Browsing SRA-Law by Title
Now showing items 248-267 of 296
-
PERSANGKAAN MENINGGAL DUNIA AKIBAT HILANGNYA ANAK BUAH KAPAL MOTOR FITRIA PERSADA (Putusan Mahkamah Agung Nomor 03 K/PDT.Pen/2010)
(UNEJ, 2013)Persangkaan meninggal dunia terhadap anak buah Kapal Motor Fitria Persada yang hilang dalam kecelakaan kapal sehingga dapat dinyatakan meninggal dunia berdasarkan bukti-bukti yang ada serta lebih cepat dari batas waktu ... -
PERSEKONGKOLAN TENDER PEMBANGUNAN GEDUNG PELAYANAN DAN GEDUNG PERAWATAN KELAS 1 VIP RUMAH SAKIT SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2011 (STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR 4/KPPU-L/2012)
(UNEJ, 2014)Persekongkolan tender merupakan bentuk kegiatan yang sangat sering dilakukan oleh para pelaku usaha, dalam kasus ini yaitu Persekongkolan Tender Pembangunan Gedung Pelayanan Dan Gedung Perawatan Kelas I VIP Rumah Sakit ... -
PERSEKONGKOLAN TENDER PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NIK SECARA NASIONAL (KTP ELEKTRONIK TAHUN 2011 SAMPAI DENGAN TAHUN 2012) (Studi Putusan Perkara Nomor : 03/KPPU-L/2012)
(UNEJ, 2013)Persekongkolan tender merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol, sehingga dengan ... -
Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Menurut Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
(UNEJ, 2013)Direksi yang merupakan salah satu organ dalam Perseroan Terbatas (PT), yang melakukan semua kegiatan perseroan dan mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi yang mewakili kepentingan PT dan ... -
PRAKTEK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM PENJUALAN JASA ASURANSI PENUMPANG FERRY BATAM-SINGAPURA/MALAYSIA DI TERMINAL FERRY KOTA BATAM (Studi Putusan KPPU Nomor 32/KPPU-L/2009)
(UNEJ, 2013)Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha tidak sehat merupakan peraturan yang menjadi acuan bagi para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Komisi Pengawas ... -
PRINSIP BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN KOPERASI SYARIAH
(UNEJ, 2013)Koperasi syariah merupakan badan usaha yang menjalankan kegiatan usahanya menggunakan sistem bagi hasil dan tidak boleh mengandung unsur riba’, maysir, dan gharar. Kemudian pada pengoperasionalannya, koperasi syariah mengacu ... -
PROPERTY DISPUTE RESOLUTION TOGETHER THROUGH MEDIATION
(UNEJ, 2014)Harta bersama adalah harta yang diperoleh karena usaha suami dan istri atau suami istri secara bersama-sama selama masa perkawinan. Termasuk di dalam perkawinan poligami, antara suami dengan istri – istrinya juga menghasilkan ... -
REKRUTMEN PARTAI POLITIK TERHADAP KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PENCALONAN ANGGOTA DPRD PADA PEMILIHAN UMUM
(UNEJ, 2014)Demokrasi menuntut sistem perwakilan yang memungkinkan semua kelompok masyarakat terwakili. Tujuannya agar dalam pengambilan keputusan tidak ada kelompok yang ditinggalkan. Namun sejak gagasan demokrasi dipraktikkan, ... -
STATUS BADAN HUKUM KOPERASI YANG DIDIRIKAN ATAS DASAR AKTA DI BAWAH TANGAN
(UNEJ, 2014)Pada tatanan hukum di Indonesia, koperasi merupakan badan usaha yang diakui sebagai badan hukum. Oleh karena itu, koperasi dapat melakukan perbuatan–perbuatan hukum seperti halnya manusia. Terkait hal ini koperasi dijalankan ... -
STATUS HUKUM ANAK KANDUNG SUKU TENGGER YANG MENIKAH DENGAN ORANG LUAR SUKU TENGGER MENURUT HUKUM ADAT WARIS SUKU TENGGER
(UNEJ, 2014)Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki keberagaman suku bangsa yang sangat majemuk. Setiap daerah dan suku bangsa memiliki adat istiadat masing-masing. Salah satu hukum adat yang masih eksis di Indonesia adalah ... -
