Browsing UT-Faculty of Law by Title
Now showing items 4665-4684 of 6018
-
Persekongkolan Tender Proyek Pengadaan Paket Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Paciran Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018 (Studi Putusan KPPU Nomor 28/KPPU-I/2020)
(Fakultas Hukum, 2022-03-09)Dunia usaha membutuhkan sebuah persaingan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Persaingan yang terjadi antara para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya juga sangat dibutuhkan. Menerapkan persaingan usaha ... -
Persekongkolan Tender Terhadap Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat) - Binjai Raya (Medan) - Belawan (Studi Putusan 570 K/Pdt.Sus-KPPU/2022)
(Fakultas Hukum, 2023-12-04)Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang terus berusaha meningkatkan kesejahteraan penduduknya dari segala bidang terutama di sektor perekonomian. Salah satu upaya yang dilakukan untuk pertumbuhan perekonomian ... -
Persekongkolan Tender Terkait Paket Pembangunan Jalan Balige by Pass pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara (Studi Putusan Kppu No.13/Kppu-L/2018)
(Fakultas Hukum, 2021-03-30)Persaingan usaha dapat berlangsung dengan sehat dan dapat juga berlangsung tidak sehat. Persaingan usaha yang dilakukan secara tidak sehat merupakan persaingan yang dilakukan antara pelaku usaha dalam menjalankan ... -
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA (Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 1/PHP.BUPXIV/ 2016)
(2017-12-19)Praktik hukum acara Mahkamah Konstitusi di Indonesia berkembang dengan sangat cepat dan dinamis. Banyak putusan Mahkamah Konstitusi baik dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar maupun dalam ... -
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN (Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 111/PHPU.D-XI/2013)
(2014-11-27)Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk mengkaji dan menganalisis tentang pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi mencerminkan aspek kepastian hukum serta mengetahui dan memahami bentuk akibat hokum kewenangan ... -
Persetubuhan Yang Dilakukan Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Secara Berlanjut Oleh Anak Terhadap Anak (Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Srg)
(Fakultas Hukum, 2020-03-13)Kasus mengenai tindak pidana persetubuhan yang melibatkan anak semakin marak terjadi di dalam masyarakat dan perlu mendapatkan perhatian khusus. Berdasarkan perbuatan terdakwa anak dalam putusan nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Srg ... -
Persetubuhan Yang Dilakukan Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Secara Berlanjut Oleh Anak Terhadap Anak (Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Srg)
(FAKULTAS HUKUM, 2020-03-20)Kasus mengenai tindak pidana persetubuhan yang melibatkan anak semakin marak terjadi di dalam masyarakat dan perlu mendapatkan perhatian khusus. Berdasarkan perbuatan terdakwa anak dalam putusan nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Srg ... -
PERSPEKTIF HUKUM PEKERJA/BURUH YANG MELAKUKAN MOGOK KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
(2015-12-01)Pekerja merupakan sumber penghasilan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya sendiri dan keluarga dan setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan kehidupannya sebagaimana yang terdapat dalam pasal ... -
Pertanggugjawaban Pidana Seorang Afektif Bipolar Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Hewan (Putusan Nomor : 320/Pid.Sus/2020/PT.DKI)
(Fakultas Ilmu Hukum, 2023-05-17)Afektif Bipolar termasuk kedalam gangguan jiwa dalam buku Pedoman Penggolongan Gangguan Jiwa. Berdasarkan Pasal 44 KUHP seseorag dengan ganguan jiwa tidak dipidana. Putusan hakim dalam nomor 320/Pid.Sus/2020/PT.DKI memutus ... -
Pertanggung jawaban Pemegang Izin Usaha Pertambangan Batubara Terhadap Kegiatan Reklamasi dan Pasca tambang
