014-01-24)The goal of the study to improve alternative dispute resolution of adat land conflict within local knowledge perspectif in Ngadhu-bhaga community , Flores, Nusa Tenggara Timur. In the socio-cultural reality of local ... -
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA
(2014-01-24)Kriminalisasi tindak pidana pencucian uang merupakan paradigma baru dalam mencegah dan memberantas tindak pidana asal, karena objek dari tindak pidana pencucian uang adalah uang ilegal (derty money) yang dihasilkan ... -
PEMERIKSAAN TERHADAP PENGENDARA SEPEDA MOTOR YANG MELANGGAR PERATURAN LALU LINTAS JALAN
(2014-01-24)Perkara pelanggaran lalu lintas jalan merupakan perkara pelanggaran tertentu yang diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat. Yang dimaksud dengan perkara pelanggaran tertentu antara lain ialah tidak memenuhi ketentuan ... -
PENELITIAN HUKUM
(2014-03-24)Penelitian hukum dalam Bahasa Inggris disebut legal research atau dalam Bahasa Belanda rechtsonderzoek. 1 Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, yaitu memberikan preskripsi yang ... -
Kelemahan Aspek Yuridis dalam Penegakan Hukum untuk Memberantas Tindak Pidana Korupsi
(2014-04-10)Definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 (tiga belas) buah Pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak ... -
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI GRATIFIKASI BERDASARKAN UU NO. 31 TAHUN 1999 JO UU NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(2014-07-04)Pengaturan gratifikasi di dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirumuskan berlandaskan filosofi, sosiologis dan yuridis. Pengaturan tersebut dilandaskan pada ... -
THE ROLE OF ADAT LAW IN THE FULFILLMENT OF THE CONSTITUTIONAL RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLES AS AN INDONESIAN CITIZEN
(2014-07-04)Before we discuss about the role of adat law in the fulfillment of the constitutional rights of indigenous peoples as a citizen of Indonesia, first discussed notions of adat law, the existence of adat law, adat law and ... -
URGENSI NON PENAL POLICY SEBAGAI POLITIK KRIMINAL DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KORUPSI
(2014-07-04)Politik Kriminal sebagai usaha rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan secara operasional dapat dilakukan baik melalui sarana penal maupun sarana non penal. Mengingat keterbatasan/kelemahan kemampuan hukum ... -
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT DALAM PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL PADA MASYARAKAT NGADHU-BHAGA, KABUPATEN NGADA-NTT
(2014-07-04)The goal of the study to improve alternative dispute resolution of adat land conflict within local knowledge perspectif in Ngadhu-bhaga community , Flores, Nusa Tenggara Timur. In the socio-cultural reality of local ... -
Kekuasaan Kehakiman dan Konstitusi
(2014-07-08)The mission of the sacred judicial institution in Indonesia to enforce the law for justice, both for individuals and for society, nation and state. To carry out that mission, the judge granted a free and independent ... -
Aspek Hukum Informed Consent Dalam Pelaksanaan Tindakan Operasi Medik
(2014-07-08)Sebelum dokter melakukan tindakan operasi medik, dokter berkewajiban untuk memberikan informasi tentang jenis penyakit yang diderita pasien dan tindakan medik yang akan dilakukan untuk menyelamatkan jiwa pasien serta ... -
ASPEK PEMBUKTIAN DALAM MALPRAKTEK MEDIK
(2014-07-08)Dalam menjalankan fungsinya ditengah-tengah masyarakat, dokter mempunyai kedudukan yang unik. Adanya kedudukan yang unik tersebut, tentu saja memberikan beban baru bagi setiap orang yang memilih profesi dokter sebagai ... -
ASPEK PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(2014-07-08)Sebagai negara hukum dan telah merasakan dampak dari korupsi, Indonesia terus berupaya secara konkrit untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Penerapan prinsip pembuktian terbalik merupakan ... -
KARTEL LAYANAN PESAN SINGKAT (SMS off-net Antar Operator) SEBAGAI BAGIAN PRAKTEK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
(2014-07-08)Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah selesai melakukan pemeriksaan dan telah menetapkan putusan terhadap perkara No. 26/KPPU-L/2007 yaitu dugaan pelanggaran terhadap Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 tentang ... -
KORUPSI, POLITIK DAN PILKADAL (Dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi di Indonesia)
(2014-07-08)To execute the election of local government directly has potentially to encourage opportunity to local government elected to commit corruption. Because of execution process of that election. From the pre conditioned preparation ... -
REKONSTRUKSI KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN ANTARA MAHKAMAH AGUNG, MAHKAMAH KONSTITUSI DAN KOMISI YUDISIAL DI INDONESIA
(2014-07-08)Undang-Undang Dasar 1945 (pasca amandemen) tidak jelas mengatur tentang kedudukan dan tata hubungan kerja antara Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial di Indonesia. Pengaturan ketiga lembaga tersebut ...