Browsing DP-Taxation by Title
Now showing items 856-875 of 885
-
Tata Cara Penghitungan, Pemotongan, Pengisian, Penyetoran, dan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan pada KPRI Guru-guru Raung Situbondo
(2014-01-22)Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha merupakan objek pajak penghasilan badan yang dikenakan pada laba usaha perkoperasian. Laba usaha, menurut Undang-Unda ... -
TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (PPh 21) ATAS PENERIMA PENSIUN PADA PT. TASPEN (PERSERO) CABANG JEMBER
(2018-01-05)Tujuan diadakannya PKN adalah memperoleh pengalaman bekerja, mendapat kesempatan bekerja, manfaat PKN adalah mengetahui tata cara penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21) atas ... -
TATA CARA PENGHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPh PASAL 4 AYAT 2 FINAL ATAS JASA RENOVASI BANGUNAN POS SATPAM DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER
(2013-12-08)Sektor perpajakan merupakan sumber pendapatan Negara yang mampu membantu menyumbangkan pendapatan didalam negeri. Pendapatan dari sektor perpajakan yang diperoleh dari rakyat merupakan partisipasi rakyat Indonesia yang ... -
TATA CARA PENGHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENGADAAN PAKAIAN SERAGAM KERJA PEGAWAI YANG DI PUNGUT BENDAHARAWAN PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
(2014-01-21)Dalam Praktek Kerja Nyata yang dilakukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kegiatan dalam Praktek Kerja Nyata Kesimpulan yang dari hasil PKN ini adalah tata cara pengenaan PPh pasal 22 yang dipotong ... -
TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP PADA KOPERASI KARYAWAN KARTANEGARA DI JELBUK - JEMBER
(2017-11-24)Pajak ialah iuran wajib rakyat kepada negara tanpa kontraprestasi Iangsung yang pelaksanaanya dapat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang perpajakan. Pajak bukan hanya sebagai sumber pendapatan negara (fungsi budgetin yang ... -
TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN PEGAWAI TETAP PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG JEMBER UNIT AMBULU
(2014-01-15)Dari rangkaian pembahasan dan uraian pada bab-bab sebelumnya, sesuai dengan pengamatan dan informasi yang diperoleh selama melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) di PT Bank Rakyat Indonesia cabang Jember ... -
TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN PEGAWAI TETAP PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG JEMBER UNIT AMBULU
(2014-01-27)Tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur.Tujuan tersebut hanya dapat diwujudkan melalui pembangunan nasional secara ... -
TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PEGAWAI TETAP PADA PDAM KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2004
(2015-11-17)PDAM Kabupaten Magetan dalam melakukan kewajiban perpajakan sudah cukup baik dan benar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. -
Tata Cara Perhitungan, Pemungutan dan Penyetoran Retribusi Biaya Tera/Tera Ulang Tangki Ukur Mobil (TUM) Pada Balai Pelayanan Kemetrologian Jember;
(2014-01-16)Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilakukan di Balai Pelayanan kemetrologian Jember dilaksanakan pada tanggal 1 April sampai dengan 30 April 2008. Tujuan dari Praktek Kerja Nyata (PKN) adalah ingin Mengetahui tata cara ... -
TATA CARA PERHITUNGAN, PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR ( DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR JEMBER
(2013-12-08)Pajak daerah merupakan salah satu penyumbang pada kas daerah, khususnya pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Praktek Kerja Nyata (PKN) ini dilaksanakan pada UPT. ... -
TATACARA PEMOTONGAN PENYETORAN DAN PELAPORAN PPh PASAL 21 ATAS PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI PADA PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) JEMBER
(2016-06-16)Tuntutan perjuangan reformasi agar pembangunan negara dan bangsa lebih mengutamakan kekuatan sendiri telah mendorong banyak pihak khususnya para pemikir dan perencana pembangunan, melihat kepada sektor pajak sebagai ... -
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaksanakan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama Samsat Kabupaten Bondowoso
(2019-08-30)Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu jenis pajak pusat yang dikelola oleh pemerintah Provinsi berdasarkan Undang-undang: Nomor 28 Tahun 2009. Telah terbukti bahwa Pajak Kendaraan Bermotor merupakan kontributor ... -
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk
(Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2022-07-21)Laporan Tugas Akhir dengan tema tentang Pajak Restoran ini disusun berdasarkan hasil kegiatan Praktik Kerja Nyata yang dilakukan penulis di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk sejak tanggal 07 Maret 2022 hingga 20 ... -
TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) TAHUN PAJAK 2013 DI KPP PRATAMA JEMBER
(2014-10-29)Ukuran tingkat kepatuhan wajib pajak paling utama diketahui apakah wajib pajak telah menyampaikan SPTnya atau belum, baik SPT Tahunan maupun SPT masa. Hal ini menjadi ukuran paling penting karena dengan telah disampaikannya ... -
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang
(Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2022-10)Laporan Tugas Akhir dengan tema tentang Pajak Hotel ini disusun berdasarkan hasil kegiatan Praktik Kerja Nyata yang dilakukan penulis di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang tanggal 7 Maret 2022 hingga 20 ... -
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Lumajang
(Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2021-11-12)Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara ... -
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di Kabupaten Lumajang
(Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2022-07-08)Laporan Tugas Akhir Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada PBB-P2 di Kabupaten Lumajang sebagai pembelajaran bersama untuk meningkatkan kesadaran diri dan turut serta dalam memberi dukungan terhadap penyelenggaraan ... -
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Reklame di Kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang
(Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2022-10-09)Pajak menurut Mardiasmo (2018) dibedakan menjadi dua yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya ... -
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Reklame di Kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang
(Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2022-09-01)Pajak Reklame menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 didefinsikan sebagai alat, benda, perbuatan, atau media yang dinikmati secara umum. Pemungutan Pajak Reklame menggunakan System Official Assessment merupakan ... -
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Badan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Lumajang
(Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2022-07-13)Berdasarkan Undang undang Nomor 67 Tahun 2017. Kepatuhan wajib pajak yaitu tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang undangan dan peraturan pelaksanaan dalam suatu peraturan ...