Browsing UT-Faculty of Law by Title
Now showing items 4987-5006 of 6058
-
REKAM MEDIS (MEDICAL RECORD) SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PERKARA PERDATA DIMUKA SIDANG PENGADILAN
(2015-12-07)KESIMPULAN DARI PENULISAN SKRIPSI INI ADALAH BAHWA REKAM MEDIS YANG JELAS DAN LENGKAP DAPAT DIJADIKAN SEBAGAI ALAT BUKTI BERUPA AKTA TULISAN DI BAWAH TANGAN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN PEMBUKTIAN YANG SEMPURNA DIMUKA SIDANG ... -
Rekam Medis (Medical Record) Sebagai Alat Bukti Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Perkasa Perdata Dimuka Sidang Pengadilan.
(Fakultas Hukum Universitas Jember, 2005-01-29)Negara indonesia adalh negar hukum .Hal ini telah tercantum dalam penjelasan Undang Undang Dasar 1945.Salah satu ciri negara hukum adalah adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak .Pada penyelesaian perkara di pengadilan ... -
Rekonstruksi Hukum Pembatalan Peraturan Desa Melalui Mahkamah Agung
(Fakultas Hukum, 2023-06-14)Mekanisme pembatalan peraturan desa di Indonesia nyatanya belum mencapai titik yang ideal. Dengan dipusatkannya pembatalan peraturan desa kepada lembaga eksekutif yakni bupati/ walikota telah menimbulkan banyak sekali ... -
Rekonstruksi Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas Terkait Kewirausahaan Sosial
(FAKULTAS HUKUM, 2020-01-14)Pengembangan dunia usaha merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan berhasil tidaknya pembangunan suatu negara. Salah satu upaya untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ... -
Rekonstruksi Pengawasan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Kejaksaan Republik Indonesia
(2019-09-02)Semenjak didirikan pada tahun 2014 Komisi Kejaksaan telah menjadi lembaga pengawas eksternal dari Kejaksaan Republik Indonesia agar terjaminnya suatu mekanisme pengawasan yang bersifat akuntabel, kredibel dengan menerapkan ... -
Rekonstruksi Sanksi Pidana Tambahan Berupa Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia
(Fakultas Hukum Universitas Jember, 2020-12-22)Latar belakang dari penulisan skripsi ini bermula dari anak Indonesia yang menjadi korban kekerasan seksual beberapa tahun terus meningkat. Data tahun 2002 menunjukkan anak usia 6-12 tahun paling sering mengalami kekerasan ... -
Rekonstruksi Sistem Recall Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia
(Fakultas Hukum, 2022-06-28)Proses pendelegasian kedaulatan dari rakyat kepada wakil rakyat yang dilakukan melalui penyelenggaraan pemilihan umum semestinya dikembalikan lagi kepada rakyat selaku sumber kedaulatan. Pengaturan dan praktik ... -
REKRUTMEN PARTAI POLITIK TERHADAP KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PENCALONAN ANGGOTA DPRD PADA PEMILIHAN UMUM
(2014-03-21)Tujuan dari penelitian skripsi ini yakni untuk menganalisis mekanisme dan prosedur rekrutmen partai politik terhadap keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota DPRD pada Pemilu, dan kendala-kendala yang ada didalam ... -
Relevansi Hak Veto Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan Asas Persamaan Hak dalam Konteks Pasca Perang Dingin
(2019-09-02)Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan sebuah organisasi internasional yang dibentuk pada era pasca perang dunia kedua. Organisasi PBB dibentuk dengan tujuan untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia. Dewan Keamanan ... -
Relokasi Permukiman Warga Bantaran Sungai Ciliwung Di Daerah Khusus Ibukota Jakarta
(2018-09-12)Jakarta merupakan Ibukota Negara Indonesia dengan jumlah penduduk yang rata-rata merupakan pendatang. Setiap harinya jumlah penduduk di Jakarta semakin bertambah karena Jakarta merupakan pusat ekonomi dan penduduk di desa ... -
RESPONSIBILITY TO PROTECT SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI ASEAN
(2018-03-31)Penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: Pertama, bagaimana pengaturan prinsip R2P di dalam hukum internasional? Kedua, bagaimana penerapan R2P di ASEAN? Skripsi ini memiliki dua tujuan, yaitu tujuan ... -
RESTRUKTURISASI KREDIT BERMASALAH DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI
(2013-12-11)Pembangunan nasional merupakan suatu upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bank merupakan salah ... -
Restrukturisasi Kredit Macet Perbankan Akibat Pandemi Covid-19 Oleh Otoritas Jasa Keuangan
(Fakultas Hukum, 2021-07-18)Setahun sudah pandemi Covid-19 yang muncul di China, mewabah di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Wabah pandemi covid-19 di indonesia membawa dampak bukan hanya di sektor kesehatan namun juga pada sektor perekonomian, ... -
Restrukturisasi Kredit sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Debitur di Masa Pandemi Covid-19
(Fakultas Hukum, 2023-01-30)Pandemi virus corona menyebabkan terganggunya sistem perekonomian dunia tanpa terkecuali Indonesia, diikuti dengan meningkatnya masalah kredit yang diakibatkan oleh turunnya kualitas kinerja pihak perbankan serta pihak ... -
Restrukturisasi Utang PT Garuda Indonesia, Tbk. Sebagai Upaya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Kepada Kreditur,
(Fakultas Hukum, 2022-11-28)Pemerintah Indonesia membentuk suatu badan usaha untuk mempermudah pergerakan ekonomi nasional, keberadaan atau pembentukan pendirian BUMN bertujuan melaksankan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. ... -
Retribusi Daerah Bidang Pariwisata Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Jember
(2019-10-11)Pengelolaan sama dengan prinsip-prinsip manajemen yang berkaitan dengan aspek perencanaan, penggerakan, pengorganisasian, dan pengawasan serta pemanfaatan sumber daya termasuk sumber daya manusia untuk mencapai tujuan ... -
RISIKO PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA (LEASING)
(2017-01-12)Leasing atau sewa guna usaha sebenarnya merupakan improvisasi dari pranata hukum konvensional yang disebut sewa menyewa. Perusahaan sewa guna usaha di Indonesia lebih dikenal dengan nama leasing. Kegiatan utama ... -
S I S T E M P E W A R I S A N S E R T A K E D U D U K A N A N A K P E R E M P U A N D A N J A N D A D A L A M HUKUM WARIS PADA MASYARAKAT BATAK TOBA (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1037 K/Sip/1971 tanggal 19 Februari 1973)
(2014-01-25)Hukum adat merupakan hukum yang hidup (living law) yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat sesuai dengan perkembangan masyarakat. Perubahan dan perkembangan itu terjadi karena faktor modernisasi dan emansipasi ... -
Saham Sebagai Pembayaran Utang dalam Kepailitan Perusahaan
(Fakultas Hukum, 2019-09-13)Kepailitan tidak terlepas dari terikatnya dua belah pihak dikarenakan utang – ppiutang yang belum terbayra lunas dan sudah jatuh tempo. Dua pihak tersebut diberikan predikat kreditor dan debitor. Kreditor adalah pihak ... -
Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun
(2019-09-24)Metode penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang akan penulis hubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok utama pembahasan. Pokok dalam pembahasan adalah dalam PP Pengelolaan Limbah B3 mengatur tentang ...