Browsing UT-Faculty of Law by Title
Now showing items 1185-1204 of 6319
-
ASPEK YURIDIS PENYELESAIAN PERMOHONAN CERAI TALAK OLEH SUAMI YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) TANPA SURAT IZIN ATASAN LANGSUNG
(2016-01-22)Seseorang yang hidup dalam masyarakat mempunyai status atau kedudukan sosial, salah satunya adalah Pegawai Negeri Sipil, baik di tingkat pusat ataupun daerah Pegawai Negeri Sipil merupakan abdi negara dan abdi masyarakat dalam ... -
ASPEK YURIDIS PERJANJIAN HIBAH DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27K/AG/2002)
(2014-01-17)Manusia adalah mahluk sosial yang pada dasarnya tidak dapat terlepas dan dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat pada umumnya. Kaitannya dengan itu dalam masyarakat dikenal adanya suatu perikatan atau kontrak, salah satunya ... -
ASPEK YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BARANG DAN ATAU JASA ( DITINJAU DARI UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN )
(2016-01-04)Era globalisasi saat ini merupakan suatu era atau zaman dimana setiap segi kehidupan terus berkembang -
ASPEK YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMUTUSAN ALIRAN LISTRIK OLEH PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR CABANG JEMBER RANTING KALISAT
(2017-11-30)Tujuan yang diharapkan dari pembahasan permasalahan tersebut adalah lebih ditekankan pada tujuan secara khusus, yaitu untuk mengetahui penyebab terjadinya pemutusan aliran listrik oleh pihak PLN di lingkungan Ranting ... -
ASURANSI KEBAKARAN UNTUK BANGUNAN RUMAH TINGGAL PADA PT ASURANSI RAMAYANA
(2014-01-27)Asuransi merupakan upaya yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kemungkinan timbul kerugian akibat terjadi peristiwa yang tidak pasti dan tidak diinginkan. Perjanjian asuransi risiko kemungkinan terjadi peristiwa ... -
Asuransi Kebakaran Untuk Bangunan Rumah Tinggal Pada PT Asuransi Ramayana
(Fakultas Hukum, 2009-12-09)Asuransi merupakan upaya yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kemungkinan timbul kerugian akibat teijadi peristiwa yang tidak pasti dan tidak diinginkan. Perjanjian asuransi risiko kemungkinan teijadi peristiwa yang ... -
Asuransi Pengiriman Barang pada Fitur Layanan Go-Send yang Disediakan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa
(Fakultas Ilmu Hukum, 2022-07-06)Adanya potensi untuk merugikan konsumen dalam layanan go-send, adalah ketika terdapat suatu kejadian driver membawa kabur barang yang seharusnya diantarn ke konsumen. Kemudian oleh PT AKAB layanan asuransi berdasarkan ... -
ASURANSI WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG DAN LALU LINTAS JALAN PADA PT ASURANSI KERUGIAN JASA RAHARJA (PERSERO) PERWAKILAN JEMBER (Obligation Insurances For The Passeger Who Get A Traffic Accident On Jasa Raharja Incoporate Delegation In Jember)
(2015-11-04)Untuk mendapatkan santunan bagi korban kecelakaan penumpang dan kecelakaan lalu lintas jalan korban maupun ahli waris harus melauli tahapan dan persyaratan yang telah ditetukan oleh jasa raharja. Setelah itu barulah akan ... -
AUDIT KEUANGAN PARTAI POLITIK DITINJAU DARI HUKUM KEUANGAN NEGARA
(2013-12-02)Penulisan skripsi ini pada dasarnya dilatarbelakangi eksistensi partai politik di Indonesia. Sebagai wadah bagi warga negara untuk menyuarakan aspirasi politiknya, partai politik mempunyai peran penting yang sedemikian ... -
BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) SEBAGAI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN BERDASAR AKAD MUSYARAKAH
(2014-10-27)Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Adapun pendekatan ... -
BANTAHAN EKSEKUSI LELANG DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA BANK PEMERINTAH
(2014-01-23)Pemberian kredit dilakukan sebagai upaya memajukan usaha dan untuk meningkatkan ekonomi nasional, tetapi dalam pelaksanaan pemberian kredit tidak sedikit mengalami kemacetan dalam proses pengembalian hutang. Dalam perjanjian ... -
BANYUWANGI REGENT AUTHORITY IN THE AREA OF MANAGEMENT OF TRADISIONAL MARKET RETRIBUTION BY LOCAL REGULATIONNUMBER 12 OF 2011 ON GENERAL SERVICE LEVIES
(2017-08-02)Pada prinsipnya kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan yang selama ini tersentralisasi di tangan pemerintah pusat. Dalam proses desentralisasi itu, kekuasaan pemerintah pusat ... -
BATAS WAKTU WANPRESTASI DAN PERNYATAAN PERCEPATAN PENYELESAIAN UTANG OLEH KREDITOR SEPARATIS
(2013-12-16)Bermula dari permohonan pailit dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai Kreditor Separatis (Kreditor Pemegang Jaminan) kepada PT. Bintang Jaya Nusantara Perkasa selaku Debitor pada Pengadilan Niaga Surabaya ... -
BATAS WAKTU WANPRESTASI DAN PERNYATAAN PERCEPATAN PENYELESAIAN UTANG OLEH KREDITOR SEPARATIS (Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:794K/Pdt.Sus/2010 tertanggal 30 November 2010)
(2014-01-17)Bermula dari permohonan pailit dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai Kreditor Separatis (Kreditor Pemegang Jaminan) kepada PT. Bintang Jaya Nusantara Perkasa selaku Debitor pada Pengadilan Niaga Surabaya ... -
Batasan Kewenangan Mahkamah Agung dalam Pengaturan Peninjauan Kembali Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
(Fakultas Hukum, 2023-06-07)Permasalahan mengenai peniadaan upaya hukum peninjauan kembali dalam penyelesaian suatu sengketa akibat adanya peraturan baru yang meniadakan upaya hukum tersebut merupakan suatu masalah hukum yang berkaitan erat dengan ... -
Batasan Konsep Radikalisme Dalam Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN)
(Fakultas Hukum Universitas Jember, 2020-06-17)Penulisan skripsi ini pada dasarnya dilatarbelakangi karena mulai meluasnya paham radikalisme yang mengarah pada aksi terorisme di indonesia. Kebebasan berpendapat sebagai salah satu bentuk ekspresi diri dan menjadi hak ... -
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MADIUN DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK NEGARA
(2016-01-05)PELAKSANAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MADIUN TELAH MAMPU MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK NEGRA SEHINGGA MENUNJANG PEMBANGUNAN NASIONAL HAL INI TIDAK LEPAS DARI UPAYA-UPAYA KANTOR ... -
Beban Pembuktian Adanya Overmacht Dalam Sengketa Perjanjian Pengangkutan Barang Angkutan Perairan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2037 K/Pdt/2015) Burden of Proof for the Overmacht in the Sea Freight Transport Agreement Dispute (Study of the Supreme Court Verdict Number 2037 K/Pdt/2015)
(Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Universitas Jember Fakultas Hukum 2019, 2019-12-20)Angkutan di perairan merupakan bisnis atau bidang usaha keselamatan bagi nyawa penumpang dan keamanan barang yang diangkut. Terjadinya kecelakaan kapal dan hambatan-hambatan yang dialami penyelenggara pengangkutan ...