Search
Now showing items 1-10 of 50
PRINSIP FUNGSI SOSIAL HAK-HAK ATAS TANAH SESUAI UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA ERA OTONOMI DAERAH
(2013-12-02)
Pembangunan Nasional yang berorientasi pada ekonomi senantiasa terkait dan terpadu dengan bidang sosial, politik, hukum, pertahanan dan keamanan terutama bidang hukum. Pembangunan ekonomi berhubungan dengan ...
PRINSIP-PRINSIP HUKUM SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) PADA PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH
(2013-12-24)
Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang diatur dalam Pasal 15
Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 menentukan adanya batas waktu yakni 1
(satu) bulan untuk hak atas tanah yang sudah terdaftar dan 3 (tiga) bulan untuk
hak ...
PENYELESAIAN SENGKETA MEREK MELALUI LEMBAGA LITIGASI DAN NON LITIGASI (ARBITRASE)
(2013-12-24)
Adapun tujuan yang hendak dicapai peneliti ini untuk mengkaji dan
menganalisis Merek tidak hanya menyangkut segi hukum dari perlindungan bagi
pemegang Merek akan tetapi, menyangkut dari segi ekonomi. Akhir-akhir ini
beberapa ...
PRINSIP-PRINSIP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ATAS HAK CIPTA KARYA SENI TENUNAN TRADISIONAL (TENUN IKAT SUMBA TIMUR)
(2013-12-24)
Bangsa Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang terdiri atas beragam suku
bangsa dan adat istiadat yang berbeda-beda, memiliki keragaman budaya yang
menjadi ciri khas dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Salah satu ...
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI
(2013-12-20)
Tesis ini berjudul Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan
Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Ilmu Hukum yang di angkat
dalam penelitian ini ada 3 hal :
1. Menyangkut tentang Pemerintah ...
TANGGUNG GUGAT DOKTER DALAM MELAKUKAN TINDAKAN MEDIS TERHADAP PASIEN
(2013-12-24)
Tanggung Gugat Dokter dalam melakukan Tindakan Medis terhadap
pasien, adalah merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban dokter dalam
melakukan tindakan kedokteran/medis yang dapat menimbulkan akibat kerugian
bagi pihak ...
EKSISTENSI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM SISTIM PERADILAN PERDATA DI INDONESIA
(2013-12-24)
Untuk menghadapi permasalahan yang komplek dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara, maka lembaga Pengadilan sebagai lembaga yang berfungsi
menegakan hukum harus mempergunakan peran yang demikian sentral untuk
menyelesaikannya, ...
PRINSIP MEDIASI NONLITIGASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI INDONESIA
(2013-12-24)
Tesis dengan judul “Prinsip Mediasi Nonlitigasi Sebagai Alternatif Penyelesaian
Sengketa Perdata di Indonesia”, didasarkan pada suatu fakta, bahwa di Indonesia bila
terjadi sengketa pada umumnya masyarakat masih banyak ...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTERI ATAS HARTA BERSAMA DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
(2013-12-24)
The main objective of this research is to provide general information
regarding the legal protection of the wife upon the treasure together in case of
diforce the Court Religion.
Such protection my be a marriage agreemant, ...
PRINSIP-PRINSIP HUKUM PENGADAAN TANAH DEMI KEPENTINGAN UMUM OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DI INDONESIA
(2013-12-24)
Undang-Undang Dasar 1945 merupakan Landasan Konstitusional bagi
pengaturan, penyediaan, penggunaan tanah di Indonesia. Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria mengatur tentang Hak
Menguasai ...