Search
Now showing items 21-30 of 35
Prinsip Deklaratif Pada Hak Cipta Fotografi Jurnalistik Melalui Media Internet
(2018-11-12)
Prinsip deklaratif pada penerapannya harus mengutamankan pengumuman awal agar ciptaan mendapat perlindungan, terkait pada permasalah yang terjadi khususnya para jurnalis mereka masih belum menyadari dan memahami arti ...
Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Terhadap Objek Jaminan Yang Disita Pengadilan Terkait Kasus Tindak Pidana Korupsi
(2018-11-16)
Salah satu lembaga jaminan yang dikenal dalam sistem hukum jaminan di Indonesia adalah jaminan hak tanggungan. Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ...
Prinsip Kepastian Hukum Kewajiban Notaris Melekatkan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta
(2018-11-14)
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris, memang
banyak muncul ketentuan-ketentuan baru yang harus dijalankan oleh Notaris.
Salah satunya adalah kewajiban melekatkan sidik jari didalam Asli akta
(minuta), ...
KEWENANGAN MENTERI DALAM NEGERI DAN GUBERNUR DALAM PEMBATALAN PERATURAN DAERAH
(2018-11-08)
Pasal 24 A Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menyebutkan bahwa, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi,
menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap ...
Perlindungan Hukum Bagi Pengusaha Yang Tidak Mampu Membayar Upah Sesuai Upah Minimum Kabupaten
(2018-11-14)
Perkembangan situsi yang berkaitan dengan pekerja dan buruh,
mengenai hak dan kewajiban antara keduanya, dapat diambil suatu garis besar
yaitu hak dan kewajiban antara Pengusaha dan Pekerja. Timbul suatu polemic
yang ...
Prinsip Kepastian Hukum Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah
(2018-11-14)
Tanah merupakan salah satu sumber penghidupan dan mata pencaharian
bagi manusia dan masyarakat sehingga menjadi kebutuhan manusia yang paling
mendasar.
Pertanggungjawaban Pidana Bank Milik Negara Atas Kredit Bermasalah
(2018-08-01)
Bank Milik Negara dalam sistem perekonomian negara memiliki kedudukan yang strategis sekaligus dilematis. Hal tersebut yang menjadikan dasar pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada Bank Milik Negara memerlukan perhatian ...
PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM BIDANG REHABILITASI
(2018-08-24)
Pada penelitian ini digunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan
Undang-Undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual
approach).Pendekatan Undang-Undang (statute approach) dilakukan dengan
menelaah ...
Kebijakan Hukum Pidana dalam Pengadaan Bibit Kopi Somatic Embryogenesis sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
(2018-12-04)
Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime), karena akibat yang ditimbulkannya tidak hanya menghambat pembangunan nasional, tetapi juga dapat merugikan perekonomian negara dan merusak sendisendi ...
Pemungutan Pajak Pengahasilan atas Jual Beli Tanah dan/ atau Bangunan
(2018-12-04)
Pemungutan pajak pengahasilan atas jual beli tanah dan/atau bangunan diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat (1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi ...