Browsing MT-Science of Administration by Title
Now showing items 5-24 of 115
-
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (Studi Kasus di SMAN 1 Lumajang)
(2014-01-27)ABSTRAK Oleh : Nanang MC Yusuf Pembimbing Utama : Prof. Dr. A. Khusyairi, MA. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 merupakan kebijakan pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu kriteria minimal ... -
ANALISIS KINERJA PELAYANAN PUBLIK PADA PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
(2018-05-24)Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah untuk melakukan kajian yang bersifat evaluatif terhadap kinerja pelayanan publik di Kabupaten Bondowoso. Penelitian ini menghasilkan temuan sebagai berikut, secara ... -
ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PASIEN RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT PARU KABUPATEN JEMBER
(2014-01-28)Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Paru Jember terhadap pasien.rawat inap. Perkembangan masyarakat yang semakin hari semakin dominan, berpengetahuan, tingkat ... -
ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK ( STUDI TENTANG KUALITAS PELAYANAN PASIEN RAWAT INAP PADA RUMAH SAKIT DR. SOEBANDI JEMBER )
(2014-01-28)Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit dr. Soebandi Jember terhadap pasien.rawat inap. Perkembangan masyarakat yang semakin hari semakin dominan, berpengetahuan, tingkat ... -
ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK ( STUDI TENTANG KUALITAS PELAYANAN PASIEN RAWAT INAP PADA RUMAH SAKIT DR. SOEBANDI JEMBER )
(2014-01-27)Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit dr. Soebandi Jember terhadap pasien.rawat inap. Perkembangan masyarakat yang semakin hari semakin dominan, berpengetahuan, tingkat ... -
ANALISIS PERILAKU ANGGOTA DEWAN DALAM MENJALANKAN FUNGSI LEGISLASI (Studi Empiris Pada DPRD Kabupaten Jember)
(2014-01-29)Penelitian dengan judul “ Analisis Perilaku Anggota Dewan dalam menjalankan fungsi legislasi (Studi Empiris pada DPRD Kabupaten Jember) dilakukan dengan tujuan : 1. ingin mengetahui hubungan dan pengaruh antara minat ... -
ANALISIS PERILAKU ANGGOTA DEWAN DALAM MENJALANKAN FUNGSI LEGISLASI (Studi Empiris Pada DPRD Kabupaten Jember)
(2013-12-19)Penelitian dengan judul “ Analisis Perilaku Anggota Dewan dalam menjalankan fungsi legislasi (Studi Empiris pada DPRD Kabupaten Jember) dilakukan dengan tujuan : 1. ingin mengetahui hubungan dan pengaruh antara minat ... -
Analisis Perilaku Anggota Dewan dalam Menjalankan Fungsi Legislasi (Studi Empiris pada DPRD Kabupaten Jember)
(2014-01-29)Penelitian dengan judul “ Analisis Perilaku Anggota Dewan dalam menjalankan fungsi legislasi (Studi Empiris pada DPRD Kabupaten Jember) dilakukan dengan tujuan : 1. ingin mengetahui hubungan dan pengaruh antara minat ... -
ARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PEMERINTAH PENANGGULANGAN KEMISKINAN (STUDI KASUS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM TAHAP PERENCANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN TAHUN 2010 DI KELURAHAN PATRANG, KECAMATAN PATRANG, KABUPATEN JEMBER)
(2014-01-28)PNPM Mandiri Perkotaan adalah program pemerintah dalam program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan ... -
DAMPAK PERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BADAN 2008 TERHADAP KEPUTUSAN FINANCIAL LEVERAGE
(2013-12-19)Pemerintah Indonesia telah melakukan perubahan perundang-undangan dibidang perpajakan pada tahun 2008 dengan mengeluarkan beberapa undang-undang pajak baru yaitu berlaku efektif 1 Januari 2009 UU No. 36/2008 tentang Pajak ... -
DINAMIKA REKRUTMEN BURUH BAGIAN PRODUKSI PADA PERUSAHAAN ROKOK GAGAK HITAM BONDOWOSO
(2017-01-11)Dinamika rekrutmen buruh pada gudang produksi Perusahaan Rokok Gagak Hitam Bondowoso yaitu berdasarkan karakteristik baik internal dan eksternal, dalam pelaksanaannya perusahaan mencari calon buruh melalui mulut ke mulut ... -
DISTORSI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PARKIR BERLANGGANAN DI KABUPATEN BANYUWANGI
(2017-01-20)Permasalahan yang paling sering terjadi dalam implementasi kebijakan publik adalah adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan antara tujuan kebijakan dengan hasil kebijakan tersebut ketika dilaksanakan. Kecenderungan semacam ... -
THE EFFECT OF USING PROCEDURE FILMS ON THE STUDENTS’ SPEAKING ACHIEVEMENT AT MAN 2 SITUBONDO IN THE 2011/2012 ACADEMIC YEAR
(2014-01-28)This research was pre-experimental research with Intact Group Comparison Model in students’ speaking achievement using films at MAN 2 Situbondo in the 2011/2012 academic year. The problem of the research was “Is there ... -
EVALUASI KEBIJAKAN PILKADA LANGSUNG 2015 (STUDI KASUS PENDAFTARAN CALON PERSEORANGAN DI KABUPATEN BANYUWANGI)
(2018-04-19)Pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati melalui jalur perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2015 selesai dilaksanakan. Tidak ada bakal pasangan calon perseorangan yang lolos ... -
EVALUASI KINERJA PENDAMPING PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) KECAMATAN BANYUPUTIH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2013
(2014-11-11)Dilihat dari indicator hasil, maka efek langsung yang dapat dirasakan masyarakat penerima PKH di Kecamatan Banyuputih adalah meningkatnya kesadaran dan berubahnya pola pikir masyarakat penerima dana PKH dalam bidang ... -
EVALUASI STRATEGI KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN RAWAT INAP ASKESKIN DI PUSKESMAS KABUPATEN SITUBONDO
(2014-01-27)uskesmas Besuki, Panarukan dan Asembagus adalah Puskesmas perawatan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi strategi kualitas pelayanan ... -
FAKTOR-FAKTOR ORGANISASI, SUMBER DAYA, DAN FINANSIAL YANG MEMPENGARUHI KINERJA PANITIA PENGAWAS PEMILU KABUPATEN BANYUWANGI PADA PEMILIHAN UMUM KEPALADAERAHDAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2010 DALAM SUDUT PANDANG PERSEPSI PARTAI POLITIK
(2017-01-17)Kebijakan terhadap Pemilukada secara langsung yang ditetapkan di Indonesia dengan landasan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004.sebagaimana jawaban atas semangat pemilu secara langsung di semua jenjang kepemimpinan. Dengan ... -
FUNGSI PENGAWASAN DPRD ( Studi Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan Antara Kepentingan Partai Politik dan Kepentingan Publik pada DPRD Provinsi Riau )
(2013-12-20)Dengan adanya otonomi daerah, peran DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Daerah akan semakin otonom dan berdaya. Namun, sebagai tempat berkumpulnya para wakil partai politik, DPRD dalam memperjuangkan ... -
FUNGSI PENGAWASAN DPRD ( Studi Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan Antara Kepentingan Partai Politik dan Kepentingan Publik pada DPRD Provinsi Riau ) DPRD SUPERVISION FUNCTION (The Study Of Interest Conflic Management Between The Political Parties Interests and Public Interest In The Provincial Parliament Riau)
(2014-01-22)Dengan adanya otonomi daerah, peran DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Daerah akan semakin otonom dan berdaya. Namun, sebagai tempat berkumpulnya para wakil partai politik, DPRD dalam memperjuangkan ... -
FUNGSI PENGAWASAN DPRD (Studi Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan Antara Kepentingan Partai Politik dan Kepentingan Publik pada DPRD Provinsi Riau)
(2013-12-18)Dengan adanya otonomi daerah, peran DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Daerah akan semakin otonom dan berdaya. Namun, sebagai tempat berkumpulnya para wakil partai politik, DPRD dalam memperjuangkan ...