Browsing DP-Taxation by Title
Now showing items 858-877 of 881
-
TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN PEGAWAI TETAP PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG JEMBER UNIT AMBULU
(2014-01-27)Tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur.Tujuan tersebut hanya dapat diwujudkan melalui pembangunan nasional secara ... -
TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PEGAWAI TETAP PADA PDAM KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2004
(2015-11-17)PDAM Kabupaten Magetan dalam melakukan kewajiban perpajakan sudah cukup baik dan benar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. -
Tata Cara Perhitungan, Pemungutan dan Penyetoran Retribusi Biaya Tera/Tera Ulang Tangki Ukur Mobil (TUM) Pada Balai Pelayanan Kemetrologian Jember;
(2014-01-16)Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilakukan di Balai Pelayanan kemetrologian Jember dilaksanakan pada tanggal 1 April sampai dengan 30 April 2008. Tujuan dari Praktek Kerja Nyata (PKN) adalah ingin Mengetahui tata cara ... -
TATA CARA PERHITUNGAN, PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR ( DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR JEMBER
(2013-12-08)Pajak daerah merupakan salah satu penyumbang pada kas daerah, khususnya pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Praktek Kerja Nyata (PKN) ini dilaksanakan pada UPT. ... -
TATACARA PEMOTONGAN PENYETORAN DAN PELAPORAN PPh PASAL 21 ATAS PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI PADA PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) JEMBER
(2016-06-16)Tuntutan perjuangan reformasi agar pembangunan negara dan bangsa lebih mengutamakan kekuatan sendiri telah mendorong banyak pihak khususnya para pemikir dan perencana pembangunan, melihat kepada sektor pajak sebagai ... -
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaksanakan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama Samsat Kabupaten Bondowoso
(2019-08-30)Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu jenis pajak pusat yang dikelola oleh pemerintah Provinsi berdasarkan Undang-undang: Nomor 28 Tahun 2009. Telah terbukti bahwa Pajak Kendaraan Bermotor merupakan kontributor ... -
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk
(Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2022-07-21)Laporan Tugas Akhir dengan tema tentang Pajak Restoran ini disusun berdasarkan hasil kegiatan Praktik Kerja Nyata yang dilakukan penulis di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk sejak tanggal 07 Maret 2022 hingga 20 ... -
TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) TAHUN PAJAK 2013 DI KPP PRATAMA JEMBER
(2014-10-29)Ukuran tingkat kepatuhan wajib pajak paling utama diketahui apakah wajib pajak telah menyampaikan SPTnya atau belum, baik SPT Tahunan maupun SPT masa. Hal ini menjadi ukuran paling penting karena dengan telah disampaikannya ... -
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang
(Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2022-10)Laporan Tugas Akhir dengan tema tentang Pajak Hotel ini disusun berdasarkan hasil kegiatan Praktik Kerja Nyata yang dilakukan penulis di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang tanggal 7 Maret 2022 hingga 20 ... -
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Lumajang
(Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2021-11-12)Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara ... -
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di Kabupaten Lumajang
(Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2022-07-08)Laporan Tugas Akhir Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada PBB-P2 di Kabupaten Lumajang sebagai pembelajaran bersama untuk meningkatkan kesadaran diri dan turut serta dalam memberi dukungan terhadap penyelenggaraan ... -
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Reklame di Kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang
(Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2022-10-09)Pajak menurut Mardiasmo (2018) dibedakan menjadi dua yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya ... -
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Reklame di Kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang
(Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2022-09-01)Pajak Reklame menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 didefinsikan sebagai alat, benda, perbuatan, atau media yang dinikmati secara umum. Pemungutan Pajak Reklame menggunakan System Official Assessment merupakan ... -
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Badan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Lumajang
(Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2022-07-13)Berdasarkan Undang undang Nomor 67 Tahun 2017. Kepatuhan wajib pajak yaitu tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang undangan dan peraturan pelaksanaan dalam suatu peraturan ... -
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
(DIPLOMA III PERPAJAKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS JEMBER, 2020)Mekanisme yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi untuk mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak dimulai dengan memperhatikan jumlah wajib pajak terdaftar dan jumlah wajib pajak yang telah ... -
TINJAUAN ATAS PROSEDUR PEREKAMAN SPT MASA PPh PELAYANAN PAJAK PRATAMA JEMBER
(2013-12-24)Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran ... -
TINJAUAN ATAS PROSEDUR PEREKAMAN SPT MASA PPh (Pajak Penghasilan ) Pasal 4 ayat 2 Pada kantor PELAYANAN PAJAK PRATAMA JEMBER
(2014-01-21)Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang Kegiatan Praktek Kerja Nyata adalah melakukan perekaman Surat Pemberitahuan masa PPh Pasal 4 ayat 2. Proses perekaman SPT dilakukan di seksi PDI ... -
TINJAUAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DI KABUPATEN LUMAJANG
(2013-12-12)Praktek Kerja Nyata (PKN) ini dilaksanakan pada Dinas pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Lumajanh mulai tanggal 1 Maret 2012 sampai dengan 31 Maret 2012, dengan kegitan membantu pelaksanaan administrasi perpajakan ... -
UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
(2014-01-26)Dalam suatu manajemen perusahaan sangat dibutuhkan cara kerja yang cepat dan tepat dalam bekerja guna untuk menghemat waktu dan biaya, digunakan alat pendukung seperti komputer yang berteknologi tinggi dan memiliki ... -
UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
(2014-01-20)Dalam suatu manajemen perusahaan sangat dibutuhkan cara kerja yang cepat dan tepat dalam bekerja guna untuk menghemat waktu dan biaya, digunakan alat pendukung seperti komputer yang berteknologi tinggi dan memiliki ...