Browsing UT-Faculty of Law by Title
Now showing items 1285-1304 of 6075
-
Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Kreditur Tanpa Pengakuan Debitur Wanprestasi (Kajian Putusan MK RI NOMOR 2/PUU-XIX/2021)
(Fakultas Hukum, 2022-07-01)tersebut pihak kreditur beranggapan menggunakan dasar hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. Kekuatan hukum pengakuan wanprestasi dalam proses eksekusi jaminan fidusia oleh kreditur jika pengakuan tersebut ... -
EKSEKUSI JAMINAN PADA AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PERBANKAN SYARIAH
(2018-03-26)Benda jaminan pada akad pembiayaan murabahah yang tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran jaminan fidusia pada dasarnya dapat dieksekusi ketika nasabah melakukan wanprestasi, namun harus melalui proses gugatan wanprestasi ... -
Eksekusi Lelang Benda Jaminan Hak Tanggungan Akibat Debitur Wanprestasi
(UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM, 2019-04-18)Guna menciptakan suatu usaha baru maupun untuk mengembangkan usaha yang sudah berjalan pastinya dibutuhkan modal yang cukup, sehingga dibutuhkan pinjaman atau kredit. Dalam suatu perjanjian kredit pastilah membutuhkan jaminan ... -
EKSEKUSI LELANG OBJEK HAK TANGGUNGAN AKIBAT KREDIT MACET PADA P.T. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)Tbk CABANG JEMBER
(2014-01-21)Pemberian kredit dilakukan sebagai upaya memajukan usaha dan untuk meningkatkan ekonomi nasional, tetapi dalam pelaksanaan pemberian kredit tidak sedikit mengalami kemacetan dalam proses pengembalian hutang. Dalam perjanjian ... -
Eksekusi Objek Jaminan Fidusia oleh Leasing Tanpa Adanya Putusan Pengadilan Negeri
(Fakultas Hukum, 2023-08-10)Latar belakang skripsi ini adalah kebutuhan akan modal dalam rangka memenuhi hajat hidup semakin dibutuhkan. Salah satu fasilitas yang telah negara berikan untuk mendukung kemajuan ekonomi adalah fasilitas dari ... -
Eksekusi Objek Jaminan Fidusia oleh Penerima Jaminan Fidusia secara Sepihak
(Fakultas Hukum, 2023-09-20)Penelitian ini mempergunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Metode yang dipergunakan ... -
Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019
(Fakultas Hukum, 2021-06-02)Melakukan hubungan hukum seperti perjanjian dapat mengalami hambatan contohnya wanprestasi yang akan menimbulkan kerugian. Hal tersebut seperti yang terjadi diantara PT. Astra Sedaya Finance dengan Apriliani Dewi. ... -
EKSEKUSI OBJEK JAMINAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH DI PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) KANTOR CABANG JEMBER
(2014-01-20)Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan faktor penting dalam peningkatan harkat dan martabat manusia. Salah satu kendala untuk memiliki rumah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah khususnya ... -
EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TERHADAP HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN (Kajian Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1644/Pdt.G/2011/PA. Pas)
(2013-12-07)Pada Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor Perkara 1644/Pdt.G/2011/PA. Pas. SUGIANTO bin MUSTAPI sebagai Penggugat menuntut KHOLISAH binti KHOLIK sebagai Tergugat untuk menyerahkan bagian harta bersama yang menjadi ... -
Eksekusi sertifikat hak tanggungan akibat kredit macet dan hambatannya di kantor pelayanan piutang dan leleng negara (KP2LN) Jember Studi di desa Kalanganyar kecamatan sedati
(2016-01-06)Perbankan di Indonesia, sempat mengalami masa yang memprihatinkan. Mengingat kondisi yang demikian, banyak bank yang dilikuidasi, diakuisisi dan dimerger. -
EKSISTENSI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH YANG DEMOKRATIS DALAM PELAKSANAAN SISTEMPEMERINTAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
(2017-01-13)Terkait pembentukan kebijakan pemerintah daerah yang demokratis dalam pelaksanaan sistem pemerintahan bahwasanya partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting yang harus diperhatikan dalam pembentukan Peraturan ... -
EKSISTENSI KELEMBAGAAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM MENJALANKAN INDEPENDENSI PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
(2016-01-13)Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah salah satu lembaga peradilan konsumen adalah salah satu lembaga peradilan konsumen berkedudukan pada tiap Daerah Tingkat II kabupaten dan kota di seluruh Indonesia ... -
EKSISTENSI KEPOLISIAN SEBAGAI PENEGAK HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA
(2014-01-17)Sejak lama masyarakat menghendaki Kepolisian Negara Republik Indonesia 1945. Ketiga, bagaimanakah keterkaitan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan prinsip pemerintahan yang baik. Adapun tujuan penulisan dari ... -
Eksistensi Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Demokrasi Di Indonesia
(2018-11-08)Dalam setiap penyelenggaraan negara dan pemerintahan haruslah didasarkan pada suatu proses yakni demokrasi. Dalam konsep negara demokrasi, mengenal adanya lembaga perwakilan. Di Indonesia sendiri lembaga perwakilan rakyat ... -
EKSISTENSI KLAUSULA ARBITRASE DALAM KONTRAK KERJASAMA PENAMBANGAN EKSISTENSI KLAUSULA ARBITRASE DALAM KONTRAK KERJASAMA PENAMBANGAN EKSISTENSI KLAUSULA ARBITRASE DALAM KONTRAK KERJASAMA PENAMBANGAN
(2014-01-27)Bertitik tolak dari kasus antar PT.Bukit Sunur Tujuan yang ingin dicapai secara umum adalah guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Adapun tujuan khusus ... -
EKSISTENSI KLAUSULA ARBITRASE DALAM KONTRAK KERJASAMA PENAMBANGAN
(2013-12-02)Bertitik tolak dari kasus antar PT.Bukit Sunur Tujuan yang ingin dicapai secara umum adalah guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Adapun tujuan khusus ... -
EKSISTENSI KOMISI YUDISIAL PASCA TERBITNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 005/PUU-IV/2006
(2015-12-01)Keberadaan Komisi Yudisial yang bersifat mandiri yang pada awal pembentukannya memiliki kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan melakukan pengawasan Kode Etik dan Perilaku Hakim di lingkungan lembaga ... -
EKSISTENSI PELAKSANAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DI NEGARA INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN SEBAGAI PELAKSANAAN AZAS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
(2013-12-07)Kekuasaan kehakiman diatur dalam pasal 1 (satu) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna ... -
Eksistensi Sanksi Adat Bali Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Pencurian Pratima
(Fakultas Hukum, 2023-12-06)Penelitian ini mengkaji mengenai eksistensi sanksi adat dalam pemeriksaan perkara pidana pencurian pratima berdasarkan pidana nasional. Adapun tujuan penelitian ini untuk menilai kesesuaian penjatuhan hukuman oleh hakim ... -
EKSISTENSI TRIBUNAL RAKYAT INTERNASIONAL UNTUK KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN 1965 DALAM DINAMIKA PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL
(2019-09-19)Pada Maret 2013 di Den Haag, Belanda, usai pemutaran film berjudul ‘The Act of Killing’ atau Jagal sebagai bagian dari Festival Movies That Matter, panitia penyelenggara mengadakan diskusi yang dihadiri 35 orang eksil ...