Search
Now showing items 1-10 of 14
KEBERATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TERHADAP PEMBATALAN PERATURAN DAERAH OLEH PEMERINTAH PUSAT
(2017-10-17)
Dalam hal pengaturan pembatalan Perda Kabupaten/Kota terdapat dua
ketentuan berbeda yang mengatur hal tersebut, yaitu Pasal 251 Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 9 ayat (2) ...
DISKRESI PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER
(2017-10-20)
Hasil kajian yang diperoleh bahwa : Pertama, Proses pemberhentian
sekretaris DPRD Kabupaten Jember merupakan suatu bentuk keputusan diskresi oleh
bupati karena ketidakjelasan peraturan, yaitu karena ada beberapa aturan ...
PANCASILA SEBAGAI SUMBER DARI SEGALA SUMBER HUKUM NEGARA DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF
(2017-10-20)
Indonesia menjadi satu-satunya negara di dunia yang memiliki konsep negara yang berlandaskan pada Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara dalam menjalankan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan. Berdasarkan penelusuran ...
POLITIK DINASTI PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM SISTEM HUKUM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
(2017-10-19)
Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang menganut sistem demokrasi dalam menjalankan sistem hukum ketatanegaraanya, hal ini bersumber dari amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun ...
PRINSIP KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBATASAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PIDANA
(2017-01-06)
Peninjauan kembali dalam sistem peradilan di Indonesia diatur dengan
batasan satu kali. Hal tersebut dapat ditemui dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP,
Pasal 24 ayat (2), Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan
...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITOR DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN JAMINAN FIDUSIA
(2017-10-30)
Bertitik tolak dari permasalahan dan pembahasan terhadap isu atau masalah
penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap debitor dalam perjanjian
kendaraan bermotor ...
PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH DENGAN DASAR KUASA MUTLAK
(2017-10-27)
Prinsip Peralihan Hak Atas Tanah Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli
Tanah yaitu untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum, serta
perlindungan hukum bagi para pihak dalam jual beli hak atas tanah
harus memenuhi ...
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS MELALUI PENDEKATAN ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION
(2017-01-20)
Kepolisian lalu lintas sebagai penyidik mempunyai kewenangan untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan suatu pemeriksaan perkara pidana dikenal istilah diskresi kepolisian yakni yang termuat di dalam Pasal 18 ayat 1 ...
ASAS KEPASTIAN HUKUM PENGESAHAN FOTOKOPI DOKUMEN PRIBADI OLEH NOTARIS
(2017-11-06)
Pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya oleh notaris yang tertuang dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d UUJN terdapat ketidakjelasan norma yang lingkup cakupannya lebih luas sebagaimana pengesahan kecocokan fotokopi ...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUASAAN TANAHWAKAF OLEH PENERIMA WAKAF (NAZHIR)
(2017-03-09)
Wakaf sebagai suatu lembaga keagamaan disamping berfungsi sebagaiibadah kepada Allah juga berfungsi sosial. Fungsi dari wakaf adalah untukmengekalkan manfaat tanah yang diwakafkan. Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia ...