Browsing UT-Faculty of Law by Title
Now showing items 1185-1204 of 5572
-
Eksekusi Ganti Rugi Putusan Verstek Tanpa Adanya Peletakan Sita Jaminan(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1492/K/Pdt/2013)
(2018-11-29)Semakin berkembangnya masyarakat di dunia ini, semakin banyak pula pemikiran, keinginan dan juga kebutuhannya. Untuk mengakomodir pemikiran, keinginan dan kebutuhan mereka, sering terjadi gesekan dalam kehidupan ... -
EKSEKUSI GROSSE AKTA HIPOTIK AKIBAT KREDIT MACET DAN HAMBATANYA OLEH BANK ASING KEPADA BADAN HUKUM INDONESIA ( KAJIAN PUTUSAN MA No.641.K/Pdt/1993)
(2016-01-05)HAMBATAN-HAMBATAN PELAKSANAAN GROSSE AKTA HIPOTIK ATAU GROSSE AKTA HAK TANGGUNGAN AKIBAT KREDIT MACET DAN HAMBATAN-HAMBATAN INILAH YANG MENYEBABKAN TERTUNDANYA ATAU DITOLAKNYA AKSEKUSI GROSSE AKTA HIPOTIK ANTARA LAIN NASABAH ... -
EKSEKUSI GROSSE SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA AKIBAT KREDIT MACET PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk CABANG JEMBER UNIT KAMPUS UNIVERSITAS JEMBER
(2014-01-25)Pemberian fasilitas kredit oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Jember Unit Kampus Universitas Jember memberikan peran penting bagi masyarakat Jember. Pemberian kredit oleh bank selalu mensyaratkan suatu ... -
EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA AKIBAT KREDIT MACET (KAJIAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PENGAMANAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA)
(2014-01-28)Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya di alihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda tersebut. Pemilik Jaminan Fidusia mempunyai ... -
EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA AKIBAT KREDIT MACET (KAJIAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PENGAMANAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA)
(2013-12-11)Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya di alihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda tersebut. Pemilik Jaminan Fidusia mempunyai ... -
EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA AKIBAT KREDIT MACET (KAJIAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PENGAMANAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA)
(2013-12-16)Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya di alihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda tersebut. Pemilik Jaminan Fidusia mempunyai ... -
Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Kreditur Tanpa Pengakuan Debitur Wanprestasi (Kajian Putusan MK RI NOMOR 2/PUU-XIX/2021)
(Fakultas Hukum, 2022-07-01)tersebut pihak kreditur beranggapan menggunakan dasar hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. Kekuatan hukum pengakuan wanprestasi dalam proses eksekusi jaminan fidusia oleh kreditur jika pengakuan tersebut ... -
EKSEKUSI JAMINAN PADA AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PERBANKAN SYARIAH
(2018-03-26)Benda jaminan pada akad pembiayaan murabahah yang tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran jaminan fidusia pada dasarnya dapat dieksekusi ketika nasabah melakukan wanprestasi, namun harus melalui proses gugatan wanprestasi ... -
Eksekusi Lelang Benda Jaminan Hak Tanggungan Akibat Debitur Wanprestasi
(UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM, 2019-04-18)Guna menciptakan suatu usaha baru maupun untuk mengembangkan usaha yang sudah berjalan pastinya dibutuhkan modal yang cukup, sehingga dibutuhkan pinjaman atau kredit. Dalam suatu perjanjian kredit pastilah membutuhkan jaminan ... -
EKSEKUSI LELANG OBJEK HAK TANGGUNGAN AKIBAT KREDIT MACET PADA P.T. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)Tbk CABANG JEMBER
(2014-01-21)Pemberian kredit dilakukan sebagai upaya memajukan usaha dan untuk meningkatkan ekonomi nasional, tetapi dalam pelaksanaan pemberian kredit tidak sedikit mengalami kemacetan dalam proses pengembalian hutang. Dalam perjanjian ... -
EKSEKUSI OBJEK JAMINAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH DI PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) KANTOR CABANG JEMBER
(2014-01-20)Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan faktor penting dalam peningkatan harkat dan martabat manusia. Salah satu kendala untuk memiliki rumah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah khususnya ... -
EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TERHADAP HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN (Kajian Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1644/Pdt.G/2011/PA. Pas)
(2013-12-07)Pada Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor Perkara 1644/Pdt.G/2011/PA. Pas. SUGIANTO bin MUSTAPI sebagai Penggugat menuntut KHOLISAH binti KHOLIK sebagai Tergugat untuk menyerahkan bagian harta bersama yang menjadi ... -
Eksekusi sertifikat hak tanggungan akibat kredit macet dan hambatannya di kantor pelayanan piutang dan leleng negara (KP2LN) Jember Studi di desa Kalanganyar kecamatan sedati
(2016-01-06)Perbankan di Indonesia, sempat mengalami masa yang memprihatinkan. Mengingat kondisi yang demikian, banyak bank yang dilikuidasi, diakuisisi dan dimerger. -
EKSISTENSI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH YANG DEMOKRATIS DALAM PELAKSANAAN SISTEMPEMERINTAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
(2017-01-13)Terkait pembentukan kebijakan pemerintah daerah yang demokratis dalam pelaksanaan sistem pemerintahan bahwasanya partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting yang harus diperhatikan dalam pembentukan Peraturan ... -
EKSISTENSI KELEMBAGAAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM MENJALANKAN INDEPENDENSI PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
(2016-01-13)Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah salah satu lembaga peradilan konsumen adalah salah satu lembaga peradilan konsumen berkedudukan pada tiap Daerah Tingkat II kabupaten dan kota di seluruh Indonesia ... -
EKSISTENSI KEPOLISIAN SEBAGAI PENEGAK HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA
(2014-01-17)Sejak lama masyarakat menghendaki Kepolisian Negara Republik Indonesia 1945. Ketiga, bagaimanakah keterkaitan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan prinsip pemerintahan yang baik. Adapun tujuan penulisan dari ... -
Eksistensi Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Demokrasi Di Indonesia
(2018-11-08)Dalam setiap penyelenggaraan negara dan pemerintahan haruslah didasarkan pada suatu proses yakni demokrasi. Dalam konsep negara demokrasi, mengenal adanya lembaga perwakilan. Di Indonesia sendiri lembaga perwakilan rakyat ... -
EKSISTENSI KLAUSULA ARBITRASE DALAM KONTRAK KERJASAMA PENAMBANGAN EKSISTENSI KLAUSULA ARBITRASE DALAM KONTRAK KERJASAMA PENAMBANGAN EKSISTENSI KLAUSULA ARBITRASE DALAM KONTRAK KERJASAMA PENAMBANGAN
(2014-01-27)Bertitik tolak dari kasus antar PT.Bukit Sunur Tujuan yang ingin dicapai secara umum adalah guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Adapun tujuan khusus ... -
EKSISTENSI KLAUSULA ARBITRASE DALAM KONTRAK KERJASAMA PENAMBANGAN
(2013-12-02)Bertitik tolak dari kasus antar PT.Bukit Sunur Tujuan yang ingin dicapai secara umum adalah guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Adapun tujuan khusus ... -
EKSISTENSI KOMISI YUDISIAL PASCA TERBITNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 005/PUU-IV/2006
(2015-12-01)Keberadaan Komisi Yudisial yang bersifat mandiri yang pada awal pembentukannya memiliki kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan melakukan pengawasan Kode Etik dan Perilaku Hakim di lingkungan lembaga ...