Browsing by Title
Now showing items 77523-77542 of 91763
-
Prinsip Kehati-Hatian yang Dilakukan Notaris dalam Penyimpanan Minuta Akta Notaris
(Fakultas Hukum, 2024-07-17)Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang Prinsip Kehati-Hatian Yang Dilakukan Notaris Dalam Penyimpanan Minuta Akta Notaris. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat minuta akta dan menyimpannya ... -
Prinsip Kekuatan Hukum Mengikat Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015
(2018-05)Hasil kajian yang diperoleh bahwa : Pertama, Sebagai sebuah ikatan lahir dan batin, suami dan istri harus saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan membantu mencapai ... -
Prinsip Kekuatan Mengikat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanahu
(2019-09-10)dengan perjanjian pada umumnya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata tentang Perjanjian. Hanya saja Perjanjian Pengikatan Jual Beli merupakan perjanjian yang lahir akibat adanya sifat terbuka sebagaimana ... -
Prinsip Kemanfaatan Akta Jual Beli Murabahah pada Bank Syariah
(Hukum, 2023-07-13)Regarding sharia banking, considering Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking Chapter I General Provisions Article 1 number 7 it is emphasized that Islamic Banks are banks which in carrying out their business rely ... -
Prinsip Kemanfaatan Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Di Dalam Sistem Perpajakan
(2019-09-20)Sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia adalah self assesment. Dalam sistem tersebut wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan besarnya pajak terutang sesuai dengan jangka ... -
Prinsip Kemanfaatan Pada Akad Musyarakah Mutanaqishah
(2019-09-24)Hasil penelitian dari penulisan ini bahwa pelaksanaan pembiayaan musyarakah mutanaqishah yang sudah pasti tidak bertentangan dengan syariat Islam, selain itu juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ... -
Prinsip Kemanfaatan pada Akad Musyarakah Mutanaqishah
(Hukum/ Ilmu Hukum, 2019-03-26)Pembiayaan rumah menggunakan akad musyarakah mutanaqishah. Terdapat unsur kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau asset, yang akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak, sementara ... -
Prinsip Kemanfaatan pada Akad Musyarakah Mutanaqishah
(Fakultas Hukum, 2019-03-26)Pembiayaan rumah menggunakan akad musyarakah mutanaqishah. Terdapat unsur kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau asset, yang akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak, sementara ... -
Prinsip Kemanfaatan Penyelesaian Sengketa Elektronik sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Transaksi Perdagangan Elektronik
(ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol. 6, No. 2, Juli-Desember 2020, 2020-12-01)Penelitian ini dilatarbelakangi akan adanya kebutuhan penyelesaian sengketa yang efektif, efi sien, dan biaya murah pada sengketa yang timbul dari transaksi e-commerce, hal tersebut dikarenakan penyelenggaraan transaksi ... -
Prinsip Kemanfaatan Rahn pada Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai di Bank Syariah
(2019-04-08)Jual beli emas secara tidak tunai merupakan fasilitas yang diberikan bank syariah kepada nasabah dimana nasabah dapat memiliki emas batangan dengan cara mengangsur perbulan. Pada jual beli emas secara tidak tunai Bank ... -
Prinsip Kemanfaatan Sistem Ujrah terhadap Take Over Kredit Kepemilikan Rumah di Bank Syariah
(Fakultas Hukum, 2022-12-21)Sistem ujrah dalam take over kredit kepemilikan rumah di bank syariah terhadap penggunaan akad hawalah dan Qardh yang pada dasarnya akad hawalah dan Qardh termasuk jenis akad tabarru’ yang bersifat tolong menolong atau ... -
Prinsip Kemanfaatan Ujrah pada Take Over Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) di Bank Syariah melalui Pendekatan Maqāshīd Syarīah
(Mutawasith: Jurnal Hukum Islam, 2022-12-31)Sistem ujrah dalam take over kredit kepemilikan rumah di bank syariah terhadap penggunaan akad hawalah dan qardh yang pada dasarnya kedua akad tersebut termasuk jenis akad tabarru’ yang bersifat tolong menolong, sukarela ... -
Prinsip Kepastian Hukum Akta Notaris yang Dibuat dalam Bahasa Asing
(Fakultas Hukum, 2019-07-23)Sejalan dengan kedudukan bahasa Indonesia seperti yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda dan dinyatakan dalam UUD 1945, serta lebih khusus dipertegas lagi di dalam UU No. 24 Tahun 2009 semua produk hukum dan perundangundangan ... -
Prinsip Kepastian Hukum Akta Pendirian Perseroan Terbatas Bidang Usaha Perjudian dan Pertaruhan
(Fakultas Hukum, 2023-01-18)Konsideran menimbang huruf (a) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbats menegaskan secara jelas bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan atas dasar demokrasi, ekonomi dengan prinsip ... -
Prinsip Kepastian Hukum Akta Pendirian Serikat Pekerja Dalam Menentukan Keabsahan Serikat Pekerja Guna Menjalankan Hak Dan Kewajibannya
(Fakultas Hukum, 2021-01)Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 Undang-undang Ketenagakerjaan, dikemukakan bahwa serikat buruh/serikat pekerja merupakan organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja baik di perusahaan maupun di luar ... -
Prinsip Kepastian Hukum Akta Pendirian Serikat Pekerja Dalam Menentukan Keabsahan Serikat Pekerja Guna Menjalankan Hak Dan Kewajibannya
(Fakultas Hukum, 2021-01)Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 Undang-undang Ketenagakerjaan, dikemukakan bahwa serikat buruh/serikat pekerja merupakan organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja baik di perusahaan maupun di luar ... -
Prinsip Kepastian Hukum Akta Pendirian Serikat Pekerja Dalam Menentukan Keabsahan Serikat Pekerja Guna Menjalankan Hak Dan Kewajibannya
(Fakultas Hukum, 2021-01)Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 Undang-undang Ketenagakerjaan, dikemukakan bahwa serikat buruh/serikat pekerja merupakan organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja baik di perusahaan maupun di luar ... -
Prinsip Kepastian Hukum Akta Waris Yang Dibuat Tanpa Melibatkan Salah Seorang Ahli Waris Karena Alasan Tidak Cakap Hukum
(2019-10-08)Dewasa ini perbuatan melakan hukum sering ditemukan dalam realita kehidupan masyarakat. Dalam pembuatan akta notaris terdapat pihak yang memberikan data dan informasi tidak sesuai dengan kenyataannya kepada notaris dalam ... -
Prinsip Kepastian Hukum Atas Adanya Penerbitan Sertipikat Ganda Hak Milik Atas Tanah
(Fakultas Hukum, 2022-06-10)Kewenangan menerbitkan sertipikat diatur dalam Peraturan Kepala BPN RI Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak atas tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah. Kewenangan penerbitan sertipikat diberikan ... -
Prinsip Kepastian Hukum Atas Jabatan Tertentu bagi Tenaga Kerja Asing di Indonesia
(2019-09-02)Warga negara asing dapat mempunyai hak atas tanah di Indonesia, tetapi hanya terbatas, yakni hanya boleh dengan status hak pakai, tidak boleh jenis lain, dimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 ...