FUNGSI PENGAWASAN DPRD ( Studi Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan Antara Kepentingan Partai Politik dan Kepentingan Publik pada DPRD Provinsi Riau ) DPRD SUPERVISION FUNCTION (The Study Of Interest Conflic Management Between The Political Parties Interests and Public Interest In The Provincial Parliament Riau)

Abstract

Dengan adanya otonomi daerah, peran DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Daerah akan semakin otonom dan berdaya. Namun, sebagai tempat berkumpulnya para wakil partai politik, DPRD dalam memperjuangkan kepentingan publik terkadang masih banyak diwarnai oleh kepentingan partai politik, sehingga membuat kinerja DPRD kurang optimal. Berkaitan dengan adanya kepentingan publik dan kepentingan paartai politik yang melingkupi anggota DPRD, maka penelitian ini memfokuskan pada pengelolaan dilema antara kepentingan publik dan kepentingan partai politik. Lokasi penelitian adalah DPRD Provinsi Riau. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisa data menggunakan deskriptif – kualitatif. Berdasarkan temuan di lapangan dapat disimpulkan bahwa : (1) Alat kelengkapan DPRD Provinsi Riau pada umumnya telah bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Namun ada beberapa yang masih kurang optimal, yaitu Panitia Musyawarah, Badan Kehormatan, dan Panitia Anggaran; (2) Mekanisme pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD Provinsi Riau kurang sesuai dengan agenda, karena ada beberapa agenda yang kadang berbenturan. Prosedur pelaksanaan pelaksanaan lebih bersifat admisnistratif terhadap surat – surat masuk, dan belum memiliki pedoman yang baku untuk pelaksanaan pengawasan secara umum; (3) Kemampuan anggota DPRD Provinsi Riau dalam mengartikulasikan kepentingan publik terkadang banyak disebabkan keterpaksaan, karena masalah tersebut telah diberitakan secara intensif oleh pers atau didesak oleh publik melalui unjuk rasa (demo); (4) Kemampuan anggota DPRD Provinsi Riau dalam mengartikulasikan kepentingan sudah cukup baik, karena adanya koordinasi dengan pengurus fraksi dan parpol. Hanya saja adanya pengawasan daari fraksi dan parpol ini terkadang membuat kinerja anggota dewan agak lambat, karena hati – hati takut salah; (5) Kemampuan anggota DPRD Provinsi Riau dalam mengelola Konflik kepentinagan antara kepentingan partai politik dan kepentingan publik secara umum dapat dikatakan cukup. Anggota dewan mampu mendahulukan kepentingan yang lebih tinggi di atas kepentingan kelompok. Anggota dewan mendahulukan kepentingan publik (negara) diatas kepentingan parpol dan kepentingan individu. Pada umumnya mereka berusaha bekerja secara proporsional, namun demikian ada juga yang lebih mementingkan kepentingan parpol, absen saat melakukan fungsi pengawasan (kunjungan kerja) karena lokasi/masyarakatnya bukan konstituennya.