Search
Now showing items 21-30 of 53
SISTEM PEMIDANAAN DAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN NARKOTIKA ANAK THE SENTENCING SYSTEM AND CRIMINAL LAW POLICY IN OVERCOMING THE NARCOTICS CRIME ON CHILDREN
(2014-01-28)
Efek jera dalam penerapan sanksi terhadap terpidana kasus narkoba dengan cara
menempatkan seorang pengguna narkoba di dalam lapas terbukti belum efektif, bahkan
banyak dari mereka yang keluar dari penjara justru semakin ...
KEJAHATAN INTERNET BANKING DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (INTERNET BANKING CRIME IN PENAL POLICY PERSPECTIF)
(2014-01-27)
Tesis ini berjudul Kejahatan internet banking dalam perpektif kebijakan hukum
pidana. Kejahatan internet banking merupakan bagian dari kejahatan modern yang
sudah banyak terjadi dan menimbulkan kerugian yang sangat ...
FUNGSI PROSPEKTUS PENAWARAN WARALABA DALAM PERJANJIAN WARALABA DI INDONESIA
(2014-01-28)
Perkembangan hukum perjanjian saat ini diwarnai oleh semakin tipisnya
tabir pemisah antara dua system hukum besar yaitu common law dan civil law.
Dinamika hubungan bisnis yang melibatkan para pelaku bisnis antar Negara ...
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN DITINJAU DARI HAK KONSTITUSIONAL PEKERJA/BURUH
(2014-01-29)
Tesis ini berjudul Perlindungan Hukum dalam Pemutusan Hubungan Kerja
Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan ditinjau dari Hak Konstitusional
Pekerja/Buruh. Adapun isu hukum yang diangkat dalam tesis ini adalah ada ...
ASAS PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA
(2014-01-29)
Penyelenggaraan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan
merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan
perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi
kemampuan ...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENYIMPAN DANA OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
(2014-01-27)
Pada prinsipnya pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan untuk
mencegah bank runs, turunnya kepercayaan deposan serta dapat meminimalkan
krisis pada bank. Upaya yang dilakukan Pemerintah sesuai amanat UU No .10
Tahun 1998, ...
ASAS PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA
(2014-01-29)
Penyelenggaraan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan
merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan
perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi
kemampuan ...
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN DITINJAU DARI HAK KONSTITUSIONAL PEKERJA/BURUH
(2014-01-29)
Tesis ini berjudul Perlindungan Hukum dalam Pemutusan Hubungan Kerja
Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan ditinjau dari Hak Konstitusional
Pekerja/Buruh. Adapun isu hukum yang diangkat dalam tesis ini adalah ada ...
PROBLEMATIKA YURIDIS KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM MELAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA PIDANA
(2014-01-27)
Kebijakan hukum pidana saat ini (ius constitutum) mengatur para pihak
yang dapat mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana ialah terpidana
atau ...
PRINSIP AKAD ASURANSI SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(2014-12-02)
Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat dikemukakan
beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Konsep asuransi secara syariah mulai berkembang tahun 1993 di Indonesia
setelah masuknya perbankan syariah tahun ...