Search
Now showing items 21-30 of 253
Penerapan Pemberian Sanksi Bagi Perusahaan Dalam Pelanggaran Kewajiban Corporate Social Responsibility Sebagai Bentuk Kepastian Hukum
(Fakultas Hukum Universitas Jember, 2022-07-26)
Kekosongan hukum timbul dari ketidakjelasan sanksi hukum mengenai pelanggaran kewajiban Corporate Social Responsibility. Aturan Corporate Social Responsibility yang mengatur kewajiban hukum memberi celah atas terdapatnya ...
Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hubungan Kerja (Studi Putusan NOMOR 293/PID.B/2015/PN Rap)
(Fakultas Hukum, 2022-07-27)
Tindak pidana ringan merupakan suatu bentuk kategori motif dari tindak pidana. Kelancaran proses pelaksanaan penegakan hukum di dalam masyarakat sangat ditentukan oleh nilai-nilai dianut dan berlaku di dalam masyarakat ...
Tanggung Gugat PT. PLN (Persero) Terhadap Konsumen Akibat Tidak Stabilnya Arus Tegangan Listrik
(Fakultas Hukum, 2022-04-19)
Sektor ketenagalistrikan mempunyai peran penting dalam pembangunan
nasional untuk menunjang segala kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa yang
bersumber pada aliran listrik. Pelaksanaan pengelolaan energi listrik ...
Penegakan Hukum Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Pasir Tanpa Izin (Studi Kasus di Kecamatan Pasirian)
(Fakultas Ilmu Hukum, 2022-03-18)
Kajian-kajian tentang dampak pertambangan terhadap lingkungan di
Indonesia secara umum terbatas mengkaji dampak pertambangan terhadap
lingkungan secara umum. Kajian ini membahas mengenai pertambangan di
Kecamatan Pasirian ...
Putusan Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Korban Anak (Studi Putusan :58/Pid.Sus/2018/Pn.Tlg)
(Fakultas Hukum, 2022-07-20)
Anak merupakan suatu kelompok yang rentan terhadap suatu tindak
pidana. Anak adalah generasi muda harapan bangsa dan negara, oleh karena itu
perlindungan yang melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum perlu
diberikan. ...
Pertimbangan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Putusan Nomor: 984/PID.b/2020/PN.SBY)
(Fakultas Hukum, 2022-04-21)
Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan harus memenuhi syarat
materill sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yaitu,
cermat, jelas, dan lengkap serta menyebutkan waktu dan tempat mengenai tindak
pidana ...
Kualifikasi Prioritas Kewajiban Debitur Pailit Terhadap Upah Buruh Sebagai Kreditur Preferen Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013
(Fakultas Hukum, 2022-03-24)
Pembagian harta pailit debitur agar terjamin maka dalam pembagiannya harus sesuai dengan asas pari passu yaitu membagi secara proporsional harta kekayaan debitur kepada para kreditur sesuai dengan tagihan masing-masing ...
Perlindungan Hukum Bagi Investor Asing Terkait Izin Usaha Pada Sektor Pertambangan Batubara Indonesia
(Fakultas Hukum, 2022-06-23)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengamanatkan pemanfaat sumber daya alam Indonesia dipergunakaan untuk kemakmuran rakyat. Sektor pertambangan masih menjadi andalan Pemerintah Indonesia dalam menunjang ...
Persekongkolan Tender Proyek Pengadaan Paket Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Paciran Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018 (Studi Putusan KPPU Nomor 28/KPPU-I/2020)
(Fakultas Hukum, 2022-03-09)
Dunia usaha membutuhkan sebuah persaingan untuk meningkatkan
kualitas hidup manusia. Persaingan yang terjadi antara para pelaku usaha dalam
menjalankan kegiatan usahanya juga sangat dibutuhkan. Menerapkan persaingan
usaha ...
Akibat Hukum Atas Rekomendasi Emiten Saham Menggunakan Kata Disclaimer dari Influencer di Pasar Modal
(Fakultas Hukum, 2022-04-25)
Pasar modal diperhitungkan sebagai salah satu lembaga perantara yang
ampuh untuk mempercepat pembangunan negara, karena pasar modal dianggap
sarana yang dapat menggalang dana dalam waktu jangka panjang yang
didistribusikan ...