Problematika Penetapan Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Sistem Pemilu di Indonesia
Abstract
Pelaksanaan Pemilu yang dilakukan secara serentak dengan diberlakukannya ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden di Indonesia telah menciptakan babak baru dalam proses pembentukan pemerintahan Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, hal tersebut akan berdampak langsung dengan hadirnya regulasi terakit Pemilu. Salah satunya ialah terakit ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden yang sebagainana telah diatur dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan bahwa syarat untuk menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah mendapatkan dukungan dari atau diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% suara sah nasional pada Pemilu DPR sebelumnya.
Collections
- UT-Faculty of Law [6263]
Related items
Showing items related by title, author, creator and subject.
-
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG DUGAAN PELANGGARAN HUKUM PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERKAIT DENGAN KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARTAN RAKYAT DALAM MEMBERHENTIKAN PRESIDEN DAN/ ATAU WAKIL PRESIDEN
Riyanti Mayang Sari (2014-01-28)Presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan di negara Indonesia. Mengingat begitu pentingnya peranan Presiden yang dibantu oleh satu orang wakil, maka untuk memaksimalkan kinerja dan tanggung jawab ... -
ANALISIS YURIDIS TENTANG PRODUK HUKUM PRESIDEN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945 ( Studi tentang kedudukan dan fungsi, Intruksi Presiden, Keputusan Presiden dan Peraturan Presiden, sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 )
HALIM, RACHMAN (2016-01-22)Sistem ketatanegaraan di Indonesia, diwujudkan dalam lembaga negara yang salah satunya adalah lembaga kepresidenan. Lembaga negara ketika ditinjau dari tingkatan konstitusi dalam hal ini antara lain; Presiden, Wakil ... -
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG DUGAAN PELANGGARAN HUKUM PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERKAIT DENGAN KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARTAN RAKYAT DALAM MEMBERHENTIKAN PRESIDEN DAN/ ATAU WAKIL PRESIDEN
Riyanti Mayang Sari (2013-12-16)Presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan di negara Indonesia. Mengingat begitu pentingnya peranan Presiden yang dibantu oleh satu orang wakil, maka untuk memaksimalkan kinerja dan tanggung jawab ...