(2020)Dari penjelasan tersebut diatas, maka ada dua permasalahan yang akan diangkat dalam pembahasan skripsi ini, yaitu : pertama, bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemegang Izin Usaha Pertambangan batubara terhadap kewajiban ... -
Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan (Putusan Nomor: 88/Pid-Lh/2019/PT.smr)
(Fakultas Hukum, 2021-05-07)Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor:749/Pid.B/LH/2018/PN.BPP yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 88/PID LH/2019/PT.SMR. yang menyatakan Terdakwa Zhang Deyi terbukti secara sah dan ... -
Pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional Terhadap Munculnya Sertifikat Dengan Kepemilikan Ganda
(Fakultas Hukum Universitas Jember, 2020-02-18)Terdapat salah satu contoh kasus agraria yang terjadi dan dilayangkan oleh masyarakat kepada lembaga Badan Pertanahn Nasional, dimana dengan diterbitkannya sebuah sertifikat oleh kantor Badan Pertanahan Nasional akan tetapi ... -
PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
(2014-04-15)Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa, Bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh direksi dalam mengurus perseroan adalah : Pertama, Lalai menjalankan tugasnya mengawasi Perseroan. Kedua, ... -
Pertanggungjawaban Hukum Induk Perusahaan Terhadap Pihak Ketiga Yang Mengalami Kerugian Akibat Perbuatan Hukum Anak Perusahaan (Studi Putusan Nomor 15 K/pdt.sus-Pailit/2016) Halaman Sampul Depan Liability of Holding Company to the Thrid Parties Which Is Financial Loss on Law Consequence Action of Subsidiary (Study the Verdict Number 15 K/Pdt.sus-Pailit/2016)
(Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI Universitas Jember Fakultas Hukum 2020, 2020-02-27)Bab 1 penulisan skripsi ini menjelaskan dampak perkembangan dunia bisnis dan terjadinya proses konglomerasi menimbulkan konstruksi baru dalam perusahaan yang dikenal dengan perusahaan grup. Secara struktur perusahaan ... -
PERTANGGUNGJAWABAN LEMBAGA BANK ATAS PENJUALAN REKSADANA ILEGAL DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL
(2014-01-24)Berkembangnya pertumbuhan manusia memicu bertambah banyaknya kebutuhan manusia yang beragam. Hal tersebut juga berpengaruh pada berkembangnya ekonomi global, hal tersebut menyebabkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat ... -
Pertanggungjawaban Notaris atas Pembuatan Perjanjian Pinjam Nama (Nominee) dalam Kaitannya dengan Kepemilikan Tanah oleh Warga Negara Asing
(2019-09-05)Adanya asas nasionalitas dalam UUPA memunculkan larangan bagi WNA atas kepemilikan hak milik atas tanah di Indonesia. Namun hal tersebut tidak menjadi penghalang bagi WNA untuk berinvestasi dengan cara di luar ketentuan ... -
PERTANGGUNGJAWABAN OJEK ONLINE TERHADAP PENUMPANG APABILA TERJADI KECELAKAAN
(2016-11-17)Pada saat ini telah hadir beberapa alternatif angkutan umum berupa angkutan ojek online dan taxi online, yang notabene taxi online telah legal sebagai angkutan umum sedangkan ojek online belum legal. Calon penumpang ... -
Pertanggungjawaban Pegawai Pemasyarakatan Pada saat Lalai Melaksanakan Tugas
(2019-08-28)Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan suatu lembaga yang berbeda, karena pada dasarnya Lapas atau Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu organisasi formal (instansi pemerintah) atau lembaga yang ditugaskan untuk menampung ... -
Pertanggungjawaban Pegawai Pemasyarakatan pada Saat Lalai Melaksanakan Tugas
(Fakultas Hukum, 2019-04-10)Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan suatu lembaga yang berbeda, karena pada dasarnya Lapas atau Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu organisasi formal (instansi pemerintah) atau lembaga yang ditugaskan untuk menampung ... -
Pertanggungjawaban Pelaku Pidana Order Fiktif Transportasi Online melalui Aplikasi Grab (Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/Pn.Lmg)
(FAKULTAS HUKUM, 2020-01-20)Kejahatan yang terjadi dewasa ini semakin kompleks. Para pelakunya bukan lagi setiap individu manusia biasa atau elite melainkan sudah merupakan suatu jaringan kerja (network crime). Banyak kejahatan yang tidak dilaporkan ...