STATUS KEPEMILIKAN TANAH SEBAGAI HARTA WARIS YANG DIGADAIKAN PEWARIS SEWAKTU HIDUP KEPADA PENERIMA GADAI (STUDI PUTUSAN NOMOR : 57/PDT.G/2011/PN.Jr)
(UNEJ, 2013)Di Indonesia terdapat beraneka sistem hukum kewarisan yang berlaku bagi warga negara Indonesia yang bersifat pluralisme yaitu sistem kewarisan adat, sistem kewarisan Islam dan sistem kewarisan perdata barat (Eropa), yang ... -
Tanggung Gugat Asuransi Terhadap Hilang Atau Rusaknya Barang Dalam Pengangkutan Barang Melalui Laut
(UNEJ, 2013)Pengangkutan Transportasi Laut merupakan suatu bentuk transportasi yang memberikan layanan jasa dibidang perairan. Karena negara Indonesia dikenal dengan negara Maritim yang sebagian besar terdiri dari laut atau perairan ... -
Tanggung Gugat Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
(UNEJ, 2013)Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas, merupakan suatu Akta Notariil yang muncul sebagai kebutuhan dalam dunia praktek. Dalam undang-undang perseroan terbatas hasil dari rapat umum pemegang ... -
Tanggung Gugat Terhadap Biro Perjalanan Atas Pembatalan Pemberangkatan Haji Plus dan Umroh
(UNEJ, 2012)Biro perjalanan Haji dan Umroh merupakan suatu badan usaha yang dapat memberikan pelayanan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia perjalanan ibadah haji dan umroh. Biro perjalanan Haji dan Umroh adalah usaha ... -
TANGGUNG JAWAB ANGGOTA TERHADAP KERUGIAN YANG BERADA DI KOPERASI UNIT DESA (Studi Kasus Di KUD Gunung Makmur, Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang)
(UNEJ, 2013)Dalam latar belakang dari sekripsi ini ketertarikan penulis untuk menganalisa permasalahan yang ada dalam koperasi unit desa KUD Gunung Makmur, Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Kabupaten lumajang, melihat pada awalnya ... -
TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS KELALAIAN PELAKU USAHA JASA PENGIRIMAN BARANG YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(UNEJ, 2013)Pada Zaman ini Pengiriman Barang memiliki peranan penting dalam membangun perekonomian bangsa. Lancarnya perdagangan melalui pengiriman barang berdampak pada pemerataan pembangunan di seluruh sektor. Pengiriman barang ... -
TANGGUNG JAWAB HUKUM MASKAPAI PENERBANGAN TERHADAP KETERLAMBATAN PENERBANGAN PESAWAT
(UNEJ, 2012)Sebagai badan usaha atau badan hukum, maskapai penerbangan dapat dimintai pertanggungjawaban apabila melakukan kesalahan. Ada beberapa jenis tanggung jawab dalam dunia hukum diantaranya adalah tanggung jawab dalam arti ... -
TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA INDUSTRI RUMAH TANGGA (HOME INDUSTRY) MAKANAN OLAHAN TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN
(UNEJ, 2013)Home Industry adalah rumah usaha produk barang/jasa atau juga perusahaan kecil. Menurut Pasal 1 Angka 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, Gizi dan Pangan yang dimaksud ... -
TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA JASA LAYANAN KESEHATAN TERHADAP KERUGIAN PASIEN DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN
(UNEJ, 2013)Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yakni dokter dan perawat kepada konsumen kesehatan harus diberikan dengan sebaik – baiknya sesuai dengan standar profesi, stanndar prosedur operasional dan kode etik ... -
TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA WARALABA TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT ADANYA PELANGGARAN MUTU PRODUK DAN LAYANAN DALAM BISNIS WARALABA
(UNEJ, 2013)Waralaba merupakan bagian dari pranata – pranata ekonomi yang kini berkembang dengan pesat, bahkan melintasi batas – batas yurisdiksi negara. Perkembangan ini semakin meningkat dalam suasana dunia yang semakin mengglobal, ...